MAJALAHNDN.COM- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi melantik 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat fungsional, Jumat (29/8/2025). Pelantikan ini digelar di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital nasional.
Kepala Biro SDM dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Komdigi, Imam Suwandi, mengatakan bahwa jabatan fungsional memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan prioritas kementerian.
“Pejabat fungsional diharapkan menjadi motor penggerak dalam mendukung penguatan infrastruktur digital, literasi digital, pelindungan data pribadi, hingga transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,” ujar Imam dalam sambutannya.
Menurutnya, jabatan fungsional adalah bagian krusial dari struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menuntut keahlian dan kompetensi khusus, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
“Posisi ini bukan sekadar jabatan administratif, tapi menuntut profesionalisme dan inovasi berkelanjutan dalam menjawab tantangan era digital,” tambahnya.
Komitmen Moral dan Profesionalisme
Imam juga mengingatkan bahwa pelantikan bukan hanya seremoni, tetapi merupakan bentuk komitmen moral dan spiritual terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
“Pengucapan sumpah/janji jabatan hari ini adalah janji kepada Tuhan. Saudara-saudara diminta menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan akuntabel,” tegasnya.
Penambahan pejabat fungsional ini menjadi langkah konkret Kementerian Komdigi dalam memperkuat struktur kelembagaan serta mempercepat implementasi program prioritas di sektor digital, sejalan dengan visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
MAJALAHNDN.COM– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung dimulainya implementasi kerja sama strategis digital antara Indonesia dan Rusia. Momen penting ini ditandai dengan prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, yang mempertegas komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.
Salah satu dokumen utama yang dipertukarkan adalah Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pejabat tinggi dari masing-masing pihak.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera masuk tahap pelaksanaan. “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya.
Kolaborasi ini mencakup pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet yang inklusif. Selain itu, program kerja sama juga melibatkan produksi konten digital, seminar bilateral, dan pertukaran riset antar-lembaga.
Rusia dinilai sebagai mitra strategis karena keberhasilannya menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92 persen penduduknya. Tarif broadband rumah di Rusia berkisar Rp95.000–Rp160.000 per bulan, sebuah pencapaian yang menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam menjangkau wilayah 3T.
Dokumen kerja sama ini merupakan satu dari empat nota penting yang dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, yang meliputi:
Kerja sama pendidikan tinggi RI–Rusia,
Kerja sama transportasi lintas negara,
Kolaborasi Digital dan Media Massa,
Nota Kesepahaman investasi antara Badan Pengelola Investasi DANANTARA dan mitra Rusia.
Seluruh pertukaran ini diperkuat oleh penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia, yang menjadi tonggak penting arah baru hubungan bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi digital global.
“Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tegas Meutya Hafid.
Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan
MAJALAHNDN.COM– Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengajak insan media memperkuat kolaborasi untuk menjaga ruang digital Indonesia dari disinformasi.
Saat mengunjungi studio baru B Universe di PIK 2, Senin (16/06/2025), Nezar Patria menegaskan arti penting jurnalisme yang kredibel sebagai fondasi demokrasi digital yang sehat.
“Saya berharap B Universe bisa terus mengisi ruang digital kita dengan informasi yang kredibel dan sehat. Terutama memberikan kepada masyarakat informasi-informasi yang diproses dengan jurnalisme yang berkualitas ya, karena masyarakat memerlukan informasi yang clear, jernih di tengah banyaknya disinformasi, misinformasi dan hoaks,” kata Nezar saat mengunjungi studio baru B Universe di Kawasan PIK 2, Tangerang, Senin (16/6/2025).
Lebih lanjut, sebagai seorang mantan jurnalis, Nezar ingin B Universe terus menjaga integristas informasi sebagai media yang telah menghadirkan jurnalisme yang berkualitas.
“Dan saya berharap B Universe dalam hal ini sebagai media yang mengusung jurnalisme yang berkualitas, bisa terus untuk menjaga apa yang kita sebut sebagai information integrity di ruang digital kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nezar juga mencicipi pengalaman baru di Studio Semesta milik B Universe, yakni sebagai pembaca berita. Tak sendirian, ia ditemani oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi dan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang turut mendapat kesempatan menjadi news anchor dalam program Berita Satu Utama Spesial.
Nezar pun menceritakan bagaimana perasaannya saat tampil di depan kamera untuk kali pertama untuk membacakan berita. Menurutnya, pekerjaan ini tak mudah untuk dilakukan sehingga para pembaca berita patut diapresiasi.
“Pengalaman yang menyenangkan, terutama duduk di depan kamera, membaca teleprompter, dan menyampaikan berita dengan pengaturan napas. Ternyata tidak mudah. Saya jadi semakin menghargai kerja profesional para presenter kita,” ucapnya.
Selain itu, Nezar juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan tata ruang newsroom baru B Universe yang menurutnya telah mencerminkan standar media modern yang terintegrasi.
“Studionya bagus dan mencerminkan newsroom yang modern dan terintegrasi. Proses produksi berita juga tampak rapi, dari awal penerimaan informasi sampai menjadi produk jurnalistik,” tuturnya.
MAJALAHNDN.COM– Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail, menegaskan bahwa di tengah derasnya arus transformasi digital, keberadaan media konvensional masih sangat penting dan dibutuhkan sebagai pilar demokrasi dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah kebijakan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara media konvensional dan media digital.
Salah satu langkah konkret melalui revisi sejumlah regulasi yang memungkinkan terciptanya level playing field antara media digital dan konvensional. Regulasi baru ini diperlukan agar perkembangan industri media tidak timpang dan tetap dapat berjalan seimbang antara kebutuhan kuantitas di media digital dan konvensional.
“Pemerintah sedang melakukan review berbagai regulasi, bahkan sedang diwacanakan sampai ke tingkat undang-undang tujuannya agar tercipta keseimbangan antara dua ekosistem media ini. Harmonisasi kebijakan ini penting untuk memastikan kedua jenis media dapat berjalan berdampingan secara sehat,” ungkapnya dalam webinar bertajuk “Badai PHK Media Terjang Indsutri Media, Salah Siapa?” yang digelar Universitas Mercu Buana, secara virtual dari Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Ismail menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pekerja media konvensional, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meluas akibat ketimpangan perkembangan industri media. Pemerintah dalam hal ini menyadari persoalan tersebut dan tengah merumuskan langkah-langkah strategis guna melindungi pekerja media sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
“Kami dari Kementerian Komdigi dan Menteri Ketenagakerjaan bersepakat untuk menemukan sebuah upaya yang konstruktif agar gelombang PHK pekerja media ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tentu kita mengingatkan peraturan yang masih berlaku, industri media televisi dan lainnya mengindahkan, tidak semena-mena melakukan PHK. Kaedah di aturan terkait tenaga kerjaan ini perlu dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Ismail, perubahan industri media merupakan sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat secara global. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga mendorong penyesuaian model bisnis media serta pola konsumsi iklan.
“Dengan hadirnya teknologi digital, terjadi perubahan besar dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam cara mereka mengakses berita. Generasi muda kini lebih banyak memanfaatkan media digital, sehingga media konvensional terutama televisi, mengalami penurunan jumlah penonton,” jelasnya
Sekjen Komdigi menegaskan bahwa media konvensional tetap memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas dan akurasi informasi di tengah banjir konten digital yang belum tentu terverifikasi. Menurutnya, media konvensional selama ini masih memegang teguh kaidah-kaidah etika jurnalistik dan prinsip verifikasi berita yang ketat.
“Media konvensional atau media mainstream tetap menjadi rujukan kebenaran berita karena mengikuti kaidah etika jurnalistik yang benar. Ini penting, karena sekarang kita menghadapi dikotomi antara informasi yang mudah diproduksi di media digital dengan kualitas informasi yang kadang diragukan,” jelasnya.
Ismail mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan industri media, pekerja, maupun akademisi untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika industri media masa kini.
“Sekali lagi perubahan ini sebuah keniscayaan, yang penting adalah bagaimana kita cepat beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan industri media sekaligus melindungi kepentingan demokrasi bangsa,” tandasnya.
MAJALAHNDN.COM– Kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dan sejumlah kementerian juga lembaga (KL) berhasil mempercepat pelayanan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025.
Polri menyampaikan apresiasi kepada Kemkomdigi atas dukungan teknologi dan solusi digital yang mempercepat pemantauan arus mudik, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Apresiasi itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polri 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Kapolri mengungkapkan, Kemkomdigi bersama stakeholders terkait berhasil mengamankan lalu lintas jaringan operator seluler selama masa libur panjang Nyepi dan Lebaran 2025, sehingga turut membantu kelancaran transportasi karena layanan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi terjamin lancar.
“Kemkomdigi juga memperkuat layanan darurat serta sistem peringatan dini untuk menjamin keselamatan masyarakat. Langkah kolaborasi itu mencakup optimalisasi Panggilan Darurat 112 dan Sistem Early Warning System (EWS) melalui SMS Blast dan TV Digital,” ungkap Kapolri.
Menurutnya, banyak sekali peran kolaboratif Kemkomdigi dan KL lainnya terkait integrasi digitalisasi layanan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 termasuk menghadirkan platform MudikPedia 2025 yang sangat memudahkan masyarakat mangakses layanan publik lintas stakeholders lewat satu pintu.
Karena itu, selain Kemkomdigi, penghargaan juga diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Kapolri menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan lalu lintas, terutama di era tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli.
“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tapi juga cara kami membangun kembali kepercayaan publik. Pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan harus makin mudah diakses,” tegas Sigit.
Dukungan K/L tersebut dinilai krusial dalam kesuksesan Operasi Ketupat 2025, terutama dalam hal pengelolaan arus mudik dan pemantauan lalu lintas berbasis digital.
“Kolaborasi ini bukti bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas (Kamseltibcarlantas) adalah tanggung jawab bersama. Tanpa sinergi, mustahil kita wujudkan lalu lintas yang aman dan tertib,” tambah Kapolri.
Dalam kesempatan itu, Polri juga memanfaatkan momen Rakernis untuk meluncurkan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang diperingati setiap 19 September, sebagai bentuk kampanye keselamatan yang lebih sistematis.
Peringatan itu diharapkan bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas serta menjadikan keselamatan sebagai budaya.
“Kami ingin layanan lalu lintas tidak hanya efisien, tapi juga humanis dan berorientasi pada keselamatan publik,” pungkas Kapolri.
Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Irwasum Polri Komjen Pol Dedy Prasetyo, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantoni, Dirut PT ASDP Heru Widodo, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT Jasa Raharja Rubi Handojo serta Pejabat Utama Mabes Polri dan jajaran Ditlantas Polda se-Indonesia.
Kehadiran mereka menegaskan komitmen lintas sektor dalam memperbaiki sistem lalu lintas dan transportasi nasional.
Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi – Marroli J. Indarto (081310711160). Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
MAJALAHNDN.COM– Sebanyak 2.000 mustahik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima manfaat dari pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Mereka terdiri dari petugas keamanan, pengemudi, tenaga kebersihan, pegawai non-ASN, serta pegawai golongan I dan II yang selama ini turut mendukung operasional harian kementerian. Penyerahan kurban ini menjadi wujud komitmen Komdigi dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan kepedulian sosial.
“Alhamdulillah, semangat untuk berbagi dan menguatkan sesama ini bisa terus tumbuh di tengah kita. Mari kita jaga nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian ini agar terus tumbuh dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena dari kesederhanaan niat dan keikhlasan tindakan, lahir kekuatan yang memperkuat kita sebagai satu keluarga besar,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada panitia, Meutya menyampaikan bahwa kurban tidak hanya bermakna ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana meneguhkan kebersamaan dan penguatan solidaritas di lingkungan kerja. Ia didampingi oleh kedua Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.
“Penyerahan hewan kurban yang kita laksanakan adalah bentuk komitmen kita bersama terhadap nilai kebersamaan, nilai keikhlasan, dan juga tanggung jawab sosial kita selaku pejabat publik di lingkungan Komdigi,” tutur Meutya.
Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Komdigi, atas kerja keras dan dedikasi dalam menyelenggarakan kurban tahun 1446 H. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang disalurkan meningkat menjadi 12 ekor sapi, hasil kontribusi gotong royong seluruh sivitas Komdigi.
Selain memuat nilai sosial dan kemanusiaan, Meutya menekankan makna spiritual dari ibadah kurban dengan merujuk pada Surah Ash-Shaffat ayat 102, yang mengisahkan keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah SWT.
“Dari kisah itu kita belajar bahwa keimanan sejati tidak diukur dari kata-kata, tetapi dari kesanggupan hati untuk taat tanpa syarat. Kurban mengajarkan ketundukan, pengorbanan, dan kesediaan untuk melepas apa yang paling kita cintai demi memenuhi perintah Allah SWT,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa ibadah kurban telah menjadi bagian dari budaya sosial sejak Islam hadir di Nusantara.
“Sejak masa awal Islam di Nusantara, kurban telah menjadi sarana memperkuat solidaritas. Selain sebagai ajaran agama, ini juga merupakan tradisi yang memperkuat budaya tolong-menolong, yang merupakan bagian dari semangat Indonesia,” tegas Meutya.
Mengakhiri sambutannya, Meutya mengajak seluruh pegawai Komdigi untuk terus menanamkan semangat empati dan kepedulian dalam setiap tindakan dan kebijakan. Ia juga berharap pelaksanaan kurban berjalan dengan amanah dan membawa berkah bagi seluruh keluarga besar Komdigi.
“Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, memberi berkah bagi kita dan seluruh keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital. Mari kita terus jaga semangat kebersamaan. Kepedulian adalah fondasi dari lingkungan kerja yang sehat dan saling mendukung,” tutupnya.
MAJALAHNDN.COM– Pemerintah menegaskan arah strategis kedaulatan digital nasional melalui peresmian pusat data berstandar global JK6, berkapasitas 36 megawatt, yang dibangun sepenuhnya oleh anak bangsa.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pusat data ini bukan hanya tonggak infrastruktur teknologi, tetapi juga simpul utama pengelolaan data strategis Indonesia yang akan mendorong lompatan besar ekonomi digital nasional.
“Kami apresiasi proses JK6 yang kami dengar dibangun melalui lebih dari 3 juta jam kerja dan hampir 8 ribu tenaga kerja putra-putri Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa anak-anak bangsa mampu merancang dan membangun pusat data berstandar global serta mendorong lahirnya kompetensi nasional,” ujar Meutya dalam acara JK6 Data Center Launch di Gedung DCI Indonesia, Cibitung, Bekasi, Selasa (3/6).
JK6 merupakan salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data lintas sektor—mulai dari pelayanan publik, industri strategis, hingga teknologi kecerdasan buatan dan layanan digital publik.
“Pusat data yang hari ini kita resmikan tentu bukan sekadar bangunan atau proyek infrastruktur belaka, tapi di balik dinding server yang berdiri megah ini ada semangat kolektif nasional yang bekerja di baliknya,” tegas Meutya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan pusat data merupakan bagian integral dari strategi transformasi digital nasional yang tengah digencarkan pemerintah. Transformasi ini mencakup empat pilar utama: penguatan infrastruktur dan spektrum, pengembangan talenta digital, penyediaan perangkat dan aplikasi, serta kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Merujuk laporan GSMA 2024, digitalisasi di sektor prioritas seperti energi, pertanian, perikanan, dan kehutanan diproyeksikan menghasilkan nilai tambah hingga Rp1.271 triliun pada tahun 2029. Dalam kerangka ini, pusat data memiliki peran vital sebagai simpul penghubung yang menjamin efisiensi dan keamanan data di seluruh proses transformasi.
“Setiap kemanfaatan teknologi membutuhkan kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang terstruktur, aman, dan efisien. Di sinilah pusat data seperti JK6 memainkan peran strategis,” tambah Meutya.
Meutya mengaitkan pentingnya pembangunan pusat data dengan tradisi kejayaan Nusantara. Ia mencontohkan bagaimana Sriwijaya membangun pusat-pusat ilmu dan Majapahit mengembangkan teknologi produksi strategis—yang kini ditransformasi menjadi penguasaan atas infrastruktur digital nasional.
“Kendali atas ilmu pengetahuan dan proses hilirisasi produksi selalu menjadi fondasi kemajuan bangsa. Kini, pusat data menjadi simbol peradaban digital yang menempatkan data sebagai sumber nilai tambah baru,” kata Meutya.
Menurut laporan KPMG, konsumsi layanan pusat data global meningkat dari 79 gigawatt pada 2023 menjadi 90 gigawatt pada 2025, dan diperkirakan mencapai 180 gigawatt pada 2030. Meutya mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan potensi pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Pasifik, dengan peningkatan kapasitas pusat data sebesar 66 persen dalam dua tahun terakhir.
“Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk negara dengan potensi tertinggi di dunia. Pertumbuhan kapasitas pusat data kita sebesar 66 persen adalah sinyal kuat bahwa pasar digital Indonesia berkembang pesat dan menjadi magnet global,” pungkas Meutya Hafid.
MAJALAHNDN.COM– Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap ruang digital guna memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, di Kantor Komdigi, Meutya Hafid membahas strategi serta kerja sama lintas sektor untuk menangani permasalahan ini secara efektif.
Meutya Hafid menjelaskan bahwa dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, pemerintah menetapkan tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan. Dari tujuh desk tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab Komdigi, yakni Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.
“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” ungkap Meutya Hafid, Senin (3/3/2025).
Dalam pertemuan ini, Jenderal (Purn) Wiranto menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu, meliputi aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam praktik ilegal ini.
“Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online,” tegas Wiranto.
Selain pemberantasan judi online, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Mengingat meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber terhadap berbagai institusi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih.
“Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur penting nasional,” lanjut Meutya Hafid.
Jenderal (Purn) Wiranto menambahkan bahwa tantangan keamanan siber semakin kompleks dan memerlukan kesiapan yang lebih matang dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.
“Dengan adanya langkah konkret melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital Indonesia semakin kuat serta mampu menghadapi ancaman di dunia maya dengan lebih efektif,” tandasnya.
