MAJALAHNDN.COM– Bupati Bogor Rudy Susmanto meresmikan perubahan nama empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melalui penandatanganan prasasti, Selasa (27/5/2025).
Perubahan nama Itu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten, serta sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh besar bangsa yang telah berjasa.
Perlu diketahui, perubahan nama ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memberikan penghargaan terhadap para tokoh yang telah berjasa serta sebagai refleksi nilai-nilai luhur dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Penamaan ini telah melalui proses koordinasi dengan para direktur rumah sakit dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga masing-masing tokoh.
Adapun perubahan nama RSUD adalah sebagai berikut, RSUD Cibinong kini menjadi RSUD Bakti Pajajaran, RSUD Ciawi kini menjadi RSUD KH Idham Chailid, RSUD Leuwiliang kini menjadi RSUD R. Moh.Noh Nur dan RSUD Cileungsi kini menjadi RSUD RH. Satibi.
Rudy menyampaikan, nama-nama besar ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi cerminan semangat dan integritas dalam pelayanan kesehatan. Maka sudah sepatutnya perubahan nama ini juga diiringi dengan peningkatan mutu infrastruktur, tata kelola, dan pelayanan di masing-masing rumah sakit.
“Ketika rumah sakit membawa nama tokoh besar, maka operasionalnya pun harus mencerminkan kualitas dan dedikasi tinggi. Jika tidak, maka kita sendiri yang mencoreng nama para pejuang tersebut,” katanya.
Ia mengatakan, dengan semangat baru dan nama yang penuh makna, keempat rumah sakit ini dituntut untuk terus berbenah dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang bermartabat dan profesional.
“Perubahan nama ini diharapkan juga menjadi momentum untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” ucapnya.
Menurut Rudy, peresmian ini merupakan bagian dari tiga agenda utama dalam upaya strategis Pemkab Bogor untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang responsif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, mari kita wujudkan Kabupaten Bogor yang sehat, tangguh, dan gemilang,” ujarnya.
MAJALAHNDN.COM– Pemerintah Kota Pekalongan di bawah kepemimpinan Wali Kota HA Afzan Arslan Djunaid terus menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemkot tak henti menggencarkan operasi pengawasan serta edukasi publik demi menekan angka peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayahnya.
Wali Kota yang akrab disapa Aaf tersebut menegaskan, Pemkot tidak bisa bergerak sendiri dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, kerja sama yang erat dengan instansi vertikal seperti Bea Cukai, Polres, Kejaksaan dan Kodim serta peran aktif masyarakat menjadi kunci utama kesuksesan gerakan ini.
“Alhamdulillah, dari berbagai operasi yang dilakukan, tren peredaran rokok ilegal semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan pedagang makin meningkat,” tutur Aaf beberapa waktu lalu dalam sebuah talkshow di Batik TV bersama Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto dan Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan Sriyana.
Lebih lanjut Aaf mengapresiasi masyarakat yang turut memberikan informasi keberadaan rokok ilegal dan mengimbau agar warga terus melaporkan jika menemukan penjualan rokok tanpa cukai ke Satpol P3KP, Bea Cukai, atau Polres Pekalongan Kota.
Menurut Aaf, bahaya rokok ilegal bukan hanya dari aspek hukum dan ekonomi negara, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Rokok ilegal tidak memiliki standarisasi kandungan nikotin dan tar sebagaimana yang diterapkan pada produk rokok legal. “Bahkan ada juga rokok yang menggunakan pita cukai palsu yang sulit dibedakan dari yang asli. Masyarakat harus waspada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aaf menyebutkan bahwa Kota Pekalongan bukanlah daerah produksi, melainkan lebih sebagai wilayah transit peredaran rokok ilegal. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan secara ketat agar tidak terjadi distribusi masif di tingkat ritel.
“Kita ingin Kota Pekalongan bersih dari rokok ilegal. Sehingga hasil dari cukai rokok yang dianggarkan melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat dirasakan oleh masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan, BLT (Bantuan Tunai Langsung), pelatihan kerja, layanan kesehatan, dan sosialisasi,” imbuhnya.
Salah satu strategi yang ditempuh Pemkot dalam meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan menggelar kampanye “Gempur Rokok Ilegal” melalui pendekatan kreatif dan edukatif. Aaf berharap langkah-langkah yang diambil dapat membawa hasil signifikan dalam menekan bahkan menghapus peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan.
“Semoga Kota Pekalongan bisa menjadi zona nol rokok ilegal dan masyarakatnya semakin sehat, sejahtera, serta patuh hukum,” harapnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bea Cukai Tegal, Yudiyarto, menginformasikan bahwa DBHCHT dari hasil pungutan cukai rokok secara nasional sebesar 3 persen dikembalikan ke daerah.
“Tahun 2025, Kota Pekalongan menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp21,5 miliar yang digunakan untuk program kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya.
Guna mempermudah pelaporan, Bea Cukai telah mengembangkan aplikasi Siroleg (Sistem Informasi Rokok Ilegal) yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal.
Senada, Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan, Sriyana, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perda dan menjamin ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal menjadi salah satu perhatian serius yang ditindaklanjuti melalui berbagai operasi gabungan bersama Bea Cukai Tegal.
“Setiap bulan, kami melakukan delapan kali operasi. Kami menyasar pasar tradisional, warung, hingga toko-toko yang dicurigai menjual rokok ilegal,” jelas Sriyana.
Sebelum operasi, pihaknya terlebih dahulu menghimpun informasi dari masyarakat setempat.
Dalam operasinya, Satpol P3KP juga menyesuaikan dengan tren terkini, termasuk peredaran rokok ilegal secara daring.”Untuk itu, kerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Pekalongan dibutuhkan untuk melakukan pelacakan terhadap pengedar yang menjual melalui media sosial atau platform online lainnya,”pungkasnya. (Tim Liputan Dinkominfo Kota Pekalongan)
MAJALAHNDN.COM- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mendorong pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja sama dengan berbagai entitas dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Pemprov Jateng, kabupaten sekitarnya, atau dengan provinsi lain, khususnya Jawa Timur.
“Membangun Rembang memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak dapat dilakukan secara terpisah. Rembang harus merencanakan pembangunan dengan baik, agar setara dengan Pati, Kudus, dan Blora. Kita perlu berkolaborasi dan bekerja secara tim,” ungkap Luthfi, saat berkunjung dan berdialog dengan tokoh masyarakat Rembang, di Hotel Pollos, pada Selasa (27/5).
Dalam acara tersebut, Ahmad Luthfi didampingi oleh Wakil Gubernur Taj Yasin, yang juga merupakan putra asli dari Kabupaten Rembang. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dan menggali isu-isu yang terjadi di daerah tersebut.
Beberapa permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan tokoh dan komunitas masyarakat mencakup kondisi jembatan yang rusak, penurunan ekonomi, jauh dari akses bandara dan stasiun, serta berbagai masalah lainnya.
Mengenai isu-isu tersebut, Luthfi menyatakan, Pemprov Jateng akan mengambil langkah untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Sementara itu, mengenai akses transportasi dari Semarang ke Rembang, ia menyebutkan perlunya kajian yang lebih mendalam. Ada opsi transportasi aglomerasi yang bisa dipertimbangkan, namun harus melalui kajian agar tidak menimbulkan perselisihan di tingkat masyarakat.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menambahkan, Kabupaten Rembang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah dalam sektor pariwisata. Ratusan desa wisata yang sudah ada perlu didukung dengan kalender acara. Beragam event yang berlangsung di berbagai lokasi di Rembang harus menjadi agenda daerah melalui Dinas Pariwisata.
“Dinas Pariwisata harus menyusun kalender acara, di kawasan pesisir Rembang terdapat sejumlah event, di daerah lain juga ada, seperti Lasem yang memiliki event berskala nasional. Semua harus dicatat dan diatur agar dapat menarik para wisatawan,” katanya.
Taj Yasin juga menekankan hal penting lain yang perlu dicapai oleh Kabupaten Rembang adalah menarik investor. Di wilayah Rembang sudah ada pabrik sepatu dan semen. Potensi lain yang masih dapat dikembangkan adalah pelabuhan, karena infrastruktur tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi investasi dan meningkatkan ekonomi.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi juga memberikan bantuan finansial kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan total nilai Rp106,2 miliar, untuk berbagai program kegiatan.
MAJALAHNDN.COM– Pemda DIY terus mendorong keterlibatan pelaku usaha daerah, UMKM, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Sekda DIY, Beny Suharsono, dalam acara Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat yang digelar di Eastparc Hotel, Sleman, pada Selasa (27/5), oleh Badan Gizi Nasional.
Beny menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan.
Pemberdayaan UMKM dan masyarakat jadi kunci sukses dalam pelaksanaan MBG. Beny menekankan bahwa pemberdayaan pelaku usaha dan UMKM lokal memiliki nilai strategis dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi. Program MBG juga membuka peluang besar bagi keterlibatan masyarakat melalui pelatihan gizi, pola makan sehat, dan pengelolaan usaha.
dok. Humas Pemda DIY
“Ketika UMKM lokal dan masyarakat terlibat aktif, maka kita membangun sistem yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang kita dorong dalam program MBG,” jelas Beny.
MBG ini bisa menjadi penguatan potensi lokal dan ekonomi sirkular. Kabupaten Sleman sebagai tuan rumah kegiatan, dikenal sebagai lumbung pangan DIY dengan surplus komoditas strategis seperti padi, telur, dan cabai. Dari 345.980 UMKM di DIY, 110.142 unit berada di Sleman, dengan sektor dominan mencakup pertanian, perikanan, dan penyediaan makanan-minuman.
“Potensi ini harus kita sinergikan dengan program MBG. UMKM dapat berperan dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan, hingga distribusi makanan. Bahkan, kita bisa libatkan BUMDes dan koperasi sebagai simpul penguatan ekonomi desa,” imbuh Beny.
Program MBG juga diharapkan menjadi praktik nyata dari penerapan ekonomi sirkular, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi limbah makanan, dan mengelola sampah secara efisien. “Inisiatif seperti pemanfaatan sisa makanan untuk kompos, budidaya maggot, serta daur ulang plastik menjadi bagian dari ekosistem baru yang kita bangun,” jelasnya.
Lebih dari sekadar distribusi makanan, MBG diposisikan sebagai investasi sosial jangka panjang. Program ini menanamkan nilai kepedulian pada gizi, mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta memperkuat identitas pangan lokal. “Dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, masyarakat menjadi subjek utama pembangunan. Kita bangun kapasitas mereka, dorong potensi, buka akses dan kontrol, serta lindungi hak-hak mereka,” tutur Beny.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan MBG. “Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi anak, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi dari desa, memberdayakan UMKM, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Tengku memaparkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan dapur umum MBG, minimal mendistribusikan 3.000 hingga 4.000 porsi makanan per hari. Setiap SPPG membutuhkan tim lokal yang terdiri dari ahli gizi, akuntan, kepala dapur, serta 40–50 tenaga lokal seperti juru masak dan pengelola bahan baku.
“Kami mendorong agar seluruh tenaga direkrut dari lingkungan sekitar—dalam radius 500 meter dari dapur. Ini bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa program ini membuka peluang nyata bagi UMKM lokal seperti peternak telur, petani sayur, penggilingan padi, hingga pedagang ayam. Untuk DIY, dari kebutuhan 276 dapur, baru 44 yang aktif.
“Masih ada peluang besar. Dan kami pastikan pembayaran bahan baku serta insentif dilakukan cepat-bahkan dana talangan sudah disiapkan,” ujarnya.
Tengku juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan perluasan program ini secara signifikan. Tahun 2026, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp217,5 triliun untuk menjangkau 82,9 juta anak di seluruh Indonesia, di mana 80 persen dana tersebut akan dibelanjakan di tingkat desa. “Ini bukan hanya proyek gizi, ini gerakan ekonomi rakyat. Mari kita manfaatkan ini untuk gizi anak-anak kita sekaligus kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini menjadi ruang diskusi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat untuk menyusun strategi implementasi MBG yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan, model yang dikembangkan di Sleman dapat direplikasi di kabupaten/kota lain di DIY sebagai contoh praktik baik kolaborasi pembangunan berbasis masyarakat. (uk/sd)
MAJALAHNDN.COM– Pemda DIY kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan diberikan kepada DIY dalam kategori Penerapan SPM Terbaik Regional Jawa.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Danang Setiadi, pada Jumat (23/5) di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. SPM Awards diperuntukan untuk Pemda dengan kinerja SPM terbaik.
Menteri Tito menjelaskan, SPM Awards bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat. “Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dasar yang sesuai standar, dan kepala daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan SPM,” ujarnya.
dok. Humas Pemda DIY
Menteri Tito menekankan ada enam layanan dasar yang menjadi cakupan SPM. Hal tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta yang terakhir adalah sosial.
“Aspek ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah. Ini wajib, dan ini bentuk kehadiran negara,” tegasnya
Ia menegaskan, meskipun kondisi masing-masing daerah berbeda, enam pelayanan dasar tersebut harus dikerjakan oleh seluruh Pemda. Apalagi Indonesia tengah menuju status sebagai negara maju pada tahun 2045.
Menteri Tito berharap, penghargaan ini bisa menjadi semangat bagi semua kepala daerah dalam meningkatkan kinerja SPM. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemda di Indonesia yang telah menerapkan SPM secara serius.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dalam laporanya menyampaikan, capaian Indeks Penerapan SPM (IP SPM) nasional pada 2024 berada di angka 87,86 atau dalam kategori Tuntas Madya. Provinsi mencatat rata-rata IP SPM sebesar 89,63 dan kabupaten/kota sebesar 86,09. Pemerintah menargetkan pencapaian 100% dalam periode RPJMN 2025–2029.
dok. Humas Pemda DIY
Untuk mendorong percepatan, Kemendagri akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah guna menyelaraskan target SPM. Serta, mengoptimalkan penggunaan platform digital e-SPM sebagai sarana pelaporan terintegrasi dari pusat ke daerah.
Mewakili Pemda DIY, Danang Setiadi mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan ini. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah DIY.
“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Daerah DIY dalam menghadirkan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga konsistensi dalam penerapan SPM, serta berinovasi melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” kata Danang. (uk)
Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Padang Lawas (Palas), Gunung Tua Parmonangan Daulay
MAJALAHNDN.COM– Padang Lawas siap tancap gas untuk pengembangan padi gogo. Secara historis, Palas memiliki potensi pengembangan padi darat itu. Selain mendatangkan keuntungan secara ekonomis, juga berasnya memiliki cita rasa yang enak.
Hal ini disampaikan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Padang Lawas (Palas), Gunung Tua Parmonangan Daulay pada Bincang Tipis-Tipis dipandu host ternama Erman Tale Daulay, Kamis (22/5).
“Padi Gogo di Palas itu primadona ,sebab jika dibandingkan dengan padi sawah, berbanding lurus dan sama-sama bagus. Cuma iklim yang berbeda, kalau padi Gogo lahan kering, sedangkan sawah lahan basah”kata Gunung Tua Daulay.
Karenanya padi Gogo memiliki nilai historis yang sangat tinggi harus kita Kembangkan kembali di Palas ini.
Demi untuk mensejahterakan masyarakat Palas sebagai mana amanah dari pak Bupati, Kementerian Pertanian sehingga bagaimana padi Gogo harus berkualitas di Palas. Gunung Tua Daulay menyampaikan apresiasi pada Plt Dirjenbun, Heru Tri Widarto, selaku Pj wilayah Sumut yang memberi perhatian besar dan mendukung penuh kemajuan budidaya padi Gogo di Palas.
Sebab, sudah dibuktikan beberapa tahun yang lalu datang Menteri ke Palas hanya untuk memanen padi Gogo di daerah ini.
Apalagi padi Gogo ini harganya sangat tinggi (premium) juga rasanya sangat enak cita rasa internasional, lebih tahan dan lebih sehat dikonsumsi.
Soal padi gogo, Gunung Tua Daulay mengatakan istilah di Palas padi hauma atau padi darat, di tanam tanpa air dan memiliki ketahanan iklim dataran rendah dan tinggi.
Maka potensi padi Gogo ini di Palas sangat hebat, cuma selama ini belum terekspos bahwa Palas memiliki keistimewaan di daerah aliran sungai Barumun dan Sosa. Maka dengan demikian Palas tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan lokal tapi malah ekspor ke luar daerah”pungkasnya.
Sementara itu Heru Tri Widarto membanggakan semangat petani Palas yang giat mengembangkan padi Gogo. Dia mendukung penuh langkah yang ditempuh Pemkab Palas yang menempatkan padi Gogo sebagai program unggulan.
Kasi Bimas Islam H. Mulia Banurea beserta staff Bimas Islam mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Dr.H.Sarifuddin Daulay S.Ag M.Pd melaksanakan monitoring NR. ke KUA Kec. Percut Sei Tuan Selasa (20/05/2025).
MAJALAHNDN.COM– Kasi Bimas Islam H. Mulia Banurea beserta staff Bimas Islam mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Dr.H.Sarifuddin Daulay S.Ag M.Pd melaksanakan monitoring NR. ke KUA Kec. Percut Sei Tuan Selasa (20/05/2025).
Salah satu acuan monitoring adalah menindak lanjuti isi KMA No 478 tahun 2025 yaitu tentang 3 Foto. yang pertama, foto sebelum akad nikah, kedua, pada saat pelaksanaan akad dan ketiga, pada saat penyerahan buku kepada pengantin. selain itu juga dalam monitoring ini juga para staff Bimas Islam melaksanakan pemeriksaan atas berkas-berkas pernikahan yang sesuai dengan PMA No 30 Tahun 2024. Dan meminta kepada staf untuk lebih optimal lagi dalam bekerja, untuk para Penghulu agar lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas Pernikahan.
Dalam kesempatan ini juga kasi Bimas Islam H. Mulia Banurea,S.Ag, M.Si menyampaikan bimbangan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS yang akan menerima SK PPPK untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai seorang PPPK dilingkungan Kementerian Agama.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, yang di pimpin oleh Ahmad Sayuti, MM, menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan konsisten mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.
Dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat, khususnya dalam hal pencatatan nikah, rujuk, dan talak.
KUA Kecamatan Percut Sei Tuan juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan prosedur pernikahan yang berlaku.
Dengan demikian, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berbasis pada aturan yang berlaku.
Semoga dengan komitmen dan konsistensi KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam mematuhi aturan, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan puas dalam mengakses layanan yang disediakan.
Dialog Kewirausahaan bersama Mahasiswa USM Indonesia yang dihadiri Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, mewakili Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman di Aula Ign. Washington Purba, kampus USM Indonesia, Jalan Kapten Muslim Medan.
MAJALAHNDN.COM– Universitas Sari Mutiara Indonesia (USM Indonesia) menyatakan komitmennya untuk mengambil peran strategis dalam penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus USM Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan Parlindungan Purba saat acara Dialog Kewirausahaan bersama Mahasiswa USM Indonesia yang dihadiri Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, mewakili Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman di Aula Ign. Washington Purba, kampus USM Indonesia, Jalan Kapten Muslim Medan, Selasa (20/4/2025).
Hadir juga dalam dialog tersebut, Kepala BBPOM di Medan Martin Suhendri, Ketua IAI Sumut Agustama, para asisten Deputi Kementerian UMKM, mahasiswa dan dosen USM Indonesia serta undangan lainnya.
Parlindungan Purba dalam sambutannya menegaskan, USM Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan wirausahawan muda yang inovatif, berintegritas, dan siap bersaing di tengah transformasi digital dan tantangan ekonomi global.
Menurut Parlindungan, USM Indonesia saat ini telah mengembangkan sejumlah pusat studi dan unit penggerak kewirausahaan, seperti Pusat Studi Lingkungan dan Sampah; Pusat Studi Rendah Karbon; Career Development & Alumni Centre serta 12 Unit UMKM mahasiswa aktif.
“Lebih dari 79 mahasiswa telah aktif terlibat dalam program kewirausahaan kampus. Beberapa UMKM mahasiswa yang telah berjalan antara lain Baby Spa, Spa Hamil, Pizza Oe, Rani Florist, CV Moga Pertama Perkasa, hingga Samura Home Care,” paparnya.
Kolaborasi strategis juga terus dijalin, termasuk pelatihan digitalisasi UMKM berbasis kurikulum Merdeka Belajar, program pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti KADIN, APINDO, PTPN IV, BPOM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung produk lokal dan perluasan akses pasar.
“Kami menyambut baik arahan ibu dan berharap USM Indonesia dapat menjadi bagian dari ekosistem UMKM binaan Kementerian UMKM,” ujar Ketua Yayasan.
USM-Indonesia juga mengajukan harapan agar bisa menjalin pilot project bersama Kementerian dalam program inkubasi wirausaha mahasiswa, serta memperoleh dukungan dalam pembiayaan mikro, literasi ekspor, dan platform digitalisasi UMKM kampus.
“Kami siap bekerja sama, kita sudah siapkan tempatnya,” imbuh Parlindungan sembari memperkenalkan alumni USM Indonesia yang sudah bekerja di Jepang melalui video.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia tidak semata-mata didorong oleh target pembangunan nasional, tetapi karena memang menjadi kebutuhan bangsa.
“Tujuan kita menambah jumlah wirausaha bukan hanya karena RPJMN. Tapi karena kondisi saat ini memang menuntut kita untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujar Siti Azizah.
Menurutnya, pilihan kerja saat ini terbagi menjadi dua jalur utama: sektor pemerintahan dan sektor swasta. Namun, keduanya menghadapi keterbatasan, apalagi di tengah dinamika dan tantangan dunia usaha yang kian kompleks. Oleh karena itu, ia menilai bahwa menjadi wirausaha adalah langkah yang paling tepat.
“Di Sumut sendiri, potensinya luar biasa. Ada 1,2 juta wirausahawan yang bisa didorong untuk tumbuh,” katanya.
Ia menjelaskan, profesi wirausaha bukanlah hal biasa. Justru, kata dia, sangat mulia. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan penguatan kewirausahaan sebagai bagian dari Asta Cita, arah pembangunan nasional yang mencerminkan visi besar negara.
“Kita terus bergerak untuk mengajak generasi muda, terutama mahasiswa, agar tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain,” jelasnya.
Namun begitu, Azizah juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha, terutama perempuan. Meski 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan, akses terhadap layanan keuangan, perizinan, dan teknologi digital masih belum merata.
“Banyak wirausaha perempuan yang masih terkendala izin dari keluarga, akses ke perbankan juga masih rendah. Lembaga keuangan ke depan harus lebih mendukung womenpreneur agar mereka bisa berkembang,” tegasnya.
Azizah juga mengingatkan bahwa dunia saat ini membutuhkan sektor care economy, seperti layanan kesehatan, perawatan, dan kepedulian sosial, yang bisa menjadi peluang besar bagi generasi muda.
“Jadi adik-adik semua, dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, maju terus untuk jadi wirausaha. Memang banyak tantangannya, dari perizinan sampai sertifikasi. Maka, kita perlu kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pelatihan dalam hal ini. Kita harus berkolaborasi dan saling bantu, sehingga apa yang dibutuhkan calon UMKM bisa terpenuhi,” pungkasnya.
Dalam dialog tersebut, Siti Azizah dengan penuh semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terutama terkait pengembangan UMKM yang melibatkan mahasiswa. Setelah acara dialog, Deputi Kementerian UMKM mendapatkan cenderamata berupa ulos dari Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan dan berkeliling melihat langsung galeri UMKM mahasiswa USM Indonesia.
Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan 112 Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Senin (19/5/2025).
MAJALAHNDN.COM– Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan 112 Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Senin (19/5/2025).
Hadir dalam kegiatan Kesepakatan Bersama (MoU) ini Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Bupati Nias Utara, Wakil Bupati Nias Utara, Sekda Kabupaten Nias Utara, PLT. Kasi Datun, Camat Se-Kabupaten Nias Utara dan 112 (seratus dua belas) Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara.
Menurut Kasi Intel Kejari Gunungsitoli Yaatulo Hulu, SH,MH bahwa pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 112 Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara secara langsung/simbolis hanya 11 Kepala Desa dari masing-masing perwakilan Kecamatan dan sisanya 101 Desa tetap menjadi bagian dari MoU dengan difasilitasi secara kolektif melalui mekanisme representative.
Selain penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025.
“Perlu kami sampaikan bahwa Nias Utara terdiri dari 11 Kecamatan dengan 112 Desa, yaitu Kecamatan Afulu (9 Desa), Alasa (14 Desa), Alasa Talamuzoi (6 Desa), Lahewa (20 Desa),Lahewa Timur (7 Desa), Lolu (13 Desa), Namohalu Esiwa (11 Desa), Sawo (10 Desa), Sitolu Ori (6 Desa), Tugala Oyo (8 Desa) dan Tuhemberua (8 Desa).
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Parada Situmorang, SH, MH, Bupati Nias Utara dan 112 Kepala Desa langsung melakukan penandatanganan nota Kesepakatan Bersama yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan 112 Kepala Desa Se- Kabupaten Nias Utara.
“Harapan kita dengan adanya MoU antara Kejari Gunungsitoli dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Desa dapat memberikan pendampingan hukum, pengawasan, dan pencegahan masalah hukum, khususnya terkait pengelolaan dana desa, serta mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
Dr. Nurliana Harahap, SP,M.Si, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Sumatera Utara
MAJALAHNDN.COM– Dalam Bincang Tipis-Tipis dengan Erman Tale Daulay terkait program pemerintah mewujudkan swasembada pangan, Dr. Nurliana Harahap, SP,M.Si, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Sumatera Utara yang juga Koordinator Brigade Pangan Sumut dan Koordinator Program Luas Tambah Tanam (LTT) di 2 Kabupaten (Serdang Bedagai dan Labuhanbatu Utara) menyampaikan bahwa Sumut optimis untuk menyukseskan hal itu.
Bincang Tipis-Tipis beranjak dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama butir kedua tentang membangun kemandirian bangsa dengan mendorong swasembada pangan.
Sebagai UPT Kementerian Pertanian di bawah BPP SDMP Nurliana mendapat tugas untuk menyukseskan swasembada pangan, termasuk LTT-nya.
“Saya sendiri mendapat tugas dan tanggungjawab untuk LTT di dua kabupaten, yaitu Serdang Bedagai dan Labuhanbatu Utara,” paparnya.
Untuk menyukseskan program-program dan mengejar target yang diberikan, perlu dukungan dan komunikasi dengan semua pihak, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Di Pusat sudah ada penanggungjawab wilayah Sumatera Utara yaitu Plt Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Heru Tri Widarto, kemudian untuk Pj Kabupaten/Kota adalah mulai dari Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktur Sawit Aneka Palma, BRMP, Polbangtan Medan, Balai Besar Proteksi Perkebunan dan lainnya.
“Jadi kami yang diberikan amanah sesuai dengan SK 109 Tahun 2025, kami juga membangun komunikasi dengan pemerintah daerah seperti PU, BWS, Dinas Pertanian dan seluruh Babinsa di wilayah Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan ini,” tandasnya. Nurliana membanggakan Heru sebagai Pj yang lebih menonjolkan supertim.
Dampak dari adanya kolaborasi ini, lanjut Nurliana, trend yang ditemukan dilapangan, lahan-lahan yang dulunya diolah dengan indeks pertanaman (IP) 100 dengan satu kali penanaman dalam setahun, kini sudah banyak IP 200. Untuk meningkatkan ini, tidak ada lagi alasan karena sudah difasilitasi seperti penyediaan alat-alat mesin pertanian (Alsintan), dukungan Saprodi meliputi berbagai jenis, seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian.
“Alhamdulilah, untuk dua kabupaten (Sergai dan Labura) hingga Mei atau awal Juni nanti sudah selesai IP 200 dan memasuki Juni nanti di Labura sudah memasuki IP 300. Kita sangat optimis kalau kesuksesan itu ada di depan mata kalau semua pihak mau berkolaborasi,” tegasnya.
Kemudian, berbicara tentang Brigade Pangan yang merupakan program dari Kementerian Pertanian, menurut Nurliana program ini adalah program yang memberdayakan petani-petani milenial agar mereka mampu mengolah dan meningkatkan potensi lahan yang selama ini di optimasi lahan (Oplah) seperti lahan rawa yang dulunya IP nya 100 dan sekarang ditingkatkan menjadi IP 300.
“Tapi, untuk mencapai itu harus didukung dengan Alsintan. Jadi, petani millenial itu dibekali dengan pengetahuan tentang mekanisasi pertanian. Kalau dulu panen padi menggunakan sabit, sekarang sudah berubah menggunakan mesin combine harvester, hasilnya jauh lebih bagus. Harga jual gabahnya juga sudah semakin bagus dengan HPP Rp6500 per kg dan langsung ditampung oleh Bulog.
Seiring dengan banyaknya bukti-bukti yang dirasakan oleh petani, pertama dari harga, kemudian dukungan-dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan Alsintan, jadi petani itu semakin semangat dan semakin bergairah. Bahkan, di Labura ada lahan sawit berubah menjadi lahan sawah.
Sumatera Utara juga dikenal sebagai salah satu daerah yang melakukan penanaman padi gogo. Nurliana menambahkan bahwa di Sumut memang dikenal sebagai sentra tanaman perkebunan. Jadi, sebelum tanaman perkebunan menghasilkan petani bisa menanam padi gogo di sela-sela tanaman sawit.
“Karena, umur tanaman sawit baru 2 tahun, di sela-sela tanaman sawit tersebut bisa kita tanam padi gogo. Selain menambah penghasilan, upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya.
