MAJALAHNDN.COM-Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan atau tetap. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.
Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu menyampaikan bahwa kebijakan tarif tetap ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat luas dalam menjalankan aktivitasnya tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi biaya listrik yang dapat memengaruhi biaya produksi dan daya beli.
“Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” ujar Jisman di Jakarta, Jumat (27/6).
Penetapan tersebut sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Di mana penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Selain pelanggan nonsubsidi, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Kelompok ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung kebijakan Pemerintah tersebut. PLN pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.
“Penetapan stabilitas tarif listrik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, di saat yang bersamaan PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif
Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan koordinasi untuk menjaga keandalan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang di Jawa Barat.
MAJALAHNDN.COM– Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 tidak hanya menjadi katalisator utilisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif, tetapi juga menjadi motor penggerak terciptanya lapangan kerja dalam skala besar. Pemerintah memproyeksikan RUPTL terbaru ini berpotensi menghadirkan 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan 760 ribu di antaranya merupakan kategori green jobs yang tersebar di berbagai pembangkit listrik berbasis energi bersih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan 1,7 juta lapangan kerja tersebut terbagi menjadi; 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan dan 881 ribu tenaga kerja di sektor transmisi, gardu induk dan distribusi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu (kiri) dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDMN Eniya Listiani Dewi (kanan) ketika mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5).
“Penyerapan (tenaga kerja) RUPTL ini kurang lebih sekitar 1,7 juta. Supaya Indonesia terang. Nah ini, kita bikin terang-benderang ini. 1,7 juta tenaga kerja yang mencakup kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, operasi dan pembinaan untuk pembangkit sebesar 836.696,”jelas Bahlil pada konferensi pers RUPTL PLN 2025-2034, di Jakarta pada Senin (26/5).
Dari total 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkit listrik, Bahlil merinci bahwa lebih dari 760 ribu atau 91% pekerjaan merupakan green jobs karena berbasis pada pembangkit listrik EBT.
“Lebih dari pada 91% green jobs. Kira-kira ini supaya anak-anak muda kita bisa masuk,” tegas Bahlil.
Secara rinci, potensi lapangan kerja di sektor pembangkitan dari berbagai sumber EBT terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mampu menyerap 348.057 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mini Hidro (PLTA/M) mampu menyerap 129.759 tenaga kerja, PLTA Pump Storage mampu menyerap 94.195 tenaga kerja.
Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) mampu menyerap 58.938 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mampu menyerap 42.700 tenaga kerja dan Sistem penyimpanan energi baterai juga berpotensi dengan menyerap 68.193 tenaga kerja.
Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) mampu menyerap 7.197 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) mampu menyerap 1.481 tenaga kerja. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mampu menyerap 2.429 tenaga kerja dan yang terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) mampu menyerap 341 tenaga kerja.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa RUPTL ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keandalan energi nasional dan mendukung target Net Zero Emissions, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang kuat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Selaras dengan visi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi bagi seluruh masyarakat, di dalam prosesnya akan terjadi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, penurunan kelaparan, membuka kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru. Sehingga tercipta kesejahteraan rakyat di seantero Indonesia. PLN siap menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” terang Darmawan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu (kiri), dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (kanan) saat memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5).
MAJALAHNDN.COM– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero). Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi swasta yang masif di sektor ketenagalistrikan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan sampai dengan tahun 2034, proyek ketenagalistrikan yang akan dibangun berupa pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Proyek ini akan didukung oleh peran Independent Power Producer (IPP) yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari pihak swasta ini mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi sebesar Rp2.133,7 T.
Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan inspeksi panel surya PLTS IKN. Berdasarkan RUPTL 2025 – 2034, ditetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW. Dari total tersebut, 76% kapasitas berasal dari EBT, yakni pembangkit sebesar 42,6 GW dan storage sebesar 10,3 GW.
“Investasi (pembangkit) Rp2.000 triliun lebih. IPP-nya sebesar Rp1.566,1 triliun (atau sekitar 73%), ini yang diswastakan,” jelas Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh pengembangan ini tetap berada di bawah kendali PLN melalui skema pelaksanaan EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Seluruh kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pun sepenuhnya tetap berada di tangan PLN.
“Sekalipun ini nanti PLN juga akan mentenderkan, untuk EPC-nya siapa tapi ini domain semuanya ada pada PLN,” tambahnya.
Ilustrasi PLTA Poso milik IPP di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sesuai dengan RUPTL 2025-2034 akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Proyek ini akan didukung oleh peran IPP yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN dalam menjalankan arahan Pemerintah tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendorong peningkatan investasi.
“Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025-2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan kolaborasi antara PLN dan pihak swasta menjadi kunci dalam merealisasikan target-target energi yang berkelanjutan yang tertuang pada RUPTL.
“Ini merupakan wujud kolaborasi bersama tidak hanya dalam menciptakan kedaulatan energi nasional tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Darmawan.
Sebagai komitmen implementasi prinsip ESG di perusahaan, PLN selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam proses bisnisnya.
MAJALAHNDN.COM– PT PLN (Persero) kembali mencatat capaian positif dalam pengelolaan aspek keberlanjutan. Berdasarkan hasil penilaian lembaga global Sustainalytics, PLN berhasil menurunkan ESG (Environmental, Social, and Governance) Risk Rating secara signifikan dari angka 30,7 (high risk) pada tahun 2024 menjadi 27,4 (medium risk) pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan penguatan sistem manajemen risiko ESG di seluruh proses bisnis PLN.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh insan PLN dalam mewujudkan praktik bisnis berkelanjutan. Menurutnya, penurunan skor ESG risk rating ini merupakan bukti bahwa tata kelola keberlanjutan PLN semakin kuat di tengah tantangan global yang kian kompleks.
PLN terus mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik sebagai wujud implementasi prinsip ESG. Salah satu pembangkit EBT yang dikelola oleh PLN adalah PLTA Sutami di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
“Pencapaian skor 27,4 ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko ESG PLN semakin kuat di tengah semakin kompleksnya tantangan sustainability. Ini bukti nyata atas upaya seluruh insan PLN yang terus berinovasi dan berkomitmen dalam menjalankan proses bisnis berbasis ESG,” ujar Darmawan.
Dalam empat tahun terakhir, PLN berhasil menurunkan tingkat risiko secara bertahap dari kategori severe risk menjadi medium risk. Penurunan ini terjadi atas keberhasilan perseroan dalam menguatkan aspek ESG di tiap lini perusahaan, mulai dari pengelolaan limbah, sistem manajemen lingkungan, keterlibatan masyarakat, pelaporan emisi gas rumah kaca, tata kelola air, hingga pengembangan talenta dan keamanan siber.
PLN juga secara konsisten menerapkan sejumlah sistem manajemen berbasis standar internasional di seluruh unit, termasuk Subholding dan Anak Perusahaan, seperti Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Keamanan Siber, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem-sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam mengendalikan dan memitigasi risiko ESG secara menyeluruh.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan, PLN telah menerbitkan sejumlah laporan keberlanjutan berbasis standar internasional, seperti ESG Performance Report yang mengacu pada IFRS S1, Climate Related Disclosure Report berbasis IFRS S2, serta Task Force on Nature-related Financial Disclosure Report.
Pemanfaatan FABA dari PLTU Indramayu untuk tetrapod yang berfungsi mencegah terjadinya abrasi dan memperkuat struktur pantai. Pemanfaatan FABA atau sisa pembakaran pembangkit dapat mengurangi dampak lingkungan sesuai dengan prinsip ESG.
Selain itu, PLN juga telah melakukan pengungkapan kinerja keberlanjutan melalui platform CDP (Carbon Disclosure Project), yang menunjukkan peningkatan skor dari C ke B untuk pengelolaan air, dan dari D ke C untuk isu perubahan iklim, berdasarkan rilis CDP pada Maret 2025.
Darmawan menegaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola ESG akan terus menjadi prioritas PLN. Seiring dengan munculnya isu-isu baru dalam lanskap keberlanjutan global seperti konservasi air, keamanan siber dan privasi data, serta keberlanjutan rantai pasok, PLN berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement dalam pengelolaan ESG.
”PLN tidak hanya memperkuat ketahanan bisnisnya, tetapi juga turut berkontribusi langsung pada pencapaian ESG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta mendukung swasembada energi nasional yang hijau dan inklusif,” tutupnya.
Seremoni MoU showing antara PLN, PT SMI, dan HDF Energy terkait Pendanaan Pengembangan Hidrogen di Indonesia yang dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan), Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah (tengah), dan Chief Executive Officer of Hydrogen de France SA, Damien Havard (kiri) di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto (kanan belakang) dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kiri belakang) pada Rabu, (28/5) di Istana Kepresidenan RI. Foto: BPMI Setpres.
MAJALAHNDN.COM– PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan perusahaan asal Prancis, Hydrogen de France SA (HDF Energy) untuk utilisasi hidrogen sebagai sumber energi ramah lingkungan alternatif dalam mendukung Net Zero Emissions. Seremonial Memorandum of Understanding (MoU) showing tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/05).
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Macron merupakan momentum bersejarah dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam berbagai sektor, salah satunya pada percepatan transisi energi.
“Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerja sama kita di bidang strategis,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Senada dengan hal itu, Emmanuel Macron menyampaikan dukungan Prancis untuk agenda transisi energi Indonesia, termasuk proyek hidrogen dan energi surya. Hingga saat ini, Prancis telah mengucurkan dana sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia.
“Prancis merupakan mitra untuk transisi energi, 450 juta euro telah disalurkan dari komitmen 500 juta euro (untuk mendukung transisi energi), saya senang hari ini dalam bidang tenaga surya dan hidrogen, ada proyek penting yang disepakati,” terang Macron.
Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kiri) yang diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (kanan) merupakan momentum bersejarah dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam berbagai sektor, salah satunya pada percepatan transisi energi. Foto: BPMI Setpres.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi global dalam mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
“Kami siap berkolaborasi lintas negara untuk mendorong kerja sama di bidang energi bersih, dalam hal ini dengan Prancis melalui HDF Energy. Kolaborasi strategis ini bukan hanya simbol solidaritas global, tetapi juga menjadi katalisator nyata dalam mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia menuju masa depan nol karbon,” ujar Darmawan.
Darmawan menjabarkan dalam kerja sama ini, PLN bersama PT SMI dan HDF Energy akan mengeksplorasi skema pembiayaan dan potensi pemanfaatan hidrogen di sektor ketenagalistrikan termasuk instrumen mitigasi risiko, serta pengembangan kapasitas SDM melalui program peningkatan kompetensi.
Sementara itu, Direktur Asia HDF Energy sekaligus Presiden Direktur PT HDF Energy Indonesia, Mathieu Geze mengatakan hadirnya Presiden Prancis dan Presiden Indonesia dalam seremoni hari ini menjadi simbol kuat dari kerja sama internasional yang kian berkembang dalam mendorong transisi energi global.
“Melalui perjanjian ini, kami bekerja sama dengan PLN dan PT SMI untuk membuka potensi penuh hidrogen hijau di Indonesia. Dengan teknologi inovatif asal Prancis dari HDF, kami berkomitmen menyediakan listrik bersih dan andal, sekaligus membangun fondasi ekosistem hidrogen yang tangguh, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk kebutuhan maritim,” tutupnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu (kiri), dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (kanan) saat memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5). Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil menyampaikan, total rencana penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi mencapai 76%. Jumlah tersebut sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.
MAJALAHNDN.COM– PT PLN (Persero) siap menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang resmi diluncurkan Pemerintah sebagai acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan. Dalam dokumen strategis ini, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76% sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, RUPTL 2025-2034 merupakan rujukan penting ketenagalistrikan nasional yang akan menjadi landasan Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.
“Kalau kita disiplin jalankan, maka 2034 itu sudah melampaui target RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) terhadap energi terbarukan. Yang penting kita konsisten,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5).
Dalam RUPTL terbaru ini, lanjut Bahlil, Pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76% atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW. Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.
Suasana Konferensi Pers Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin, (26/5).
Sementara porsi energi fosil hanya mencakup sekitar 24% dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batubara sebesar 6,3 GW.
”Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga kita sudah hitung secara seksama,” ucap Bahlil.
Bahlil menjelaskan, pengembangan kapasitas pembangkit akan dilakukan dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, akan ada penambahan kapasitas sebesar 27,9 GW yang terdiri atas 12,2 GW EBT, yakni 3,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air, 6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 1,6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 0,9 GW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 0,5 GW Pembangkit Listrik Bioenergi, dan pembangunan sistem penyimpanan energi sebesar 3 GW. Selain itu, penambahan 9,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Gas, dan 3,5 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap rendah emisi dari proyek yang telah masuk tahap penyelesaian konstruksi juga dilakukan.
Ilustrasi PLTS Terapung Cirata 192 MWp yang merupakan PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara dan ketiga di dunia berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam 10 tahun ke depan, PLN berkomitmen menjalankan arahan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangkit yang sebagian besar bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan RUPTL 2025-2034 yang telah diumumkan oleh Kementerian ESDM pada Senin, (26/5).
“Lalu memasuki lima tahun berikutnya, dari total 41,6 GW rencana penambahan kapasitas pembangkit, bauran EBT dan penyimpanan energi akan menopang sebesar 37,7 GW atau sekitar 90% dari total kapasitas. Sementara sisanya sebesar 3,9 GW berasal dari pembangkit berbasis fosil,” jelas Bahlil.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menegaskan kesiapan PLN dalam melaksanakan implementasi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah ini. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan yang efisien dan terjangkau dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik.
“Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam menjalankan RUPTL 2025-2034. Melalui RUPTL terhijau ini, PLN berkomitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Darmawan.
