Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B menerima kunjungan pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota Medan diruang kerjanya, Senin (12/5.2025).
MAJALAHNDN.COM– Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B menerima kunjungan pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota Medan diruang kerjanya, Senin (12/5.2025).
Kunjungan Walubi Kota Medan ini untuk bersilahturahmi sekaligus meminta dukungan kepada Ketua DPRD Kota Medan dalam menyukseskan rencana pelaksanaan Waisak se Sumatera Utara yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2025 dan dipusatkan di Lapangan Benteng Medan.
Ketua Walubi Kota Medan, Arman Chandra didampingi pengurus Walubi Kota Medan mengatakan harapan mereka perayaan Waisak tersebut dapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Medan sekaligus memberikan kata sambutan sebagai bentuk dukungan pada kegiatan itu.
“Kegiatan ini juga mengundang Walikota Medan bersama jajaran, termasuk juga para pengurus Walubi yang ada di kota Medan dan Sumatera Utara. Kami juga berharap pak Wong Chun Sen yang juga sebagai Ketua Permabudhi Sumut dapat mengajak serta para majelis untuk membesarkan kegiatan akbar ini nantinya, “ujar Chandra.
Walubi Kota Medan yang dipercaya sebagai Ketua Panitia acara, lanjutnya diharapkan dapat meramaikan dan mensukseskan kegiatan ini.
“Pak wali kota Medan dikabarkan akan hadir dan harapan kami Ketua DPRD Medan juga hadir untuk melepaskan pawai. Ada juga kegiatan lainnya. Kami harapkan setiap tahun perayaan Waisak dapat terus berlangsung di lapangan Benteng yang akan dihadiri ratusan ribu umat Buddha,” paparnya.
Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan mengatakan menyambut baik acara Waisak tersebut. Sebagai ketua Permabudhi Sumut, Wong mengatakan akan mengupayakan seluruh majelis dapat menghadiri perayaan Waisak tersebut.
Ditengah perbincangan itu, Wong juga menanyakan kesiapan panitia untuk pelaksanaan Waisak se-Sumatera Utara ini. Arman Chandra mengatakan jika anggaran yang ditampung di Pemko Medan ada namun tidak terlalu besar.
Apalagi diketahui, pihak panitia acara tidak menggunakan anggaran langsung tetapi dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Wong pun mengatakan seharusnya anggaran untuk kegiatan lebih tepat jika dikelola oleh biro agama. “Seharusnya dapat dibedakan mana kegiatan agama dan mana kegiatan Kebudayaan, ” ucap Wong.
MAJALAHNDN.COM– Nama Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik bukanlah sosok asing bagi masyarakat Bali dan Indonesia. Sebagai seorang pelaku UMKM, aktivis kemanusiaan, dan kini Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, Niluh Djelantik terus berjuang membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional. Dengan semangatnya yang tak kenal lelah, wanita kelahiran 15 Juni 1975 tersebut memastikan suara perempuan, lansia, masyarakat terpinggirkan, serta pelaku UMKM, budaya, dan lingkungan Bali mendapat perhatian di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Tutur wanita yang akrab disapa Ni Luh Djelantik itu, DPD RI memang belum memiliki kewenangan sebesar DPR, namun dirinya menegaskan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan daerah. Ia menyebut dirinya sebagai “tukang gedor,” yang terus mengetuk berbagai pintu untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat Bali kepada pemerintah pusat. “Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa suara daerah benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Kami di daerah memang dikenal, tetapi di Senayan, DPD Bali hanyalah sepersekian persen dari total wakil rakyat.
dok. istimewa
Oleh karena itu, solidaritas dan kerja sama antara DPD dan DPR RI perwakilan Bali sangat dibutuhkan,” ujarnya kepada Trias belum lama ini. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, Bali menghadapi tantangan besar akibat overdevelopment yang tidak berkelanjutan. Ni Luh Djelantik menyuarakan pentingnya otonomi khusus bagi Bali agar pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat setempat.
“Pariwisata untuk Bali, bukan Bali yang digerus demi pariwisata. Kita harus menjaga keseimbangan agar pembangunan tetap mempertahankan kearifan lokal tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas wanita ramah yang dikenal melalui karya-karyanya berupa desain sepatu yang sudah dipatenkan pada tahun 2008 itu. Menurutnya, otonomi khusus dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Bali tetap selaras dengan kepentingan nasional, tetapi tetap menghormati identitas budaya dan ekosistem pulau ini.
dok. istimewa
Sebagai pelaku UMKM, Ni Luh Djelantik memahami betul tantangan yang dihadapi pengusaha kecil di Bali. Ia mendorong kebijakan yang mendukung BUMDes, UMKM, dan ekonomi kreatif, karena sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Bali. Selain itu, ia juga aktif mengadvokasi perlindungan produk lokal agar tidak kalah bersaing dengan produk impor. “Bali adalah rumah bagi budaya dan kreativitas. Produkproduk lokal harus dilindungi, bukan justru tergerus oleh arus globalisasi yang tidak berpihak pada pengusaha kecil,” katanya.
Dalam bidang pariwisata, Niluh menekankan pentingnya pariwisata berbasis budaya dan keberlanjutan lingkungan. Ia menolak eksploitasi Bali demi pariwisata massal yang hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. “Bali bukan hanya tentang resort mewah dan pesta. Bali adalah tanah leluhur, budaya, dan spiritualitas yang harus dijaga.
Pariwisata harus dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan dan keasliannya,” katanya. Selama ini Ni Luh Djelantik juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mendorong transparansi anggaran dan penguatan pelayanan publik. Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam pelaporan anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik.
Melalui inisiatifnya, #LAPORNILUH, Dia secara aktif menerima laporan dari masyarakat mengenai berbagai masalah di Bali, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan birokrasi. “Masyarakat harus tahu ke mana uang pajak mereka digunakan. Transparansi adalah kunci untuk memastikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya. Selain itu, ia juga mendukung digitalisasi layanan publik agar lebih cepat dan efisien.
Sistem birokrasi yang lamban dan berbelit sering menjadi penghambat kemajuan, dan digitalisasi adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai aktivis yang berangkat dari perjuangan di akar rumput, pecinta kerajinan sepatu itu tidak hanya berjuang di ruang sidang, tetapi juga turun langsung ke lapangan.”Saya bukan tipe yang hanya duduk di belakang meja. Saya selalu turun ke masyarakat, mendengar langsung aspirasi mereka, dan mencari solusi yang benarbenar sesuai dengan kebutuhan mereka,” ungkapnya.
Melalui berbagai inisiatifnya, dirinya mampu membuktikan bahwa suara rakyat bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan.”Saya percaya DPD RI harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif,” katanya. Dengan segala upayanya, Ni Luh Djelantik berharap DPD RI semakin diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia ingin melihat Bali berkembang dengan tetap menjaga nilai-nilai budayanya, serta memastikan bahwa masyarakatnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemegang kendali atas masa depan daerahnya sendiri. “Bali adalah rumah kita. Kita harus menjaganya, merawatnya, dan memastikan bahwa masa depannya tetap cerah bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
