Majalah Nasional Daerah News

Kategori: Nasional

  • Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030

    Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030

    MAJALAHNDN.COM –  Kementerian Kesehatan RI menegaskan kembali komitmennya untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini, terutama mengingat tingginya beban kasus yang masih dihadapi Indonesia.

    Berdasarkan data terbaru, Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang dengan HIV (ODHIV) dan peringkat ke-9 untuk infeksi baru HIV. Diperkirakan terdapat sekitar 564.000 ODHIV pada tahun 2025, namun baru 63% yang mengetahui statusnya. Dari jumlah tersebut, 67% telah menjalani terapi antiretroviral (ARV), dan hanya 55% yang mencapai viral load tersupresi artinya virus tidak terdeteksi dan risiko penularan sangat rendah.

    Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr. Ina Agustina, menyampaikan bahwa 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas, yakni: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau.

    “Penyebaran kasus HIV secara nasional banyak terjadi di populasi kunci seperti laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), waria, pekerja seks perempuan, dan pengguna napza suntik. Tapi di Papua, penularan sudah menyebar ke populasi umum, dengan prevalensi mencapai 2,3%,” jelas dr. Ina dalam temu media secara daring, Jumat (20/6).

    Dalam tiga tahun terakhir, positivity rate HIV cenderung stagnan, namun kasus IMS justru meningkat, termasuk di kelompok usia muda. Data Kemenkes mencatat 23.347 kasus sifilis pada tahun lalu, mayoritas merupakan sifilis dini (19.904 kasus), dan 77 di antaranya adalah sifilis kongenital, yang menular dari ibu ke bayi. Gonore juga tercatat tinggi dengan 10.506 kasus, terutama di DKI Jakarta.

    “IMS bukan hanya masalah kesehatan pribadi, ini masalah kesehatan masyarakat. IMS membuka pintu bagi penularan HIV, dan kasus terbanyak terjadi di usia produktif 25-49 tahun, bahkan kini mulai meningkat pada usia remaja 15-19 tahun,” tegas dr. Ina.

    Ia menambahkan, infeksi Human Papillomavirus (HPV) salah satu IMS yang dapat memicu kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi perempuan, khususnya jika tidak terdeteksi sejak dini.

    Dr. dr. Hanny Nilasari dari Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUI-RSCM turut menyoroti perlunya edukasi kesehatan reproduksi yang menyeluruh. Menurutnya, IMS dan infeksi saluran reproduksi (ISR) sering kali tidak bergejala, terutama pada perempuan, sehingga kerap terlambat ditangani.

    Jika tidak ditangani dengan tepat, IMS bisa menyebabkan komplikasi seperti radang panggul, kehamilan ektopik, bahkan infertilitas. Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan IMS juga berisiko mengalami kematian neonatal, berat lahir rendah, atau lahir prematur.

    Ia menegaskan pentingnya skrining rutin dan perilaku seksual yang aman. “Tren kejadian IMS dari tahun ke tahun terus meningkat, dan usia penderita makin muda. Sudah banyak kasus IMS maupun kehamilan tidak diinginkan pada remaja, dan ini mendorong tingginya angka aborsi,” jelas dr. Hanny

    Gejala IMS dapat berupa luka atau lenting di area kelamin, cairan abnormal dari vagina atau penis, gatal atau nyeri saat buang air kecil, pembengkakan kelenjar di lipat paha, dan ruam di kulit. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual (oral, vaginal, anal), pertukaran cairan tubuh, hingga dari ibu ke anak saat kehamilan atau menyusui.

    Kemenkes terus memperluas akses layanan untuk mencapai target eliminasi HIV dan IMS. Target utama adalah mencapai 95-95-95 pada 2030, yaitu 95% ODHIV mengetahui statusnya, 95% dari mereka menjalani pengobatan, dan 95% dari yang diobati mencapai supresi virus.

    Selain itu, pemerintah juga menargetkan eliminasi sifilis dan gonore hingga 90%, serta mendorong triple elimination HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak.

    Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten/kota, dan tes viral load di 192 kabupaten/kota. Kampanye pencegahan juga terus digalakkan melalui pendekatan “ABCDE”: Abstinence (tidak berhubungan seksual sebelum menikah), Be faithful (setia pada satu pasangan), Condom (penggunaan kondom untuk kelompok berisiko), Drugs (tidak menggunakan narkoba), dan Education (edukasi dan peningkatan kesadaran).

  • Disaksikan Prabowo–Putin, Menkomdigi Perkuat Diplomasi Digital Lewat MoU dengan Rusia

    Disaksikan Prabowo–Putin, Menkomdigi Perkuat Diplomasi Digital Lewat MoU dengan Rusia

    MAJALAHNDN.COM –  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung dimulainya implementasi kerja sama strategis digital antara Indonesia dan Rusia. Momen penting ini ditandai dengan prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, yang mempertegas komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Salah satu dokumen utama yang dipertukarkan adalah Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pejabat tinggi dari masing-masing pihak.

    Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera masuk tahap pelaksanaan. “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya.

    Kolaborasi ini mencakup pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet yang inklusif. Selain itu, program kerja sama juga melibatkan produksi konten digital, seminar bilateral, dan pertukaran riset antar-lembaga.

    Rusia dinilai sebagai mitra strategis karena keberhasilannya menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92 persen penduduknya. Tarif broadband rumah di Rusia berkisar Rp95.000–Rp160.000 per bulan, sebuah pencapaian yang menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam menjangkau wilayah 3T.

    Dokumen kerja sama ini merupakan satu dari empat nota penting yang dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, yang meliputi:

    1. Kerja sama pendidikan tinggi RI–Rusia,
    2. Kerja sama transportasi lintas negara,
    3. Kolaborasi Digital dan Media Massa,
    4. Nota Kesepahaman investasi antara Badan Pengelola Investasi DANANTARA dan mitra Rusia.

    Seluruh pertukaran ini diperkuat oleh penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia, yang menjadi tonggak penting arah baru hubungan bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi digital global.

    “Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tegas Meutya Hafid.

    Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan

  • Layanan TBC Itu Gratis, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi SDM Indonesia

    Layanan TBC Itu Gratis, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi SDM Indonesia

    MAJALAHNDN.COM –  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan komitmennya dalam mengatasi tuberkulosis (TBC) sebagai ancaman serius terhadap sumber daya manusia Indonesia. Melalui program Gerakan Bersama Kelurahan Siaga TBC, upaya kolaboratif lintas sektor terus diperkuat. Salah satu bentuk implementasinya digelar di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dengan tema “BerSAMA Membangun Kota, Bebas dari TBC”, pada Rabu (18/6).

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengapresiasi peran pemerintah daerah dan para kader kesehatan yang telah berhasil meningkatkan penemuan kasus secara signifikan di Kota Tangerang.

    “Masalah TBC bukan hanya soal mengobati, tapi bagaimana menemukan kasus lebih awal, terutama pada mereka yang tidak bergejala. Ini butuh kerja bersama dari kementerian, dinas, hingga para kader di lapangan,” ujar Prof. Dante.

    Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC, setelah India. Setiap tahun, tercatat sekitar 1.090.000 kasus TBC dan lebih dari 125.000 kematian akibat penyakit ini—angka yang setara dengan hilangnya satu kota kecil setiap tahunnya.

    Prof. Dante juga menegaskan pentingnya peran kader TBC sebagai ujung tombak penanggulangan. Mereka tidak hanya menemukan kasus dan mendampingi pasien, tetapi juga memastikan pengobatan dijalani hingga tuntas.

    “Kader adalah pahlawan kesehatan. Mereka bekerja senyap, turun langsung ke masyarakat, dan tak jarang tanpa dukungan memadai. Saya senang di Kota Tangerang, para kader mulai mendapatkan insentif dan perlindungan,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya menghapus stigma terhadap penderita TBC. Setelah satu bulan pengobatan yang rutin, pasien tidak lagi menular. Stigma yang ada justru membuat penderita enggan memeriksakan diri, sehingga memperburuk rantai penularan.

    Perwakilan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hariqo Wibawa Saputra, menyatakan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk melindungi dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia.

    “Setiap tahun, sekitar 125.000 saudara kita meninggal dunia karena TBC. Itu artinya, bangsa kita kehilangan sumber daya manusia dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan, jika dihitung per jam, lebih dari 15 orang meninggal akibat TBC,” ungkap Hariqo.

    Ia menegaskan bahwa layanan deteksi dan pengobatan TBC tersedia secara gratis dan menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digulirkan pemerintah.

    “Pemerintah telah menyiapkan semuanya, mulai dari skrining hingga pengobatan lengkap. Ini bagian dari PHTC untuk melindungi generasi Indonesia,” jelasnya.

    PCO juga mengapresiasi para kader kesehatan yang bekerja secara sukarela mendampingi pasien hingga sembuh. “Kami harap apa yang dilakukan Kota Tangerang bisa menjadi contoh untuk 514 kabupaten/kota lainnya. Pemerintah daerah harus lebih aktif memberikan penghargaan kepada kader,” tegas Hariqo.

    Ia juga mengingatkan pentingnya akses terhadap informasi yang benar. “Informasi yang tepat bisa menyelamatkan, tapi informasi yang salah bisa menyakitkan dan memicu stigma. Ini tantangan besar kita hari ini,” tutupnya.

    Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyatakan bahwa keberhasilan kota dalam menekan kasus TBC merupakan hasil kerja kolaboratif multisektor yang berjenjang hingga tingkat kelurahan.

    “Kami terus berinovasi memperluas akses layanan kesehatan dari tingkat primer hingga rujukan. Penanganan TBC tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki 5 kasus TBC per 1.000 penduduk, dengan 21% kasus terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Meski begitu, capaian pengobatan di kota ini sangat baik: 92% pasien dinyatakan sembuh dan cakupan SPM TBC mencapai 100%.

    Inovasi-inovasi seperti Ransel TBC (skrining mandiri oleh masyarakat), Asmara TBC (pendampingan pasien oleh kader hingga sembuh), serta intervensi seperti bedah rumah pasien TBC dan edukasi sekolah, menjadikan Kota Tangerang sebagai praktik baik di tingkat nasional.

    “Kita tidak bekerja hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang bebas dari penyakit. Mari lanjutkan perjuangan ini agar Kota Tangerang menjadi kota yang lebih sehat, maju, dan sejahtera,” ujar Sachrudin.

    Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, Kemenkes juga mendistribusikan Lembar Balik TBC—media visual bergambar—yang digunakan kader untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami masyarakat.

  • Perkuat Standar Halal Global, BPJPH dan Amerika Jalin Kerjasama

    Perkuat Standar Halal Global, BPJPH dan Amerika Jalin Kerjasama

    MAJALAHNDN.COM- Dalam sebuah seremoni yang tenang namun sarat makna diplomatik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, DC, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua lembaga sertifikasi halal asal Amerika Serikat: Islamic Services of America dan ISWA Halal Certification Department.

    Penandatanganan pada 20 Mei ini menandai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai penentu standar sertifikasi halal global, bukan sekadar konsumen produk halal.

    “Ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan upaya strategis untuk memastikan produk halal yang masuk ke Indonesia memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

    Kesepakatan ini, lanjutnya, mencerminkan pergeseran arah diplomasi perdagangan Indonesia. Jakarta kini mewajibkan seluruh produk halal impor mematuhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang menekankan keterlacakan, higienitas, dan akuntabilitas—cerminan transformasi Indonesia menuju regulasi modern.

    Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menurutnya, Indonesia memiliki kelas menengah yang terus berkembang dan semakin menuntut produk halal berkualitas tinggi.

    “Permintaan masyarakat terhadap produk halal yang terpercaya terus meningkat. Kami tidak bisa hanya mengandalkan kepercayaan harus ada sistem yang kokoh,” tegas Haikal.
    Kerja sama ini juga bertujuan memajukan kepentingan ekonomi bersama. Amerika Serikat, dengan ekosistem sertifikasi halalnya yang mapan, merupakan mitra strategis. Namun, produk halal dari AS kini harus memenuhi standar SJPH.

    “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai rujukan global untuk jaminan produk halal. Standar kita harus menjadi tolok ukur, bukan sekadar menyesuaikan,” tambah Haikal.

    LoI tersebut mencakup lima komitmen utama, termasuk fasilitasi ekspor dan pengembangan sistem sertifikasi halal yang transparan. Lebih dari sekadar perdagangan, langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendefinisikan ulang lanskap ekonomi halal global.

    “Transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah pilar utama dalam setiap kerja sama internasional kami,” pungkasnya. 

  • Bersatu Melawan Malaria: Seruan Indonesia untuk Mengakhiri Malaria Diluncurkan pada Pertemuan Asia Pasifik Eliminasi Malaria

    Bersatu Melawan Malaria: Seruan Indonesia untuk Mengakhiri Malaria Diluncurkan pada Pertemuan Asia Pasifik Eliminasi Malaria

    MAJALAHNDN.COM –  Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), sukses menyelenggarakan 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination pada 16–17 Juni 2025 di Bali. Mengusung tema “Unity in Action, Towards Zero Malaria”, pertemuan ini menghimpun lebih dari 250 peserta, termasuk para pemimpin politik, Menteri Kesehatan, institusi kesehatan global, dan pakar teknis, guna menegaskan kembali komitmen kolektif kawasan untuk mengeliminasi malaria pada tahun 2030.

    Summit ini dipimpin oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Yang Terhormat Budi Gunadi Sadikin, dan menampilkan pidato kunci dari Yang Mulia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Special Advisor APLMA. Pertemuan ini turut dihadiri oleh para Menteri Kesehatan dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, Vanuatu, dan Pakistan, serta pejabat tinggi dari Bangladesh, India, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Inggris, dan Vietnam.

    Tokoh dan mitra kesehatan global turut hadir dalam diskusi, termasuk Dr. Saia Ma’u Piukala, Direktur Regional WHO untuk Wilayah Pasifik Barat; Dr. Lucas De Toca, Duta Besar Kesehatan Global dari DFAT Australia; Christopher Elias, Presiden Divisi Pengembangan Global dari Gates Foundation; Peter Sands, Direktur Eksekutif The Global Fund; Dr. Eduardo Banzon, Direktur Tim Praktik Kesehatan, Kantor Pembangunan Manusia dan Sosial, Grup Sektor ADB; dan Lady Roslyn Morauta, Ketua Dewan The Global Fund. Kehadiran mereka, bersama pejabat tinggi pemerintahan, direktur program malaria nasional, dan pakar teknis, menunjukkan kesatuan tekad kawasan dalam memberantas malaria.

    Dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menekankan pentingnya kolaborasi regional: “Acara ini bukan sekadar pertemuan. Ini merupakan penegasan kembali atas komitmen kolektif kita. Tidak ada tempat di mana semangat kerja sama ini lebih penting selain di kawasan Indo-Pasifik Tengah. Kita memiliki keahlian teknis, inovasi, dan momentum regional untuk meraih keberhasilan, karena setiap nyawa yang terselamatkan, setiap komunitas yang terlindungi, setiap anak yang tumbuh tanpa malaria adalah sebuah kemenangan bagi kemanusiaan.”

    Dalam sambutan pembuka, Menteri Budi menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mencapai eliminasi. Ia menyampaikan, “Malaria bukan sekadar isu Kesehatan, ini adalah isu pembangunan. Untuk benar-benar mengeliminasi malaria, kita harus melampaui sektor kesehatan. Itulah sebabnya Indonesia meluncurkan Indonesia’s Call to End Malaria Initiative (ICMI) untuk menggerakkan dukungan dari seluruh sektor pemerintah dan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik, kita akan membawa solusi berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah terdampak seperti Papua.”

    Di sela-sela Summit, Menteri Budi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memimpin forum tingkat tinggi dengan para gubernur Papua, yang menghasilkan penandatanganan Komitmen Gubernur dan dukungan terhadap pembentukan Konsorsium Malaria Papua, sebuah wadah baru untuk menyatukan kepemimpinan daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor dalam menangani malaria di wilayah tersebut.

    Untuk memperkuat momentum regional, Indonesia dan Papua Nugini juga memprakarsai Rencana Aksi Bersama Bilateral guna memperkuat kerja sama lintas batas, dengan menjamin koordinasi yang setara, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Summit juga mencatat kemajuan Inisiatif EDEN, yang disahkan pada 2024 oleh lima negara dengan beban tinggi, serta hasil pertemuan koordinasi regional pertamanya, termasuk strategi mobilisasi sumber daya bersama yang menargetkan wilayah endemis tinggi yang disepakati di sela-sela Summit.

    Menteri Budi juga meluncurkan Chairman’s Statement dari Summit ini, yang merangkum hasil-hasil utama dan menegaskan kembali komitmen terhadap aksi nasional, pendanaan berkelanjutan, termasuk kemitraan dengan ADB, serta prioritas regional seperti ketahanan terhadap perubahan iklim, malaria zoonosis, dan resistensi obat. Pernyataan ini juga menyerukan dukungan berkelanjutan dari mitra global dan sektor swasta guna mencapai Asia Pasifik bebas malaria pada tahun 2030.

    Dengan waktu yang hanya tersisa lima tahun untuk mencapat target global SDGs guna eliminasi malaria pada 2030, KTT Pemimpin Asia Pasifik ke-9 telah menjadi wadah strategis untuk memperlihatkan kemajuan kawasan, inovasi, serta pembaruan komitmen. APLMA dan Pemerintah Indonesia bersama para menteri kesehatan, pemimpin kesehatan global, serta para pakar yang hadir, menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan kesehatan kawasan dan mempercepat tercapainya Asia Pasifik bebas malaria.

  • Perangi Disinformasi, Nezar Patria Ajak Media Jadi Pilar Jurnalisme Berkualitas

    Perangi Disinformasi, Nezar Patria Ajak Media Jadi Pilar Jurnalisme Berkualitas

    MAJALAHNDN.COM –  Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengajak insan media memperkuat kolaborasi untuk menjaga ruang digital Indonesia dari disinformasi.

    Saat mengunjungi studio baru B Universe di PIK 2, Senin (16/06/2025), Nezar Patria menegaskan arti penting jurnalisme yang kredibel sebagai fondasi demokrasi digital yang sehat.

    “Saya berharap B Universe bisa terus mengisi ruang digital kita dengan informasi yang kredibel dan sehat. Terutama memberikan kepada masyarakat informasi-informasi yang diproses dengan jurnalisme yang berkualitas ya, karena masyarakat memerlukan informasi yang clear, jernih di tengah banyaknya disinformasi, misinformasi dan hoaks,” kata Nezar saat mengunjungi studio baru B Universe di Kawasan PIK 2, Tangerang, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, sebagai seorang mantan jurnalis, Nezar ingin B Universe terus menjaga integristas informasi sebagai media yang telah menghadirkan jurnalisme yang berkualitas.

    “Dan saya berharap B Universe dalam hal ini sebagai media yang mengusung jurnalisme yang berkualitas, bisa terus untuk menjaga apa yang kita sebut sebagai information integrity di ruang digital kita,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Nezar juga mencicipi pengalaman baru di Studio Semesta milik B Universe, yakni sebagai pembaca berita. Tak sendirian, ia ditemani oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi dan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang turut mendapat kesempatan menjadi news anchor dalam program Berita Satu Utama Spesial.

    Nezar pun menceritakan bagaimana perasaannya saat tampil di depan kamera untuk kali pertama untuk membacakan berita. Menurutnya, pekerjaan ini tak mudah untuk dilakukan sehingga para pembaca berita patut diapresiasi.

    “Pengalaman yang menyenangkan, terutama duduk di depan kamera, membaca teleprompter, dan menyampaikan berita dengan pengaturan napas. Ternyata tidak mudah. Saya jadi semakin menghargai kerja profesional para presenter kita,” ucapnya.

    Selain itu, Nezar juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan tata ruang newsroom baru B Universe yang menurutnya telah mencerminkan standar media modern yang terintegrasi.

    “Studionya bagus dan mencerminkan newsroom yang modern dan terintegrasi. Proses produksi berita juga tampak rapi, dari awal penerimaan informasi sampai menjadi produk jurnalistik,” tuturnya.

  • Revolusi Industri Kesehatan Dimulai dari Komponen Terkecil: DNA dan Masa Depan Medis

    Revolusi Industri Kesehatan Dimulai dari Komponen Terkecil: DNA dan Masa Depan Medis

    MAJALAHNDN.COM –  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa penemuan struktur DNA merupakan titik balik revolusioner dalam dunia medis, layaknya peran penemuan partikel terkecil dalam fisika yang memicu lahirnya industri teknologi modern. Masa depan kesehatan global, menurutnya, akan ditentukan oleh kemampuan umat manusia dalam memahami dan memanfaatkan komponen biologis paling dasar—DNA.

    “Penemuan-penemuan ilmiah besar selama ini selalu dimulai dari pemahaman terhadap komponen terkecil,” ujar Menkes Budi saat menyampaikan pidato kunci dalam _International Conference_ di Awan Auditorium UID Bali Campus, Senin (16/6).

    Ia menjelaskan, sebagaimana pemahaman terhadap atom dan partikel subatomik di bidang fisika yang melahirkan laser, transistor, mikroprosesor, hingga internet, kini hal serupa tengah terjadi dalam dunia medis dengan DNA sebagai pusat revolusinya.

    Struktur heliks ganda DNA yang ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada 1952, lanjutnya, bukan sekadar pencapaian ilmiah, melainkan fondasi bagi lompatan besar dalam dunia pengobatan modern—mulai dari simulasi biologis, rekayasa molekuler, hingga pengembangan terapi baru.

    “Dulu, mengembangkan terapi berbasis otot bisa memakan waktu 10 hingga 30 tahun. Sekarang, berkat simulasi DNA, solusi bisa ditemukan hanya dalam waktu 22 bulan,” ungkapnya.

    Menkes Budi juga memaparkan bahwa bioteknologi kini tengah membentuk industri medis baru, ditandai dengan penggunaan _monoclonal antibody, protein inducers_, serta teknologi GLP-1 untuk pengendalian berat badan dan PCSK9 untuk kolesterol tinggi, semua berbasis pemahaman mendalam terhadap DNA.

    “Industri kesehatan kini mengalami pergeseran besar, seperti yang dulu terjadi di bidang teknologi. Ini bukan sekadar perbaikan layanan, tapi perubahan paradigma. Kita sedang membangun sistem pengobatan baru yang lebih presisi, personal, dan berbasis data biologis,” jelasnya.

    Menurutnya, revolusi ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga merambah ke hewan, tumbuhan, dan keseluruhan ekosistem kehidupan.

    “Ilmu kehidupan sekarang berkembang dengan sangat cepat. Pemahaman tentang komponen terkecil ini membuka peluang besar untuk memahami dan mengintervensi kehidupan secara menyeluruh,” ujarnya.

    Sebagai lulusan fisika, Menkes Budi melihat paralel yang kuat antara sejarah revolusi teknologi dan yang kini terjadi di bidang kesehatan. Sama seperti penemuan transistor melahirkan industri komputer, penemuan DNA telah membuka jalan menuju industri medis yang tak kalah dahsyat.

    “Saya percaya, dalam 10, 15, atau 20 tahun ke depan, industri kesehatan akan mengalami lompatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tambahnya.

    Di akhir pidato, Menkes Budi menekankan pentingnya menjadikan sains sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Ia mengajak semua pihak untuk terus belajar dan terbuka pada perubahan.

    “Penemuan terhadap komponen terkecil—baik di fisika maupun di biologi—selalu membangkitkan potensi baru bagi umat manusia. Jadi tetap sehat, tetap belajar, dan tetap berharap,” tutupnya.

  • Antisipasi Badai PHK, Pemerintah Siapkan Regulasi-Harmonisasi Media Digital dan Konvensional

    Antisipasi Badai PHK, Pemerintah Siapkan Regulasi-Harmonisasi Media Digital dan Konvensional

    MAJALAHNDN.COM –  Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail, menegaskan bahwa di tengah derasnya arus transformasi digital, keberadaan media konvensional masih sangat penting dan dibutuhkan sebagai pilar demokrasi dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah kebijakan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara media konvensional dan media digital.

    Salah satu langkah konkret melalui revisi sejumlah regulasi yang memungkinkan terciptanya level playing field antara media digital dan konvensional. Regulasi baru ini diperlukan agar perkembangan industri media tidak timpang dan tetap dapat berjalan seimbang antara kebutuhan kuantitas di media digital dan konvensional.

    “Pemerintah sedang melakukan review berbagai regulasi, bahkan sedang diwacanakan sampai ke tingkat undang-undang tujuannya agar tercipta keseimbangan antara dua ekosistem media ini. Harmonisasi kebijakan ini penting untuk memastikan kedua jenis media dapat berjalan berdampingan secara sehat,” ungkapnya dalam webinar bertajuk “Badai PHK Media Terjang Indsutri Media, Salah Siapa?” yang digelar Universitas Mercu Buana, secara virtual dari Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

    Ismail menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pekerja media konvensional, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meluas akibat ketimpangan perkembangan industri media. Pemerintah dalam hal ini menyadari persoalan tersebut dan tengah merumuskan langkah-langkah strategis guna melindungi pekerja media sekaligus menjaga keberlangsungan industri.

    “Kami dari Kementerian Komdigi dan Menteri Ketenagakerjaan bersepakat untuk menemukan sebuah upaya yang konstruktif agar gelombang PHK pekerja media ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tentu kita mengingatkan peraturan yang masih berlaku, industri media televisi dan lainnya mengindahkan, tidak semena-mena melakukan PHK. Kaedah di aturan terkait tenaga kerjaan ini perlu dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

    Menurut Ismail, perubahan industri media merupakan sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat secara global. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga mendorong penyesuaian model bisnis media serta pola konsumsi iklan.

    “Dengan hadirnya teknologi digital, terjadi perubahan besar dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam cara mereka mengakses berita. Generasi muda kini lebih banyak memanfaatkan media digital, sehingga media konvensional terutama televisi, mengalami penurunan jumlah penonton,” jelasnya

    Sekjen Komdigi menegaskan bahwa media konvensional tetap memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas dan akurasi informasi di tengah banjir konten digital yang belum tentu terverifikasi. Menurutnya, media konvensional selama ini masih memegang teguh kaidah-kaidah etika jurnalistik dan prinsip verifikasi berita yang ketat.

    “Media konvensional atau media mainstream tetap menjadi rujukan kebenaran berita karena mengikuti kaidah etika jurnalistik yang benar. Ini penting, karena sekarang kita menghadapi dikotomi antara informasi yang mudah diproduksi di media digital dengan kualitas informasi yang kadang diragukan,” jelasnya.

    Ismail mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan industri media, pekerja, maupun akademisi untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika industri media masa kini.

    “Sekali lagi perubahan ini sebuah keniscayaan, yang penting adalah bagaimana kita cepat beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan industri media sekaligus melindungi kepentingan demokrasi bangsa,” tandasnya.

  • Digitalisasi Lalu Lintas Permudah Operasi Ketupat 2025, Kemkomdigi Raih Apresiasi Polri

    Digitalisasi Lalu Lintas Permudah Operasi Ketupat 2025, Kemkomdigi Raih Apresiasi Polri

    MAJALAHNDN.COM –  Kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dan sejumlah kementerian juga lembaga (KL) berhasil mempercepat pelayanan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025. 
     

    Polri menyampaikan apresiasi kepada Kemkomdigi atas dukungan teknologi dan solusi digital yang mempercepat pemantauan arus mudik, serta meningkatkan kepercayaan publik.
     

    Apresiasi itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polri 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
     

    Kapolri mengungkapkan, Kemkomdigi bersama stakeholders terkait berhasil mengamankan lalu lintas jaringan operator seluler selama masa libur panjang Nyepi dan Lebaran 2025, sehingga turut membantu kelancaran transportasi karena layanan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi terjamin lancar.
     

    “Kemkomdigi juga memperkuat layanan darurat serta sistem peringatan dini untuk menjamin keselamatan masyarakat. Langkah kolaborasi itu mencakup optimalisasi Panggilan Darurat 112 dan Sistem Early Warning System (EWS) melalui SMS Blast dan TV Digital,” ungkap Kapolri.
     

    Menurutnya, banyak sekali peran kolaboratif Kemkomdigi dan KL lainnya terkait integrasi digitalisasi layanan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 termasuk menghadirkan platform MudikPedia 2025 yang sangat memudahkan masyarakat mangakses layanan publik lintas stakeholders lewat satu pintu.
     

    Karena itu, selain Kemkomdigi, penghargaan juga diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
     

    Kapolri menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan lalu lintas, terutama di era tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli. 
     

    “Digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tapi juga cara kami membangun kembali kepercayaan publik. Pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan harus makin mudah diakses,” tegas Sigit. 
     

    Dukungan K/L tersebut dinilai krusial dalam kesuksesan Operasi Ketupat 2025, terutama dalam hal pengelolaan arus mudik dan pemantauan lalu lintas berbasis digital.
     

    “Kolaborasi ini bukti bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas (Kamseltibcarlantas) adalah tanggung jawab bersama. Tanpa sinergi, mustahil kita wujudkan lalu lintas yang aman dan tertib,” tambah Kapolri. 
     

    Dalam kesempatan itu, Polri juga memanfaatkan momen Rakernis untuk meluncurkan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang diperingati setiap 19 September, sebagai bentuk kampanye keselamatan yang lebih sistematis.
     

    Peringatan itu diharapkan bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas serta menjadikan keselamatan sebagai budaya.
     

    “Kami ingin layanan lalu lintas tidak hanya efisien, tapi juga humanis dan berorientasi pada keselamatan publik,” pungkas Kapolri.
     

    Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Irwasum Polri Komjen Pol Dedy Prasetyo, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantoni, Dirut PT ASDP Heru Widodo, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT Jasa Raharja Rubi Handojo serta Pejabat Utama Mabes Polri dan jajaran Ditlantas Polda se-Indonesia. 
     

    Kehadiran mereka menegaskan komitmen lintas sektor dalam memperbaiki sistem lalu lintas dan transportasi nasional.

    Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.
    Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi – Marroli J. Indarto  (081310711160).
    Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

  • Wamenkomdigi Bertemu Menteri Katerine West: Komitmen Kerja Sama UK-RI Melalui Program Dukungan Bagi Start-up dan Talenta Digital

    Wamenkomdigi Bertemu Menteri Katerine West: Komitmen Kerja Sama UK-RI Melalui Program Dukungan Bagi Start-up dan Talenta Digital

    MAJALAHNDN.COM –  Dalam kesempatan London Tech Week, Wakil Menteri Nezar Patria melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Chaterine West, Parliamentary under secretary of State untuk wilayah Indo-Pasific. Pertemuan ini menghasilkan penegasan komitmen kerjasama bantuan untuk mendukung pemerintah RI melalui Komdigi dalam pengembangan ekosistem AI, dan talenta digital melalui skema kerjasama pembangunan yang akan dikelola melalui British Council Jakarta. Kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

    Dalam pertemuan ini, Wakli Menteri  membagikan perkembangan terbaru mengenai langkah pemerintah untuk mendorong tata kelola AI yang lebih kuat melalui pembentukan Peta Jalan AI Indonesia yang diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan strategi nasional dalam memanfaatkan AI sebagai akselerator dalam pengembangan ekonomi digital. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri juga mengapresiasi pelaksanaan London Tech Week sebagai forum penting yang memberikan kesempatan bertemu dengan berbagai stakeholder, termasuk perusahaan teknologi, inkubator, akselerator dan regulator untuk berbagi insight, melakukan benchmarking praktek terbaik dalam mengembangkan regulasi dapat menyeimbangkan keamanan dan inovasi serta mendorong berkembangnya ekosistem industri teknologi di Indonesia.

    Dalam menanggapi keprihatinan Chaterine West mengenai disinformasi dan misinformasi, Nezar Patria juga membagikan inisiatif pemerintah untuk menciptakan ruang digital aman melalui penguatan ekosistem media melalui Pembentukan Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) untuk mendorong kerjasama yang adil antara Platform digital dan perusahaan media untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melawan disinformasi di ranah digital.

    Dalam pertemuan tersebut, kementerian Foreign Commonwealth Development Office (FCDO) menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses transformasi digital Indonesia dengan melanjutkan beberapa inisiatif yang telah berjalan melalui program khusus digital responsibility bertujuan mewujudkan ruang digital yang aman melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk melawan misinformasi dan disinformasi. Selain itu Chaterine West menegaskan akan melanjutkan kerjasama dengan Kemenkomdigi untuk mendukung penyusunan peta jalan AI dan pengembangan ekosistem industri digital melalui program kerjasama digital acces. Program kerjasama ini akan dikelola melalui kantor kedutaan besar Inggris di Jakarta dan British Council yang diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah mewujudkan transformasi digital yang inklusif, termasuk memperbesar kemanfaatan ekonomi digital mempersiapkan start up lokal dalam memperoleh pendanaan untuk pengembangan skala bisnisnya dan kesempatan kerjasama dengan perusahaan teknologi dari Inggris, maupun menjangkau pasar industri digital di Eropa.