Majalah Nasional Daerah News

Tag: Daerah

  • SIAP GELAR EXPO BUMDESA 2025, PEMPROV KALSEL LIBATKAN PENGUSAHA MUDA UNTUK DORONG INOVASI

    SIAP GELAR EXPO BUMDESA 2025, PEMPROV KALSEL LIBATKAN PENGUSAHA MUDA UNTUK DORONG INOVASI

    dok. Istimewa

    MAJALAHNDN.COM- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) siap menyelenggarakan Expo Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tahun 2025 yang akan digelar pada tanggal 9–10 Agustus di salah satu Mall, di Banjarmasin. 

    Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Expo kali ini akan melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendorong inovasi, terutama dalam pengemasan dan pemasaran produk desa.

    Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Farid Fakhmansyah, diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Pendataan Ekonomi Desa, Novi Indah Purnamasari, menyampaikan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan bersama kabupaten/kota, mulai dari desain stan hingga layout acara. Lokasi kegiatan dipastikan akan berpusat di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin, yaitu Duta Mall.

    “Ini kami sudah sempat rapat dengan kabupaten untuk persiapan eksponya, baik terkait desain stand maupun layout. Penentuan tempat sudah, insya Allah akan dilaksanakan di Duta Mall tanggal 9–10 Agustus 2025,” ujar Novi di Banjarbaru, Kamis (3/7/2025).

    Menurutnya, Expo BUMDesa 2025 akan melibatkan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Masing-masing kabupaten diwajibkan membawa lebih dari satu BUMDesa untuk menampilkan produk-produk unggulan mereka. 

    “Tahun ini kami secara khusus bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Selatan. Kami ingin membuat expo ini semenarik mungkin, dengan mengakomodasi permasalahan yang selama ini dihadapi BUMDesa, seperti dalam hal pengemasan produk,” lanjutnya.

    Selain pameran produk, Expo BUMDesa 2025 juga akan menghadirkan sesi talkshow interaktif yang membahas strategi pengemasan produk yang baik, branding, serta tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh pelaku usaha desa. Kolaborasi dengan HIPMI juga akan memperlihatkan implementasi nyata dari pengemasan dan pemasaran yang efektif.

    “Expo ini akan lebih interaktif dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya pameran, tapi juga ada talkshow dan contoh nyata bagaimana mengemas produk yang menarik. Tujuannya tentu agar produk desa memiliki nilai jual lebih tinggi dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” tambah Novi.

    Meskipun belum melibatkan peserta dari luar provinsi, Expo ini tetap diharapkan menjadi etalase produk desa Kalimantan Selatan yang inspiratif dan mampu menarik perhatian investor maupun masyarakat luas.

    Expo BUMDesa 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi desa melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha desa. Pemerintah Provinsi Kalsel optimistis kegiatan ini akan menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

  • Lantik 130 Pejabat, Tegaskan Komitmen Perkuat Kinerja Pemerintahan Papua

    Lantik 130 Pejabat, Tegaskan Komitmen Perkuat Kinerja Pemerintahan Papua

    dok. istimewa

    MAJALAHNDN.COM- Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat efektivitas birokrasi dengan melantik 130 pejabat untuk mengisi sejumlah posisi struktural dan fungsional yang kosong sejak tahun lalu.

    Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, di Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Para pejabat yang dilantik terdiri dari tiga pejabat fungsional ahli utama dan 127 pejabat struktural eselon III dan IV, yang diharapkan mampu mempercepat roda pemerintahan dan pelayanan publik.

    “Proses pengusulan jabatan ini telah dimulai sejak awal tahun lalu melalui kepala dinas, kemudian direview oleh Sekda dan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelas Ramses dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKN, permohonan pelantikan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan baru memperoleh izin pelantikan dalam beberapa hari terakhir.

    Ramses menilai kekosongan jabatan yang terlalu lama berdampak pada terganggunya pelayanan publik serta menghambat pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), termasuk proses kenaikan pangkat yang tidak bisa diproses karena belum adanya status jabatan definitif.

    “Dengan pelantikan ini, para pejabat kini memiliki kepastian status jabatan dan TMT (tanda mulai tugas). Hal ini sangat penting bagi kelangsungan karier ASN serta peningkatan kinerja organisasi,” ujar Ramses.

    Ia juga menekankan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit, bukan atas dasar kedekatan pribadi maupun kepentingan transaksional.

    “Penempatan jabatan ini bukan karena uang, tapi karena mereka memang layak dan berkapasitas,” tegasnya.

    Pelantikan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan kelembagaan dan profesionalisme ASN dalam menjawab tantangan pembangunan Papua yang terus berkembang.