Kategori: Nasional

2.000 Mustahik Terima Manfaat Kurban, Meutya Hafid: Komitmen Nyata terhadap Solidaritas dan Kepedulian

MAJALAHNDN.COM – Sebanyak 2.000 mustahik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima manfaat dari pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Mereka terdiri dari petugas keamanan, pengemudi, tenaga kebersihan, pegawai non-ASN, serta pegawai golongan I dan II yang selama ini turut mendukung operasional harian kementerian. Penyerahan kurban ini menjadi wujud komitmen Komdigi dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan kepedulian sosial.

“Alhamdulillah, semangat untuk berbagi dan menguatkan sesama ini bisa terus tumbuh di tengah kita. Mari kita jaga nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian ini agar terus tumbuh dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena dari kesederhanaan niat dan keikhlasan tindakan, lahir kekuatan yang memperkuat kita sebagai satu keluarga besar,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

Dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada panitia, Meutya menyampaikan bahwa kurban tidak hanya bermakna ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana meneguhkan kebersamaan dan penguatan solidaritas di lingkungan kerja. Ia didampingi oleh kedua Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

“Penyerahan hewan kurban yang kita laksanakan adalah bentuk komitmen kita bersama terhadap nilai kebersamaan, nilai keikhlasan, dan juga tanggung jawab sosial kita selaku pejabat publik di lingkungan Komdigi,” tutur Meutya.

Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Komdigi, atas kerja keras dan dedikasi dalam menyelenggarakan kurban tahun 1446 H. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang disalurkan meningkat menjadi 12 ekor sapi, hasil kontribusi gotong royong seluruh sivitas Komdigi.

Selain memuat nilai sosial dan kemanusiaan, Meutya menekankan makna spiritual dari ibadah kurban dengan merujuk pada Surah Ash-Shaffat ayat 102, yang mengisahkan keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah SWT.

“Dari kisah itu kita belajar bahwa keimanan sejati tidak diukur dari kata-kata, tetapi dari kesanggupan hati untuk taat tanpa syarat. Kurban mengajarkan ketundukan, pengorbanan, dan kesediaan untuk melepas apa yang paling kita cintai demi memenuhi perintah Allah SWT,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa ibadah kurban telah menjadi bagian dari budaya sosial sejak Islam hadir di Nusantara.

“Sejak masa awal Islam di Nusantara, kurban telah menjadi sarana memperkuat solidaritas. Selain sebagai ajaran agama, ini juga merupakan tradisi yang memperkuat budaya tolong-menolong, yang merupakan bagian dari semangat Indonesia,” tegas Meutya.

Mengakhiri sambutannya, Meutya mengajak seluruh pegawai Komdigi untuk terus menanamkan semangat empati dan kepedulian dalam setiap tindakan dan kebijakan. Ia juga berharap pelaksanaan kurban berjalan dengan amanah dan membawa berkah bagi seluruh keluarga besar Komdigi.

“Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, memberi berkah bagi kita dan seluruh keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital. Mari kita terus jaga semangat kebersamaan. Kepedulian adalah fondasi dari lingkungan kerja yang sehat dan saling mendukung,” tutupnya.

5 Juni 2025
Pusat Data Berkelas Dunia Diresmikan, Meutya Hafid: Ini Simpul Kedaulatan dan Lompatan Ekonomi Digital

MAJALAHNDN.COM – Pemerintah menegaskan arah strategis kedaulatan digital nasional melalui peresmian pusat data berstandar global JK6, berkapasitas 36 megawatt, yang dibangun sepenuhnya oleh anak bangsa.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pusat data ini bukan hanya tonggak infrastruktur teknologi, tetapi juga simpul utama pengelolaan data strategis Indonesia yang akan mendorong lompatan besar ekonomi digital nasional.

“Kami apresiasi proses JK6 yang kami dengar dibangun melalui lebih dari 3 juta jam kerja dan hampir 8 ribu tenaga kerja putra-putri Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa anak-anak bangsa mampu merancang dan membangun pusat data berstandar global serta mendorong lahirnya kompetensi nasional,” ujar Meutya dalam acara JK6 Data Center Launch di Gedung DCI Indonesia, Cibitung, Bekasi, Selasa (3/6).

JK6 merupakan salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data lintas sektor—mulai dari pelayanan publik, industri strategis, hingga teknologi kecerdasan buatan dan layanan digital publik.

“Pusat data yang hari ini kita resmikan tentu bukan sekadar bangunan atau proyek infrastruktur belaka, tapi di balik dinding server yang berdiri megah ini ada semangat kolektif nasional yang bekerja di baliknya,” tegas Meutya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pusat data merupakan bagian integral dari strategi transformasi digital nasional yang tengah digencarkan pemerintah. Transformasi ini mencakup empat pilar utama: penguatan infrastruktur dan spektrum, pengembangan talenta digital, penyediaan perangkat dan aplikasi, serta kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.

Merujuk laporan GSMA 2024, digitalisasi di sektor prioritas seperti energi, pertanian, perikanan, dan kehutanan diproyeksikan menghasilkan nilai tambah hingga Rp1.271 triliun pada tahun 2029. Dalam kerangka ini, pusat data memiliki peran vital sebagai simpul penghubung yang menjamin efisiensi dan keamanan data di seluruh proses transformasi.

“Setiap kemanfaatan teknologi membutuhkan kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang terstruktur, aman, dan efisien. Di sinilah pusat data seperti JK6 memainkan peran strategis,” tambah Meutya.

Meutya mengaitkan pentingnya pembangunan pusat data dengan tradisi kejayaan Nusantara. Ia mencontohkan bagaimana Sriwijaya membangun pusat-pusat ilmu dan Majapahit mengembangkan teknologi produksi strategis—yang kini ditransformasi menjadi penguasaan atas infrastruktur digital nasional.

“Kendali atas ilmu pengetahuan dan proses hilirisasi produksi selalu menjadi fondasi kemajuan bangsa. Kini, pusat data menjadi simbol peradaban digital yang menempatkan data sebagai sumber nilai tambah baru,” kata Meutya.

Menurut laporan KPMG, konsumsi layanan pusat data global meningkat dari 79 gigawatt pada 2023 menjadi 90 gigawatt pada 2025, dan diperkirakan mencapai 180 gigawatt pada 2030. Meutya mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan potensi pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Pasifik, dengan peningkatan kapasitas pusat data sebesar 66 persen dalam dua tahun terakhir.

“Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk negara dengan potensi tertinggi di dunia. Pertumbuhan kapasitas pusat data kita sebesar 66 persen adalah sinyal kuat bahwa pasar digital Indonesia berkembang pesat dan menjadi magnet global,” pungkas Meutya Hafid.

3 Juni 2025
Hadapi Puncak Haji, Malaysia dan Indonesia Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

MAJALAHNDN.COM – Empat hari menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti, operasionalisasi pelayanan medik terhadap jemaah yang sakit ataupun rentan menjadi fokus tersendiri bagi negara-negara yang memiliki banyak jemaah haji.

Pengarah Operasi Rombongan Haji Perubatan, dr. Shafiq Samsudin, yang memimpin kunjungan rombongan petugas kesehatan haji Malaysia ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah (31/5), mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengenai pembatasan kuota petugas haji dan pelayanan medik bagi jemaah menjadi sorotan utama mereka.

Kedatangan mereka ke KKHI Makkah bertujuan untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait penyelenggaraan layanan kesehatan haji.

“Dari 31.600 jemaah haji Malaysia, petugas kami sebelumnya hanya mendapat jatah kurang dari 316 orang. Padahal, idealnya rasio yang dibutuhkan adalah 1 petugas : 100 jemaah. Alhamdulillah, pemerintah di sini menambahkan kuota petugas dan kami bernegosiasi agar tidak mengurangi tim perubatan,” tutur dr. Shafiq.

Ia juga menjelaskan bahwa tantangan terberat adalah kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membatasi layanan medik oleh tim rombongan haji perubatan dalam penanganan jemaah yang sakit ataupun rentan.

“Singapura, Malaysia, termasuk kami pun merasakan kesulitan menyesuaikan diri terhadap peraturan di sini, di mana penanganan jemaah sakit hanya boleh dirujuk dan dilakukan di RS Arab Saudi (RSAS),” ungkap dr. Shafiq.

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa kunjungan ke KKHI juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan menangani pasien jemaah haji.

“Hasrat utama kami adalah bagaimana menghadapi situasi sekarang ini dan masa mendatang, di mana Pemerintah Arab Saudi mengambil alih tugas perawatan pasien jemaah di rumah sakit,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, dr. Mohammad Imran, MKM, Kepala Bidang Kesehatan (Kabid) PPIH Arab Saudi yang menerima rombongan tersebut, mengatakan bahwa langkah yang dapat dilakukan saat ini adalah optimalisasi pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan edukasi kesehatan di pemondokan jemaah oleh para dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, serta perawat.

“Dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, kami menugaskan para dokter dan perawat untuk melakukan visitasi ke hotel-hotel guna memantau kondisi kesehatan jemaah yang memiliki penyakit komorbid dan pasca perawatan di RSAS,” ujar dr. Imran.

Demikian pula, optimalisasi pelayanan rujukan ke RSAS merupakan pilihan utama yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) terhadap pasien jemaah yang memerlukan perawatan lanjutan.

“Sebenarnya, yang dilakukan Tim KKHI dapat meringankan beban RS Arab Saudi dalam menangani jemaah haji, karena tentunya mereka memiliki keterbatasan fasilitas seperti tempat tidur dan sumber daya manusia. Namun, pada akhirnya kita harus mengikuti aturan yang berlaku, dan TKHK harus merujuk jemaah sakit ke RSAS,” tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DH/D2)

2 Juni 2025
RUPTL Terbaru Berpotensi Tawarkan 91 Persen Green Jobs dari Sektor Pembangkit Listrik

_{Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan koordinasi untuk menjaga keandalan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang di Jawa Barat.}

MAJALAHNDN.COM – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 tidak hanya menjadi katalisator utilisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif, tetapi juga menjadi motor penggerak terciptanya lapangan kerja dalam skala besar. Pemerintah memproyeksikan RUPTL terbaru ini berpotensi menghadirkan 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan 760 ribu di antaranya merupakan kategori green jobs yang tersebar di berbagai pembangkit listrik berbasis energi bersih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan 1,7 juta lapangan kerja tersebut terbagi menjadi; 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan dan 881 ribu tenaga kerja di sektor transmisi, gardu induk dan distribusi.

_{Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu (kiri) dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDMN Eniya Listiani Dewi (kanan) ketika mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5).}

“Penyerapan (tenaga kerja) RUPTL ini kurang lebih sekitar 1,7 juta. Supaya Indonesia terang. Nah ini, kita bikin terang-benderang ini. 1,7 juta tenaga kerja yang mencakup kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, operasi dan pembinaan untuk pembangkit sebesar 836.696,”jelas Bahlil pada konferensi pers RUPTL PLN 2025-2034, di Jakarta pada Senin (26/5).

Dari total 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkit listrik, Bahlil merinci bahwa lebih dari 760 ribu atau 91% pekerjaan merupakan green jobs karena berbasis pada pembangkit listrik EBT.

“Lebih dari pada 91% green jobs. Kira-kira ini supaya anak-anak muda kita bisa masuk,” tegas Bahlil.

Secara rinci, potensi lapangan kerja di sektor pembangkitan dari berbagai sumber EBT terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mampu menyerap 348.057 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mini Hidro (PLTA/M) mampu menyerap 129.759 tenaga kerja, PLTA Pump Storage mampu menyerap 94.195 tenaga kerja.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) mampu menyerap 58.938 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mampu menyerap 42.700 tenaga kerja dan Sistem penyimpanan energi baterai juga berpotensi dengan menyerap 68.193 tenaga kerja.

Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) mampu menyerap 7.197 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) mampu menyerap 1.481 tenaga kerja. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mampu menyerap 2.429 tenaga kerja dan yang terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) mampu menyerap 341 tenaga kerja.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa RUPTL ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keandalan energi nasional dan mendukung target Net Zero Emissions, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang kuat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Selaras dengan visi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi bagi seluruh masyarakat, di dalam prosesnya akan terjadi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, penurunan kelaparan, membuka kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru. Sehingga tercipta kesejahteraan rakyat di seantero Indonesia. PLN siap menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” terang Darmawan.

31 Mei 2025
Kemkomdigi dan SAP Jajaki Kolaborasi Strategis Bangun Ekosistem AI Nasional yang Etis dan Berdaulat Data

MAJALAHNDN.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menjajaki inisiatif untuk menjalin kemitraan strategis dengan SAP, perusahaan teknologi global terkemuka, dalam rangka memperkuat pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial (AI) nasional yang etis, taat regulasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan data. Inisiatif ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dengan Head of Global Government Affairs & Corporate Social Responsibilities SAP, Dr. Wolfgang Dierker, di sela-sela penyelenggaraan ATxAI Summit 2025 di Singapura, Kamis (29/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, SAP menyampaikan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta memperkuat kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019. Dukungan tersebut mencakup integrasi perangkat kepatuhan AI, pengembangan kerangka klasifikasi dan pengamanan data yang sesuai dengan standar internasional seperti ISO/IEC, serta penerapan mekanisme regulatory sandbox yang memungkinkan uji coba teknologi dalam batas pengawasan yang ketat. SAP menegaskan bahwa pasar Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta global mereka, sehingga penting bagi perusahaan untuk mendampingi pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan AI, penerapannya di sektor publik, serta pengembangan kapasitas lintas institusi.

SAP juga memaparkan pengalaman mereka dalam mendukung pemerintah di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Singapura, melalui model nota kesepahaman (MoU) berbasis riset dan forum kebijakan publik-swasta yang terbukti efektif. Dalam konteks ini, MoU riset antara SAP dan pemerintah Thailand dipandang sebagai model yang relevan untuk direplikasi di Indonesia, guna mendorong tata kelola AI yang kolaboratif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.

Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan pentingnya kemitraan seperti ini untuk memastikan bahwa transformasi digital Indonesia tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga selaras dengan prinsip kedaulatan digital dan kepercayaan publik. Ia menyambut baik tawaran SAP untuk turut mendampingi proses reformasi kebijakan melalui penugasan pakar (country expert) yang akan bekerja lintas sektor, serta mendukung pemanfaatan teknologi AI di bidang-bidang prioritas nasional.

Dalam ranah implementasi teknologi, SAP mengusulkan pengembangan AI pada berbagai sektor utama di Indonesia, seperti layanan publik berbasis AI konsumen yang dapat meningkatkan personalisasi dan kepercayaan, sistem pertanian cerdas untuk pemantauan produktivitas yang lebih akurat, serta digitalisasi UMKM guna mempercepat onboarding ke ekosistem ekonomi digital secara efisien dan aman.

Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan BSSN dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengevaluasi kesiapan teknis dan regulasi, serta merancang format kerja sama yang berbasis riset dan bersifat multisektoral. Proses penjajakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mampu mempercepat transformasi digital Indonesia dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika, keamanan, dan keberlanjutan.

31 Mei 2025
RUPTL PLN 2025-2034 Siap Buka Keran Investasi Swasta

_{Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu (kiri), dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (kanan) saat memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5).}

MAJALAHNDN.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero). Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi swasta yang masif di sektor ketenagalistrikan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan sampai dengan tahun 2034, proyek ketenagalistrikan yang akan dibangun berupa pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Proyek ini akan didukung oleh peran Independent Power Producer (IPP) yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari pihak swasta ini mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi sebesar Rp2.133,7 T.

_{Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan inspeksi panel surya PLTS IKN. Berdasarkan RUPTL 2025 – 2034, ditetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW. Dari total tersebut, 76% kapasitas berasal dari EBT, yakni pembangkit sebesar 42,6 GW dan storage sebesar 10,3 GW.}

“Investasi (pembangkit) Rp2.000 triliun lebih. IPP-nya sebesar Rp1.566,1 triliun (atau sekitar 73%), ini yang diswastakan,” jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa seluruh pengembangan ini tetap berada di bawah kendali PLN melalui skema pelaksanaan EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Seluruh kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pun sepenuhnya tetap berada di tangan PLN.

“Sekalipun ini nanti PLN juga akan mentenderkan, untuk EPC-nya siapa tapi ini domain semuanya ada pada PLN,” tambahnya.

_{Ilustrasi PLTA Poso milik IPP di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sesuai dengan RUPTL 2025-2034 akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Proyek ini akan didukung oleh peran IPP yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW.}

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN dalam menjalankan arahan Pemerintah tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendorong peningkatan investasi.

“Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025-2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan kolaborasi antara PLN dan pihak swasta menjadi kunci dalam merealisasikan target-target energi yang berkelanjutan yang tertuang pada RUPTL.

“Ini merupakan wujud kolaborasi bersama tidak hanya dalam menciptakan kedaulatan energi nasional tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Darmawan.

31 Mei 2025
Puluhan Jemaah Haji Dirawat Akibat Gangguan Tulang dan Sendi
_{dok. Kemenkes}

MAJALAHNDN.COM – Jutaan jemaah dari seluruh dunia memadati Tanah Suci setiap tahunnya untuk menunaikan ibadah haji. Berdasarkan data Kementerian Agama melalui dashboard Siskohat per tanggal 29 Mei 2025 diketahui bahwa sudah 189.000 lebih jemaah haji reguler tiba di Arab Saudi dan 15.000 lebih jemaah haji khusus yang telah diberangkatkan dari Tanah Air.

Adapun Kementerian Kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) telah mencatat pada hari ke-28 pelaksanaan haji di tanggal 29 Mei 2025 terdapat lebih dari 79% jemaah Indonesia berkategori berisiko tinggi dengan kondisi utama kategori Lansia. Dari 617 jemaah yang dirawat inap di RS Arab Saudi, 25 orang di antaranya karena permasalahan kesehatan sistem muskuloskeletal (tulang, otot, dan persendian) seperti dislokasi, fraktur/patah, bahkan fraktur dislokasi pada tangan dan kaki.

Banyak pula jemaah yang mengalami nyeri pada sendi serta pembengkakan kaki dan mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan haji kloter (TKHK).

Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko cedera dan fraktur di kalangan jemaah, terutama bagi Lansia yang rentan disertai adanya kondisi pengeroposan tulang atau osteoporosis yang dapat diperberat dengan kondisi morbiditas penyerta seperti gangguan penglihatan, keseimbangan serta faktor kelelahan.

“Kebanyakan jemaah yang mengalami cedera sistem muskuloskeletal berupa fraktur/patah, dislokasi, bahkan fraktur dislokasi adalah jemaah yang Lansia dengan kondisi yang rentan jatuh dan beberapa terdorong dari belakang saat turun dari bis maupun saat melakukan tawaf, sai, ataupun terpeleset di kamar mandi yang licin,” ungkap dr. Yudha Mathan Sakti selaku Penanggung Jawab Tim visitasi ke RS King Faisal, RS King Abdul Azis, RS King Abdullah, RS Al Noor dan RS Saudi National-Abeer, Makkah (28/5).

Lebih lanjut, dr. Yudha menjelaskan bahwa nyeri sendi dan pembengkakan kaki banyak terjadi di kalangan jemaah risti dikarenakan aktivitas yang padat dengan berjalan kaki jauh bahkan beberapa diantaranya melakukan umrah berulang kali.

Ia pun menyampaikan beberapa penyebab umum yang dialami oleh jemaah sehingga mengalami permasalahan kesehatan tulang, di antaranya:
- Kepadatan massa di area yang sangat ramai, terutama saat tawaf, sai, atau turun dari bis, sehingga meningkatkan risiko terdorong, terinjak, atau terjatuh.
- Kondisi fisik jemaah yang memiliki komorbiditas, permasalahan persendian, osteoporosis, atau riwayat cedera sebelumnya sehingga lebih rentan.
- Kelelahan yang didorong durasi ibadah yang panjang dan perubahan cuaca sehingga menyebabkan kelelahan ekstrem, mengurangi konsentrasi, dan meningkatkan risiko tersandung atau terjatuh.
- Permukaan tidak rata seperti turun tangga bis, air tergenang sehingga lantai menjadi licin atau penghalang jalan yang tidak terlihat jelas.
- Berjalan jauh dan menggunakan alas kaki yang kurang tepat. Terlebih lagi bila berjalan jauh di tengah teriknya matahari dan menggunakan alas kaki yang tidak nyaman, tidak pas, atau licin dapat memicu kaki bengkak dan cedera.
“Bagi jemaah yang mengalami cedera ringan, nyeri persendian dan bengkak kaki dapat melakukan upaya sederhana dengan mengistirahatkan, mengompres dengan air dingin/es. Segera melaporkan ke petugas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan penanganan maupun rujukan ke RS Arab Saudi,” ujar dr. Yudha.

Di tempat yang berbeda, pada hari yang sama saat kunjungan pemantauan jemaah haji Indonesia yang sedang dirawat inap di RS Saudi National Hospital, dr. Ghulam Iskandarsyah, Sp.An, menekankan bahwa untuk mencegah terjadinya cedera maupun fraktur/patah tulang pada jemaah diharapkan jemaah yang lebih muda dan bugar agar lebih bersabar dalam menjaga dan melindungi jemaah yang rentan dan lansia.

“Tolong ya jemaah haji yang lebih muda untuk lebih bersabar dalam menghadapi jemaah yang tua. Ketika turun dari bis, dahulukan dan bantu jemaah lansia dan rentan. Jaga kekompakan untuk diberi kelapangan hati dalam melindungi mereka yang sudah sepuh itu,” tutup dr. Ghulam.

Dengan kesadaran dan persiapan yang matang, risiko cedera dan fraktur/patah tulang dapat diminimalisir, memungkinkan jemaah untuk menjalankan ibadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk. Kesehatan adalah aset tak ternilai dalam menunaikan rukun Islam yang terakhir ini.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DH/D2)
30 Mei 2025
Perkuat Manajemen Risiko, PLN Sukses Turunkan ESG Risk Rating ke Medium Level

_{Sebagai komitmen implementasi prinsip ESG di perusahaan, PLN selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam proses bisnisnya.}

MAJALAHNDN.COM – PT PLN (Persero) kembali mencatat capaian positif dalam pengelolaan aspek keberlanjutan. Berdasarkan hasil penilaian lembaga global Sustainalytics, PLN berhasil menurunkan ESG (Environmental, Social, and Governance) Risk Rating secara signifikan dari angka 30,7 (high risk) pada tahun 2024 menjadi 27,4 (medium risk) pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan penguatan sistem manajemen risiko ESG di seluruh proses bisnis PLN.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh insan PLN dalam mewujudkan praktik bisnis berkelanjutan. Menurutnya, penurunan skor ESG risk rating ini merupakan bukti bahwa tata kelola keberlanjutan PLN semakin kuat di tengah tantangan global yang kian kompleks.

_{PLN terus mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik sebagai wujud implementasi prinsip ESG. Salah satu pembangkit EBT yang dikelola oleh PLN adalah PLTA Sutami di Kabupaten Malang, Jawa Timur.}

“Pencapaian skor 27,4 ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko ESG PLN semakin kuat di tengah semakin kompleksnya tantangan sustainability. Ini bukti nyata atas upaya seluruh insan PLN yang terus berinovasi dan berkomitmen dalam menjalankan proses bisnis berbasis ESG,” ujar Darmawan.

Dalam empat tahun terakhir, PLN berhasil menurunkan tingkat risiko secara bertahap dari kategori severe risk menjadi medium risk. Penurunan ini terjadi atas keberhasilan perseroan dalam menguatkan aspek ESG di tiap lini perusahaan, mulai dari pengelolaan limbah, sistem manajemen lingkungan, keterlibatan masyarakat, pelaporan emisi gas rumah kaca, tata kelola air, hingga pengembangan talenta dan keamanan siber.

PLN juga secara konsisten menerapkan sejumlah sistem manajemen berbasis standar internasional di seluruh unit, termasuk Subholding dan Anak Perusahaan, seperti Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Keamanan Siber, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem-sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam mengendalikan dan memitigasi risiko ESG secara menyeluruh.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan, PLN telah menerbitkan sejumlah laporan keberlanjutan berbasis standar internasional, seperti ESG Performance Report yang mengacu pada IFRS S1, Climate Related Disclosure Report berbasis IFRS S2, serta Task Force on Nature-related Financial Disclosure Report.

_{Pemanfaatan FABA dari PLTU Indramayu untuk tetrapod yang berfungsi mencegah terjadinya abrasi dan memperkuat struktur pantai. Pemanfaatan FABA atau sisa pembakaran pembangkit dapat mengurangi dampak lingkungan sesuai dengan prinsip ESG.}

Selain itu, PLN juga telah melakukan pengungkapan kinerja keberlanjutan melalui platform CDP (Carbon Disclosure Project), yang menunjukkan peningkatan skor dari C ke B untuk pengelolaan air, dan dari D ke C untuk isu perubahan iklim, berdasarkan rilis CDP pada Maret 2025.

Darmawan menegaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola ESG akan terus menjadi prioritas PLN. Seiring dengan munculnya isu-isu baru dalam lanskap keberlanjutan global seperti konservasi air, keamanan siber dan privasi data, serta keberlanjutan rantai pasok, PLN berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement dalam pengelolaan ESG.

”PLN tidak hanya memperkuat ketahanan bisnisnya, tetapi juga turut berkontribusi langsung pada pencapaian ESG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta mendukung swasembada energi nasional yang hijau dan inklusif,” tutupnya.

30 Mei 2025
Disaksikan Presiden RI dan Prancis, PLN Dengan HDF Energy dan PT SMI Kembali Tegaskan Komitmen Akselerasi Pemanfaatan Hidrogen

^{Seremoni MoU showing antara PLN, PT SMI, dan HDF Energy terkait Pendanaan Pengembangan Hidrogen di Indonesia yang dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan), Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah (tengah), dan Chief Executive Officer of Hydrogen de France SA, Damien Havard (kiri) di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto (kanan belakang) dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kiri belakang) pada Rabu, (28/5) di Istana Kepresidenan RI. Foto: BPMI Setpres.}

MAJALAHNDN.COM – PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan perusahaan asal Prancis, Hydrogen de France SA (HDF Energy) untuk utilisasi hidrogen sebagai sumber energi ramah lingkungan alternatif dalam mendukung Net Zero Emissions. Seremonial Memorandum of Understanding (MoU) showing tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/05).

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Macron merupakan momentum bersejarah dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam berbagai sektor, salah satunya pada percepatan transisi energi.

“Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerja sama kita di bidang strategis,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Senada dengan hal itu, Emmanuel Macron menyampaikan dukungan Prancis untuk agenda transisi energi Indonesia, termasuk proyek hidrogen dan energi surya. Hingga saat ini, Prancis telah mengucurkan dana sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia.

“Prancis merupakan mitra untuk transisi energi, 450 juta euro telah disalurkan dari komitmen 500 juta euro (untuk mendukung transisi energi), saya senang hari ini dalam bidang tenaga surya dan hidrogen, ada proyek penting yang disepakati,” terang Macron.

^{Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kiri) yang diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (kanan) merupakan momentum bersejarah dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam berbagai sektor, salah satunya pada percepatan transisi energi. Foto: BPMI Setpres.}

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi global dalam mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Kami siap berkolaborasi lintas negara untuk mendorong kerja sama di bidang energi bersih, dalam hal ini dengan Prancis melalui HDF Energy. Kolaborasi strategis ini bukan hanya simbol solidaritas global, tetapi juga menjadi katalisator nyata dalam mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia menuju masa depan nol karbon,” ujar Darmawan.

Darmawan menjabarkan dalam kerja sama ini, PLN bersama PT SMI dan HDF Energy akan mengeksplorasi skema pembiayaan dan potensi pemanfaatan hidrogen di sektor ketenagalistrikan termasuk instrumen mitigasi risiko, serta pengembangan kapasitas SDM melalui program peningkatan kompetensi.

Sementara itu, Direktur Asia HDF Energy sekaligus Presiden Direktur PT HDF Energy Indonesia, Mathieu Geze mengatakan hadirnya Presiden Prancis dan Presiden Indonesia dalam seremoni hari ini menjadi simbol kuat dari kerja sama internasional yang kian berkembang dalam mendorong transisi energi global.

“Melalui perjanjian ini, kami bekerja sama dengan PLN dan PT SMI untuk membuka potensi penuh hidrogen hijau di Indonesia. Dengan teknologi inovatif asal Prancis dari HDF, kami berkomitmen menyediakan listrik bersih dan andal, sekaligus membangun fondasi ekosistem hidrogen yang tangguh, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk kebutuhan maritim,” tutupnya.

29 Mei 2025
Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah

_{Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu (kiri), dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (kanan) saat memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5). Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil menyampaikan, total rencana penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi mencapai 76%. Jumlah tersebut sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.}

MAJALAHNDN.COM – PT PLN (Persero) siap menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang resmi diluncurkan Pemerintah sebagai acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan. Dalam dokumen strategis ini, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76% sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, RUPTL 2025-2034 merupakan rujukan penting ketenagalistrikan nasional yang akan menjadi landasan Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.

“Kalau kita disiplin jalankan, maka 2034 itu sudah melampaui target RUKN (Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional) terhadap energi terbarukan. Yang penting kita konsisten,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5).

Dalam RUPTL terbaru ini, lanjut Bahlil, Pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76% atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW. Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

_{Suasana Konferensi Pers Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin, (26/5).}

Sementara porsi energi fosil hanya mencakup sekitar 24% dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batubara sebesar 6,3 GW.

”Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga kita sudah hitung secara seksama,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan, pengembangan kapasitas pembangkit akan dilakukan dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, akan ada penambahan kapasitas sebesar 27,9 GW yang terdiri atas 12,2 GW EBT, yakni 3,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air, 6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 1,6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 0,9 GW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 0,5 GW Pembangkit Listrik Bioenergi, dan pembangunan sistem penyimpanan energi sebesar 3 GW. Selain itu, penambahan 9,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Gas, dan 3,5 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap rendah emisi dari proyek yang telah masuk tahap penyelesaian konstruksi juga dilakukan.

_{Ilustrasi PLTS Terapung Cirata 192 MWp yang merupakan PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara dan ketiga di dunia berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam 10 tahun ke depan, PLN berkomitmen menjalankan arahan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangkit yang sebagian besar bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan RUPTL 2025-2034 yang telah diumumkan oleh Kementerian ESDM pada Senin, (26/5).}

“Lalu memasuki lima tahun berikutnya, dari total 41,6 GW rencana penambahan kapasitas pembangkit, bauran EBT dan penyimpanan energi akan menopang sebesar 37,7 GW atau sekitar 90% dari total kapasitas. Sementara sisanya sebesar 3,9 GW berasal dari pembangkit berbasis fosil,” jelas Bahlil.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menegaskan kesiapan PLN dalam melaksanakan implementasi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah ini. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan yang efisien dan terjangkau dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam menjalankan RUPTL 2025-2034. Melalui RUPTL terhijau ini, PLN berkomitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Darmawan.

29 Mei 2025