Majalah Nasional Daerah News

Penulis: Wahyu

  • BPVP Ternate DORONG PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DI MALUKU UTARA

    BPVP Ternate DORONG PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DI MALUKU UTARA

    Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate, Abdul Azis, S.T., M.S.P., menyampaikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pelatihan keterampilan yang dirancang untuk menciptakan tenaga kerja terampil, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi lokal.

    MAJALAHNDN.COM –   Berbagai program dan inovasi yang dilaksanakan BPVP Ternate telah menunjukkan dampak nyata dalam pengembangan sumber daya manusia di Maluku Utara dan sekitarnya. Dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal, BPVP Ternate melaksanakan berbagai program pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

    Menurut Abdul Azis, hingga saat ini BPVP Ternate telah menawarkan pelatihan di 14 kejuruan bidang keahlian, yang mencakup sektor pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan banyak lagi. ”Kami memastikan, pelatihan yang diberikan relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan pasar kerja. Salah satu contohnya adalah pelatihan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang di Sulawesi Utara,” ujar Abdul Azis dalam keterangannya kepada Suara Indonesia belum lama ini.

    BPVP Ternate juga mendukung pengembangan kewirausahaan lokal melalui pelatihan produktivitas untuk UMKM. Program ini bertujuan mendorong para lulusan untuk memulai usaha mandiri sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar.

    Sekalipun program pelatihan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhanlapangan kerja di lapangan, namun demikian Abdul Aziz menekankan pihaknya tidak hanya berpijak pada pelatihan konvensional, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital untuk menghadapi tantangan era industri 4.0. Inovasi terbaru yang diterapkan meliputi pelatihan digital marketing, e-training, dan pengenalan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sektor tertentu.

    “Kami juga mengembangkan program pelatihan berbasis teknologi untuk membantu peserta pelatihan bersaing di era digital. Contohnya adalah pelatihan digital marketing dan pembuatan konten kreatif digital, yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini,” jelas Abdul Azis. Program pelatihan seperti Teknisi Embedded System dan analisis data menggunakan perangkat lunak juga telah diperkenalkan untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta, serta memastikan mereka siap bersaing di pasar kerja yang terus berkembang.

    Kami bekerja sama dengan berbagai mitra, dan lembaga pemerintah. Selain itu, kami memiliki layanan job matching yang membantu lulusan kami langsung terhubung dengan perusahaan mitra,

    Kolaborasi ini dilakukan melalui identifikasi kebutuhan kompetensi, program magang, dan penyaluran kerja. (Foto dok. BPVP Ternate)

    Kolaborasi
    Untuk memastikan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, BPVP Ternate menjalin kerja sama erat dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan. Abdul Azis menekankan bahwa kolaborasi ini dilakukan melalui identifikasi kebutuhan kompetensi, program magang, dan penyaluran kerja.

    “Kami bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti Alfamidi, Universitas Khairun, Universitas Bumi Hijrah, serta lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, kami memiliki layanan job matching yang membantu lulusan kami langsung terhubung dengan perusahaan mitra,” tambahnya.

    BPVP Ternate juga mendukung sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat ini memberikan nilai tambah bagi lulusan untuk bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

    Diamini Abdul Aziz, BPVP Ternate terus berupaya menciptakan tenaga kerja terampil di sektor-sektor prioritas, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Program pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menjadi landasan utama dalam membentuk tenaga kerja yang siap pakai. “Kami juga fokus pada pengembangan keterampilan di bidang teknologi informasi
    dan komunikasi (TIK). Pelatihan ini meliputi penggunaan komputer, pengelolaan data, hingga strategi pemasaran digital. Kami bahkan berencana untuk melatih peserta dalam teknologi IoT pada sektor pertanian melalui program Smart Farming,” ungkap Abdul Azis.

    Pelatihan yang diberikan BPVP Ternate relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan pasar kerja. (Foto dok. BPVP Ternate)

    Dengan berbagai program pelatihan inovatif dan sinergi yang kuat dengan para mitra, BPVP Ternate telah menunjukkan perannya sebagai motor penggerak pengembangan sumber daya manusia di Maluku Utara. “Kami percaya, melalui pelatihan yang relevan, inovatif, dan berbasis kebutuhan pasar, BPVP Ternate mampu mencetak SDM unggul yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal
    dan nasional,” tutup Abdul Azis. (NDN)

  • AdMedika DUKUNG SANGGAR SOBOKARTTI SEMARANG LESTARIKAN WARISAN BUDAYA INDONESIA

    AdMedika DUKUNG SANGGAR SOBOKARTTI SEMARANG LESTARIKAN WARISAN BUDAYA INDONESIA

    MAJALAHNDN.COM – Dalam rangka meningkatkan kelestarian budaya Indonesia, serta mendukung terwujudnya Asta Cita, AdMedika yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kembali melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) dalam bidang kebudayaan yang diberikan pada Sanggar Sobokartti Semarang.

    Menjaga warisan budaya Indonesia adalah kewajiban setiap warga Negara Indonesia, yang juga tertuang dalam butir ke-8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI untuk membangun Indonesia Emas 2045, yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
    lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

    Sanggar Sobokartti merupakan salah satu sanggar yang aktif dalam kegiatan pelestarian budaya daerah Jawa Tengah khususnya Semarang yang sudah berdiri sejak tahun 1920-an. Agenda seremonial serah terima TJSL ini dilaksanakan di Padma Hotel Semarang. Serah terima secara simbolis diberikan oleh CEO Ad-Medika Dian Prambini kepada Darmadi selaku perwakilan yayasan Sobokartti.

    Dian Prambini menyampaikan, “Kami percaya bahwa budaya adalah salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Dengan dukungan yang diberikan AdMedika ini, kami berharap seni dan budaya tradisional dapat terus berkembang dan dinikmati oleh generasi mendatang.”

    Anak-anak Sanggar Tari Sobokartti sedang latihan menari. (Foto ist)

    Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen dan tanggung jawab perusahaan AdMedika terhadap lingkungan sekitar. Pada TJSL kali ini, AdMedika memberikan dukungan berupa sarana operasional untuk mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sanggar Sobokartti, sehingga proses operasional sanggar tetap berjalan dengan lancar dan dapat terus melestarikan budaya daerah Semarang melalui aktivitas-aktivitas kebudayaan
    yang dilakukan oleh sanggar Sobokartti. (NDN)

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Lantik Pejabat Pemprov Sumut Ikuti Aturan dan Prosedur Untuk Percepat Program Pemerintah

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Lantik Pejabat Pemprov Sumut Ikuti Aturan dan Prosedur Untuk Percepat Program Pemerintah

    MAJALAHNDN.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni diwakili Pj Selretaris Daerah MA Efendi Pohan melantik Pejabat eselon 3 dan eselon 4 dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Rabu (19/2/2025).

    Efendi Pohan menyampaikan, bahwa pelantikan dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan melakukan rotasi untuk penyegaran organisasi, agar organisasi bergerak cepat melaksanakan program pemerintah sesuai dengan visi misi kepala daerah, dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Efendi Pohan menjelaskan, seluruh proses pelantikan sudah cukup panjang. Pengajuan pelantikan sudah dimulai sejak bulan November 2024, dan sudah mendapat persetujuan dari Badan Kepagawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pelantikan yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah terpilih.

    Jadi, “seluruh proses pelantikan hari ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah mendapat persetujuan dari Pak Boby, Gubernur Sumatera Utara terpilih.”

    Efendi Pohan, atas nama Pj Gubernur dan atas nama Pemerintah Provinsi mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. “Saya mengucapkan selamat kepada saudara, Bapak dan Ibu yang baru dilantik” ungkap Pohan.

    Pohan menyampaikan pesan Pj Gubernur agar pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, cepat beradaptasi dan langsung bekerja pada kesempatan pertama. “Setelah dilantik, segera menyesuaikan diri, beradaptasi dan bergerak cepat untuk langsung bekerja pada kesempatan pertama.”

    Selanjutnya, agar efesiensi anggaran perlu segera dilakukan, agar anggaran tepat sasaran, efektif dan efesien. “Cek anggaran yang sudah ada, lakukan pencermatan dan fokus pada program prioritas untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

    “Program pemerintah harus kita sukseskan bersama, seperti Makanan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, cek kesehatan gratis, penanganan inflasi, penurunan angka kemiskinan, penurunan Stunting, perlu menjadi perhatian kita bersama.”

    “Pak Pj Gubernur, Pak Fatoni meminta, seluruh ASN harus loyal kepada organisasi dan pimpinan, terus kreatif dan melakukan inovasi. “Jangan bekerja biasa-biasa saja. Lakukan inovasi dan terobosan, agar hasilnya bisa maksimal dan kinerja organisasi meningkat. Loyal kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan siapapun pimpinannya,’ pungkasnya.

  • Peluncuran Pesona Batik Sumut Jadi Salam Perpisahan dari Pj Gubernur Agus Fatoni

    Peluncuran Pesona Batik Sumut Jadi Salam Perpisahan dari Pj Gubernur Agus Fatoni

    MAJALAHNDN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan Pesona Batik Sumut. Terdapat lima motif dengan ciri khas batik Sumut yaitu, Gondang Sembilan, dua motif kaldera, cahaya masa depan dan pusaka utara Sumatera yang menunjukkan identitas kuat provinsi terbesar Indonesia.

    Acara peluncuran ini juga sekaligus merupakan salam perpisahan Sumut dengan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni. Dirangkaikan juga dengan berbagai kegiatan dan dihadiri seluruh OPD dan pejabat lingkup Pemprov Sumut yang sukses membuat Fatoni terharu.

    “Malam ini sungguh mengharukan, tidak menyangka acara ini menjadi sangat mengesankan, biasanya OPD berkumpul itu kalau rapat, itupun tidak sebanyak ini,” kata Fatoni saat memberikan sambutan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/2/2025) malam.

    Melalui kesempatan ini, OPD Pemprov Sumut mengenakan batik dengan motif khas Sumut. Menurut Fatoni, ini merupakan komitmen bersama yang luar biasa dan perlu terus dijaga.

    “Ini komitmen kita bersama, kita sudah punya batik khas Sumut sendiri yang perlu kita banggakan dan kembangkan demi citra, marwah Sumut, dan nama baik Sumut, saya dan keluarga bangga pernah menjadi bagian Sumut,” kata Fatoni.

    Tak hanya itu, Fatoni juga berpesan agar Sumut serius dalam mengembangkan batik Pesona Sumut. Hal ini, menurutnya, akan menambah identitas Sumut di Indonesia dan dunia.

    “Ini menjadi ciri khas kita, identitas, jadi kalau ketemu di mana-mana memakai motif batik kita langsung tahu, oh ini dari Sumut, identitas itu sangat perlu,” ucap Fatoni.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sumut Naslindo Sirait, adanya batik khas Sumut merupakan salah satu cita Fatoni. Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sumut berupaya mewujudkan hal tersebut.

    “Kita sayembarakan dan ada 5 motif yang menjadi pemenang 2024 lalu, kemudian kita akan buat Pergubnya, ini merupakan impian Pak Fatoni Sumut punya batik khas sendiri,” kata Naslindo.

    Pada kesempatan ini, OPD Pemprov Sumut juga memberikan testimoni kepemimpinan Fatoni selama menjadi Pj. Gubernur Sumut. Hal ini membuat Fatoni semakin terharu dan terkesan dengan kebersamaan yang ada di Pemprov Sumut.

    “Beliau terkesan, beliau bangga dengan kebersamaan yang ada di Pemprov, kita berharap Pak Fatoni terus mengingat Sumut dan membantu kita untuk terus maju,” kata Naslindo.

    Kegiatan peluncuran Pesona Batik Sumut ini dihadiri oleh Kepala BPS Sumut Asim Saputra, Forkopimda Sumut dan pimpinan BUMD. Hadir juga berbagai stake holder dan pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Sumut.

  • Ditjen Bina Keuangan Daerah Dorong Optimalisasi Pengelolaan BMD Melalui Pemanfaatan BMD

    Ditjen Bina Keuangan Daerah Dorong Optimalisasi Pengelolaan BMD Melalui Pemanfaatan BMD

    MAJALAHNDN.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan Barang Milik Daerah.

    Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Diskusi Publik bertajuk ‘Transformasi Layanan Publik Digital yang merata di Daerah: Implementasi Strategis Permendagri No. 7 Tahun 2024’ yang berlangsung di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

    Maurist mengatakan acara ini penting dan strategis dalam rangka diskusi publik transformasi layanan publik digital yang maerata di daerah.

    “Diskusi Publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan yang strategis dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” jelas Maurits.

    Lebih lanjut, Maurits menjelaskan Barang Milik Daerah atau lebih umum dikenal sebagai aset daerah merupakan sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

    “Oleh karena itu, diharapkan melalui momentum ini pemerintah daerah dapat memahami pemanfaatan BMD. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak memerlukan persetujuan DPRD dan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelasanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutur Maurits.

    Maurits menjelaskan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 juga mengatur perubahan beberapa ketentuan, khususnya terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan serta Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

    “Tentunya kita semua berharap, semoga dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Maurits.

  • Tutup Tahun Anggaran 2024, Kinerja Perekonomian DKI Jakarta Tetap Kuat

    Tutup Tahun Anggaran 2024, Kinerja Perekonomian DKI Jakarta Tetap Kuat

    MAJALAHNDN.COM –  Hingga akhir tahun anggaran 2024 kinerja perekonomian DKI Jakarta tetap kuat. Inflasi tetap terkendali dalam rentang target sasaran, mencerminkan stabilitas ekonomi yang terjaga, diiringi optimisme konsumen yang terus berada di zona optimis. Pendapatan dan belanja pada APBN maupun APBD DKI Jakarta tercatat tumbuh optimis, memberikan sinyal positif bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, dalam Press Conference ALCo Regional DKI Jakarta Edisi Januari 2025 yang digelar secara online.

    Press Conference ALCo Regional DKI Jakarta Periode sd 31 Desember 2024 yang digelar secara on line melalui platform MS Teams turut menghadirkan narasumber dari Kemenkeu Satu yang menyampikan kinerja di bidang perpajakan, bea cukai dan PNBP, yaitu Dwi Krisnanto dari Kanwil DJP Jakarta Timur, Wijang Abdillah dari Kanwil DJBC DKI Jakarta, dan Setiawan Suryo Widodo dari DJKN DKI Jakarta. Para narasumber memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi masing-masing penerimaan tersebut terhadap kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta.

    Pada Desember 2024, inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,48% (yoy) dan 0,37% (mto-m). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai merah, menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Sementara itu, secara tahunan, inflasi didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, terutama akibat kenaikan harga emas perhiasan yang terus berlanjut sepanjang Triwulan IV 2024. Tren ini mencerminkan dinamika harga yang dipengaruhi oleh kebutuhan musiman dan fluktuasi harga komoditas global.

    Hingga akhir tahun 2024, perkembangan indikator ekonomi riil di DKI Jakarta menunjukkan tren positif, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang stabil di zona optimis dengan mencatatkan level 144,24. Kinerja ini didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan. Kenaikan IKK pada bulan Desember 2024 mengikuti pola tahunan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan psikologis seperti aktivitas liburan Natal dan akhir tahun. Selain itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada di level 128,38, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mencapai 160,10, mencerminkan ekspektasi masyarakat yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

    Kinerja APBN Regional DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tetap kuat. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.799,54 triliun atau 110,53% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1.932,93 triliun atau 97,10% dari pagu anggaran. Pencapaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang efektif dan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

    Pendapatan Negara di wilayah DKI Jakarta hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp1.799,54 triliun atau 110,53% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh positif sebesar 0,79% (yoy), menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi sepanjang tahun. Kinerja pendapatan pajak di DKI Jakarta hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp1.355,70 triliun, atau 112,30% dari target. Secara neto, pendapatan pajak tumbuh positif sebesar 1,67% (yoy), didukung oleh kinerja PPN yang mencatat pertumbuhan signifikan, seiring dengan konsumsi domestik yang tetap kuat. Sebagian besar jenis pajak utama tumbuh positif, meskipun PPh Badan mengalami kontraksi akibat penurunan profitabilitas perusahaan sebagai dampak moderasi harga komoditas global. Selain itu, mayoritas sektor pajak menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sektor perdagangan berhasil pulih secara signifikan sejak kuartal III 2024. Capaian ini mencerminkan pengelolaan penerimaan pajak yang efektif di tengah tantangan ekonomi.

    Adapun kinerja Kepabeanan dan Cukai di DKI Jakarta hingga akhir tahun 2024 tumbuh positif dengan realisasi sebesar Rp24,02 triliun atau 100,69% dari target APBN, meningkat 0,45% (yoy). Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp23,09 triliun atau 100,60% dari target, meskipun mengalami kontraksi tipis sebesar 0,29% (yoy) yang salah satunya akibat penurunan komoditas kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Pendapatan bea keluar mencapai Rp0,24 triliun atau 104,92% dari target, tumbuh sangat signifikan sebesar 153,09% (yoy). Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp0,69 triliun atau 102,20% dari target, dengan pertumbuhan positif sebesar 4,59% (yoy). Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sektor kepabeanan dan cukai dalam mendukung target penerimaan negara.

    Sementara itu, untuk kinerja PNBP di DKI Jakarta tahun 2024 mencapai Rp389,37 triliun, atau 121,36% dari target APBN, meskipun mengalami kontraksi sebesar 7,15% (yoy) akibat moderasi harga komoditas yang berdampak pada beberapa sektor. Namun demikian, penerimaan PNBP tetap optimal, terutama didukung oleh kontribusi positif dari PNBP Laba BUMN yang tumbuh sebesar 5,28% (yoy). Capaian ini mencerminkan masih menjaga kinerja PNBP.

    Hingga akhir tahun 2024, Belanja Negara di DKI Jakarta tumbuh signifikan sebesar 10,28%, untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Sampai dengan 31 Desember 2024, Belanja Negara mencapai Rp1.932,93 triliun, atau 97,23% dari pagu anggaran. Belanja K/L tercatat sebesar Rp738,34 triliu atau 92,41% dari pagu, dengan kenaikan 15,53% (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Belanja Non-K/L mencapai Rp1.172,41 triliun, atau 100,27% dari pagu, meningkat 7,89% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan belanja untuk manfaat pensiun, asuransi kesehatan, dan subsidi. Capaian ini mencerminkan pengelolaan belanja yang efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

    APBN memberi manfaat langsung untuk rakyat melalui belanja program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan infratruktur. Belanja ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program ini menjadi kunci dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Pada tahun 2024, belanja untuk bidang pendidikan di DKI Jakarta mencapai Rp87,60 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai program yang mendukung akses pendidikan berkualitas. Alokasi ini mencakup 2,55 juta siswa penerima PIP, 42 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah, dan 156.049 guru penerima Tunjangan Profesi Guru. Selain itu, terdapat juga alokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi 38 unit madrasah, sekolah keagamaan, dan bangunan pendidikan tinggi dan vokasi industri. Sebanyak 1.533.944 siswa menerima dana BOSP, sementara 58.597 mahasiswa menerima bantuan beasiswa dari LPDP. Program-program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Hingga 31 Desember 2024, anggaran untuk bidang kesehatan di DKI Jakarta mencapai Rp74,78 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai program peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Belanja tersebut mencakup 1.307.417 penerima PBI JKN, 45 ribu ibu hamil dengan kondisi KEK yang menerima makanan tambahan, dan 100 ribu balita kurus. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung 93,8 ribu keluarga dengan anak Baduta (Bawah Dua Tahun) dan memberikan jaminan kesehatan kepada sekitar 4,6 juta penerima. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta.

    Pada tahun 2024, anggaran untuk bidang infrastruktur di DKI Jakarta mencapai Rp28,25 triliun, yang digunakan untuk berbagai proyek strategis. Alokasi tersebut mencakup pendanaan untuk proyek kelayakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembangunan 2.606 titik akses internet untuk UMKM, serta peningkatan dan pembangunan 16 unit sarana angkutan darat, udara, dan pelayaran. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program pengendalian banjir dan pengamanan pantai di Jakarta sepanjang 3,05 kilometer. Program-program ini bertujuan untuk mendukung konektivitas, ketahanan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik di wilayah DKI Jakarta.

    Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) selama 2024 mencapai Rp22,18 triliun atau 99,33% dari pagu yang ditetapkan, meskipun mengalami kontraksi sebesar 18,10% (yoy). Realisasi tersebut digunakan untuk pembiayaan berbagai program, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, hibah ke daerah, dan insentif fiskal. Alokasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Kinerja APBD DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tetap on track, ditopang oleh Pendapatan dan Belanja yang tumbuh positif. Pendapatan APBD DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp72,90 T, atau 97,26% naik 2,57% (yoy). Pendapatan daerah tumbuh positif ditopang oleh PAD yang mencapai Rp50,67 T (naik 3,12% (yoy)) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp21,63 T (naik 7,31% (yoy)). Sementara itu, hingga akhir Desember 2024, kinerja Belanja Daerah DKI Jakarta mencapai Rp69,99 T, atau 92,06% dari pagu, naik 4,82% (yoy). Belanja daerah mengalami kenaikan utamanya karena kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Subsidi, dan Belanja Pegawai.

    Kinerja APBD DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tetap on track, didorong oleh pertumbuhan positif pada Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan APBD DKI Jakarta mencapai Rp72,90 triliun atau 97,26% dari target, dengan kenaikan 2,57% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh PAD yang mencapai Rp50,67 triliun, tumbuh 3,12% (yoy), dan Pendapatan Transfer yang mencapai Rp21,63 triliun, tumbuh 7,31% (yoy). Belanja Daerah hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp69,99 triliun atau 92,06% dari pagu, mengalami kenaikan 4,82% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Subsidi, serta Belanja Pegawai.

    Kinerja perekonomian wilayah DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat baik, tercermin dari inflasi yang tetap stabil dan indikator ekonomi riil yang terjaga dengan baik. Capaian indikator makro pun melampaui target yang ditetapkan. Kinerja APBN sepanjang tahun 2024 tetap optimal, dengan defisit yang terkendali serta Belanja dan Pendapatan yang terus menguat. Di sisi lain, kinerja APBD juga menunjukkan hasil positif, dengan Pendapatan dan Belanja yang tumbuh untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah. Sinergi strategis antara APBN dan APBD terus diperkuat, menjadi katalis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memperkokoh daya tahan ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara holistik di seluruh wilayah DKI Jakarta. (NDN)

  • Strategi Cerdas Lani Dwi Rejeki PJ Bupati Batang Berhasil Turunkan Stunting, Kemiskinan, Inflasi, Hingga Raih Prestasinya Terbaik se-Indonesia

    Strategi Cerdas Lani Dwi Rejeki PJ Bupati Batang Berhasil Turunkan Stunting, Kemiskinan, Inflasi, Hingga Raih Prestasinya Terbaik se-Indonesia

    MAJALAHNDN.COM –  Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, berhasil menorehkan prestasi gemilang atas kinerjanya yang dinilai luar biasa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Lani menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah tahun 2024 dalam kategori Kinerja Total Terbaik untuk Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah.

    Penghargaan ini diberikan dalam acara yang berlangsung di The Tribrata Hotel & Convention Center Darmawangsa, Jakarta Selatan, dan menjadi pengakuan atas berbagai pencapaian strategis yang berhasil diraih Kabupaten Batang selama kepemimpinannya.

    Salah satu pencapaiannya adalah keberhasilan Kabupaten Batang mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada Oktober 2023. Lebih dari 99,07% warga, atau sekitar 827.425 jiwa, kini telah terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Dengan UHC, semua masyarakat bisa menjalani layanan kesehatan secara gratis. Meski sudah UHC, kita tentu tidak berharap untuk sakit,” ungkap Lani dengan penuh syukur. Ia menekankan bahwa UHC tak hanya memastikan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh warga, tapi juga membuka peluang bagi masa depan yang lebih sehat dan produktif.

    “Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh DPRD Kabupaten Batang, yang turut mengalokasikan anggaran untuk mencapai target tersebut,” tambahnya.

    Keberhasilan di bidang kesehatan tak berhenti di situ. Program-program inovatif seperti D’Basinem (Desa Binaan Asi Thok Nem Wulan) dan Orang Tua Asuh Anak Stunting dinilai sangat efektif dalam menekan angka stunting di Kabupaten Batang. Melalui D’Basinem, Lani dan timnya hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah mendampingi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. “Kami hadir, bukan hanya dalam bentuk kebijakan di atas kertas, tetapi juga secara fisik dan emosional,” ujar Lani.

    Program Orang Tua Asuh Anak Stunting juga mendapatkan sambutan positif, dengan melibatkan perusahaan, tokoh lokal, dan masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Program ini bertujuan memberikan dukungan gizi dan pemantauan berkala terhadap pertumbuhan anak-anak, sehingga angka stunting di Batang yang pada 2022 tercatat sebesar 11,3% berhasil ditekan menjadi 7,79% pada Juni 2024.

    Tidak hanya di bidang kesehatan, Lani juga menunjukkan komitmen tinggi dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang. Pada 2022, angka kemiskinan ekstrem tercatat mencapai 1,55% atau sekitar 12.000 jiwa. Namun, berkat berbagai program pemberdayaan masyarakat, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 0,4% atau sekitar 3.000 jiwa pada 2023.

    Lani menegaskan, “Kami berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Batang. Kami ingin menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.”

    Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Batang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022, TPT tercatat sebesar 6,64 persen. Namun, di tahun 2023, angka tersebut turun menjadi 6,06 persen. Keberhasilan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sebelumnya sebesar 69,45 di tahun 2022 menjadi sebesar 70,2 di tahun 2023.

    Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah berjalan dengan baik.

    Di sektor pelayanan publik, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang juga mengalami peningkatan signifikan. Salah satu inisiatif yang mendapat apresiasi adalah optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik. MPP kini melayani 373 jenis perizinan dari 28 instansi. Waktu layanan pun dipercepat, seperti pelayanan Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Berusaha yang sebelumnya memakan waktu 10 hari kerja, kini hanya membutuhkan waktu 60 menit.

    Perubahan ini membuat masyarakat lebih mudah mengurus berbagai perizinan. Peningkatan ini juga tercermin dari jumlah izin usaha mikro dan kecil (UMK) yang dikeluarkan, meningkat drastis dari 3.867 izin pada 2022 menjadi 23.055 izin pada 2023.

    Lani menegaskan bahwa Kabupaten Batang tak hanya berfokus pada kesehatan dan pelayanan publik, tetapi juga berhasil mengendalikan inflasi secara efektif. Kabupaten Batang meraih penghargaan “Kategori Inovasi Gerak Cepat Pengendalian Inflasi Daerah 2024” dari salah satu media terkemuka.

    “Kami berusaha memfasilitasi petani agar hasil pertanian mereka dapat dipasarkan dengan baik,” jelas Lani.

    Ia juga menyebutkan bahwa inflasi di Kabupaten Batang selalu berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi Jawa Tengah hal itu berdasarkan Indeks Perhitungan Harga (IPH).

    “Kami ingin masyarakat tidak merasa terbebani dengan harga yang terus naik,” tambahnya.

    Pengendalian inflasi yang terus terjaga menjadikan Kabupaten Batang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dari capaian Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 di angka 4,88% di tahun 2023 peningkatanya sebesar 5,53%.

    Disektor lain pemerintah daerah juga konsen terhadap pengembangan jaringan internet di pelosok desa dan memastikan bahwa akses internet ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa khususnya.

    Fokus utama program ini adalah memperkuat akses internet di fasilitas-fasilitas umum, seperti balai desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan UMKM. Dengan demikian, diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan dampak positif dari keberadaan internet.

    “Ini harus digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk kelancaran administrasi desa, pembelajaran, UMKM dan juga membuka akses informasi masyarakat,” tambahnya.

    Dibidang Keterbukaan informasi publik, dari tahun ke tahu Pemerintah Kabupaten Batang menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten dengan predikat Informatif.

    Anugerah KIP adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh KIP kepada badan publik yang mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

    Pemilihan penerima penghargaan didasarkan pada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP.

    Tak kalah menariknya dibidang dalam pengelolaan manajemen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertata rapi sesuai prosedur yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dibawah kepemimpinan Lani Dwi rejeki Pemerintah Kabupaten Batang masuk nominasi nasional tahun 2023. Atas keberhasilan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menerima BKN Award.

    Sedangkan di bidang sosial politik pemerintah Kabupaten Batang juga berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan presiden berjalan aman kondusif dan tanpa ekses serta tingkat partisipasi pemilih mencapai 85,3 persen, meningkat dari 82,5 persen pada pemilu sebelumnya. Tak hanya itu, di Kabupaten Batang yang multi etnik dari berbagi suku, agama dan ada sekitar 1.500-an penghayat dengan berbagai aliran kepercayaan hidup rukun dan damai.

    Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki juga berhasil membina cabang – cabang olahraga hingga mengharumkan nama di kancah nasional.

    Di event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Kiromal Katibin, si pemanjat tebing asal Batang, mencuri perhatian dengan aksi memukau di nomor speed WR perorangan putra dengan kecepatan kilat 4,33 detik, ia tidak hanya meraih emas, tetapi juga memecahkan rekor PON yang sudah ada.

    Di arena petanque, Fadhzilatul Al Azmi mengharumkan nama Batang dengan medali emas di nomor shooting women.

    Keberhasilan dua atlet ini menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki putra-putri Batang.

    Dengan berbagai pencapaian yang diraih, Lani Dwi Rejeki telah membuktikan bahwa Kabupaten Batang mampu bersaing dan berkembang di berbagai sektor, menjadikannya daerah yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. “Kami akan terus bekerja keras untuk mempertahankan prestasi ini, sekaligus menjadikan Batang sebagai kabupaten yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing,” jelasnya.

  • Komjen Pol. Agus Andrianto Prajurit Bhayangkara Menuju Kursi Menteri

    Komjen Pol. Agus Andrianto Prajurit Bhayangkara Menuju Kursi Menteri

    MAJALAHNDN.COM –  Sore itu, Senin, 14 Oktober 2024, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., memenuhi panggilan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 yang sejak 24 Juni 2023 menjabat Wakapolri ini, untuk turut membantu pemerintahan Prabowo-Gibran (Gibran Rakabuming Raka) selama lima tahun ke depan.

    Sebagai prajurit Bhayangkara, pria kelahiran Blora, Jawa Tengah pada 16 Februari 1967 dengan tegas menyatakan siap mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden.

    Pemanggilan anak ke-11 dari 12 bersaudara dari pasangan Sukarsono dan Sri Sudaryati bersama sejumlah tokoh politisi, akademisi, birokrat, tokoh agama, mantan perwira militer dan polisi hingga sejumlah menteri yang masih menjabat, bukan tanpa alasan.

    Suami dari Evi Celiyanti ini merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki perjalanan karier panjang dengan segudang pengalaman dalam berbagai bidang tugas kepolisian. Pendidikan cemerlang hingga penghargaan dan sejumlah prestasi telah disandangnya.

    Lulus dari Akpol, Agus terus memperkaya keilmuannya di bidang kepolisian dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan. Antara lain S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) pada 1995.

    Termasuk di Sekolah Pimpinan (Sespim) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) di tahun 2012 hingga berbagai kursus di dalam dan luar negeri. Komjen Agus juga tercatat pernah menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa S2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

    Sedangkan karirnya diawali sebagai Pamapta atau Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) di Polres Dairi pada 1989, di tahun kelulusannya dari Akpol. Setahun kemudian, menjadi Kapolsek Sumbul (1990), Kapolsek Parapat (1992), dan Kapolsek Percut Seituan (1995).

    Berikutnya menjadi Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resort (Kapuskodal Ops) Polres Lampung Selatan di tahun 1997, Kepala Satuan (Kasat) Serse Poltabes Medan (1999). Kemudian Kepala Sub Bagian (Kasubag) Binops Bagian Serse Ek Polda Jawa Timur (2001). Kemudian menjadi Kasubag Bin Ops Bag Serse Um Polda Jatim (2001), Wakapolres KP3 Tanjung Perak (2003), Perwira Menengah (Pamen) Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya 2006.

    Lalu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tangerang pada 2007, Kapolres Metro Tangerang (2008), dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrim) Polda Sumut (2009). Selanjutnya Bareskrim Polri (2011), Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti). Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN pada 2015 (2015), dan melejit menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri pada 2016.

    Ditahun berikutnya, ayah dari tiga anak ini dipercaya menjadi Wakapolda Sumut (2017), Kapolda Sumut (2018), dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 2019.

    Dua tahun kemudian, Komjen Agus ditunjuk menjabat Kabareskrim Polri (2021) hingga akhirnya menjadi Wakapolri di 2023. Di saat bersamaan, ia juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontijensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19. Setelah itu, Komjen Agus dimutasi menjadi Kabareskrim Polri menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo pada tahun 2021.

    Selama karirnya di kepolisian, Komjen Agus telah menerima berbagai penghargaan atas prestasinya. Diantaranya, Brevet Penyidik Polri, Brevet Pin Roda Brimob Polri, Brevet Selam Polri, Brevet Para Penerjun dan PIN Penyidik.

    Kemudian, Bintang Yudha Dharma Pratama (2022), Bintang Bhayangkara Pratama (2019), Bintang Bhayangkara Nararya, Satyalancana Pengabdian 24 Tahun, Satyalancana Pengabdian 16 Tahun, Satyalancana Pengabdian 8 Tahun, Satyalancana Jana Utama.

    Ada juga Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana Bhakti Nusa, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Operasi Kepolisian, Satyalancana Kebaktian Sosial

    Selain tugas Kepolisian, Komjen Agus juga ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN( Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad.

    Penunjukkan tersebut ditandai dengan penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad pada Senin, 28 Agustus 2023. 

    Saat masih menjabat Wakapolri mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., inilah Komjen Pol. Agus Andrianto bersama tokoh-tokoh lain dipanggil Prabowo sebagai calon menteri dan wakil menteri untuk periode 2024-2029. HARAHAP