Majalah Nasional Daerah News

Penulis: Wahyu

  • DIY Raih SPM Award 2025, Terbaik Se-Jawa

    DIY Raih SPM Award 2025, Terbaik Se-Jawa

    dok. Humas Pemda DIY

    MAJALAHNDN.COM –  Pemda DIY kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Penerapan Standar Pelayanan Minimal  atau SPM Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan diberikan kepada DIY dalam kategori Penerapan SPM Terbaik Regional Jawa.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Danang Setiadi, pada Jumat (23/5) di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. SPM Awards diperuntukan untuk Pemda dengan kinerja SPM terbaik.

    Menteri Tito menjelaskan, SPM Awards bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat. “Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dasar yang sesuai standar, dan kepala daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan SPM,” ujarnya.

    dok. Humas Pemda DIY

    Menteri Tito menekankan ada enam layanan dasar yang menjadi cakupan SPM. Hal tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta yang terakhir adalah sosial.

    “Aspek ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah. Ini wajib, dan ini bentuk kehadiran negara,” tegasnya

    Ia menegaskan, meskipun kondisi masing-masing daerah berbeda, enam pelayanan dasar tersebut harus dikerjakan oleh seluruh Pemda. Apalagi Indonesia tengah menuju status sebagai negara maju pada tahun 2045.

    Menteri Tito berharap, penghargaan ini bisa menjadi semangat bagi semua kepala daerah dalam meningkatkan kinerja SPM. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemda di Indonesia yang telah menerapkan SPM secara serius.

    Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dalam laporanya menyampaikan,  capaian Indeks Penerapan SPM (IP SPM) nasional pada 2024 berada di angka 87,86 atau dalam kategori Tuntas Madya. Provinsi mencatat rata-rata IP SPM sebesar 89,63 dan kabupaten/kota sebesar 86,09. Pemerintah menargetkan pencapaian 100% dalam periode RPJMN 2025–2029.

    dok. Humas Pemda DIY

    Untuk mendorong percepatan, Kemendagri akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah guna menyelaraskan target SPM. Serta, mengoptimalkan penggunaan platform digital e-SPM sebagai sarana pelaporan terintegrasi dari pusat ke daerah.

    Mewakili Pemda DIY, Danang Setiadi mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan ini. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah DIY.

    “Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Daerah DIY dalam menghadirkan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga konsistensi dalam penerapan SPM, serta berinovasi melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” kata Danang. (uk)

  • Mengelola Air Limbah Jakarta Melalui Dua Pendekatan

    Mengelola Air Limbah Jakarta Melalui Dua Pendekatan

    Direktur Utama Ir. Untung Suryadi, ST, IPU, ASEAN Eng.

    MAJALAHNDN.COM –  Jakarta, ibu kota Indonesia yang megah, menyimpan rahasia kelam di balik gedung pencakar langit dan hiruk-pikuknya: air limbah. Tanpa disadari, setiap hari, jutaan liter air kotor dari wastafel, kamar mandi, dan toilet mengalir tak terbendung, mencemari kanal, sungai, dan ekosistem kota. Sungai Ciliwung, urat nadi Jakarta, telah lama berubah menjadi selokan raksasa. Limbah ini bukan sekadar masalah estetika-ia mengancam kesehatan 10 juta warga, mencemari air tanah, dan menghambat cita-cita Jakarta sebagai kota modern.

    Namun, di tengah tantangan ini, Jakarta bangkit melawan. Perumda Paljaya, badan usaha milik Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang dinahkodai oleh Direktur Utama Ir. Untung Suryadi, ST, IPU, ASEAN Eng. memimpin perjuangan menaklukkan momok air limbah dengan sistem pengelolaan modern dan solusi berbasis komunitas.

    Untuk memahami krisis air limbah Jakarta, kita harus melihat kontras mencolok dalam pengelolaannya. Di kawasan segitiga emas seperti Mega Kuningan, SCBD, Gatot Subroto dan Sudirman, Kuningan terkoneksi ke jaringan pipa bawah tanah yang mengalirkan air limbah ke fasilitas pengolahan modern milik Perumda Paljaya.  Penduduk di sini jarang memikirkan ke mana air limbah mereka pergi-semuanya tertata rapi, mencerminkan visi kota metropolitan yang terorganisir.

    Sebaliknya, di permukiman padat dengan area yang tidak rata dengan area yang tidak rata yang memeluk bantaran sungai, sanitasi adalah kemewahan. Rumah-rumah sederhana, sering kali bertumpu pada tiang di atas air keruh, tidak memiliki akses ke sistem pengolahan air limbah terpusat. Banyak warga bergantung pada tangki septik yang tidak sesuai standart peraturan yang berlaku, atau lebih buruk lagi, membuang air limbah langsung ke sungai. Sungai Ciliwung dan kanal-kanal kota menjadi saksi bisu polusi yang tak kunjung usai, menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan, polusi, dan penyakit.

    “Kondisi tangki septik yang tidak standar dan sering bocor menyebabkan pencemaran air tanah, padahal banyak masyarakat masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap Untung Suryadi, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Jakarta dalam pengelolaan air limbah domestik.

    Perumda Paljaya, di bawah kepemimpinan Untung Suryadi, mengelola air limbah Jakarta melalui dua pendekatan, yakni: sistem terpusat dan sistim setempat.

    Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) menjadi kebanggaan kota ini. Jaringan pipa bawah tanah mengalirkan air limbah rumah tangga-dari air bekas cuci hingga limbah toilet-menuju dua instalasi pengolahan utama, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setiabudi dan Krukut.

    Kedua fasilitas ini mampu memproses 30.000 meter kubik air limbah setiap hari, melayani sekitar 2,7 juta population equivalent (PE), satuan yang mengukur beban air limbah dari penduduk dan aktivitas bisnis. Sistem ini adalah bukti kemajuan perencanaan kota.

    Di kawasan seperti H.R Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Sudirman, SCBD, Senayan, air limbah dialirkan tanpa hambatan, diolah hingga aman, dan dikembalikan ke badan air dalam kondisi sesuai baku mutu yang ditetapkan. “Tahun ini, kami menargetkan peningkatan cakupan layanan air limbah melalui sistem perpipaan menjadi 22,93 persen, atau melayani 2,49 juta penduduk, dengan pembangunan jaringan pipa sepanjang 107.930 meter,” ujar Untung Suryadi.

    “Paljaya terus memperluas jaringan pipa air limbah untuk menjangkau lebih banyak rumah dan hingga gedung perkantoran, mewujudkan mimpi Jakarta sebagai kota dengan sanitasi kelas dunia,” tutupnya.

  • Langkah Mempercepat Legalisasi Kopdes Merah Putih

    Langkah Mempercepat Legalisasi Kopdes Merah Putih

    dok. istimewa

    MAJALAHNDN.COM –  Mempercepat pendirian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh penjuru Nusantara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan pembiayaan proses legalisasi koperasi boleh memanfaatkan dari Dana Desa.

    Hal ini disampaikan Mendes Yandri saat melakukan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, se Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Aula Bahteramas Gubernur Sultra.

    “Bapak Ibu wajib melampirkan akta notaris untuk dimintakan pengesahan Kopdes. Baru nanti diusulkan ke Menteri Hukum. Untuk urusan notaris biayanya sudah disampaikan di seluruh Indonesia, dua juta lima ratus ribu rupiah,” jelas Mendes Yandri.

    “Dari mana biaya ini, kami dari Kementerian Desa dan PDT juga sudah membuat Surat Edaran, boleh diambil dari Dana Desa, dua juta setengah. Atau sumber lain yang bisa dipertanggungj awabkan,” tambahnya.

    Lebih luas, Mendes Yandri menambahkan, langkah ini dianggap penting dan krusial, terutama dalam menjangkau desa-desa terpencil yang kesulitan akses ke notaris-notaris tertentu melalui pemanfaatan yang bersumber dari Dana Desa.

    Dengan memberi sumber dan ruang seluas-luasnya bagi notaris manapun, diharapkan tidak ada hambatan administratif yang mengganggu proses pendirian koperasi berbasis potensi dan komunitas unggulan lokal.

    “Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan Musyawarah Desa Khusus. Tapi ingat, walaupun banyak sumber tadi, salah satunya saja yang diambil. Misalnya ini akta notaris sudah mengambil dari BDD (Bantuan Dana Desa/Kampung), maka tidak boleh ambil dari sumber lain juga. Karena itu ada pertanggung jawabannya,” kata Mendes Yandri.

    Sementara itu, di kesempatan yang sama, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meyakini setiap desa memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor pertanian. Untuk memaksimalkan potensi tersebut perlu inventarisasi sumber daya di desa.

    Di antaranya dengan melakukan pendataan mendalam mengenai potensi ekonomi desa, seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan. Data ini lah yang akan menjadi dasar untuk menentukan fokus dan strategi koperasi.

    “Banyak sekali manfaat Kopdes Merah Putih ini. Dan akhirnya nanti yang nganggur nganggur di desa, bisa bekerja. Ngapain? Ngurus pertanian, karena koperasi akan mampu memasarkan hasil tani, ngurus perikanan, ikan lele, mujaer, patin, dan lain-lain,” kata Wamendes Ariza.

    Turut hadir Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua DPRD Sultra Laode Tariala, Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, Forkopimda Sultra, para Walikota/Bupati, Camat, Kepala Desa, Pemdamping Desa se-Sultra.
    Sebelumnya, Mendes Yandri didampingi Gubernur Andi Sumangerukka dan Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo meninjau Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Rambu-Rambu Jaya, Ranomeeto, Konawe Selatan.

    Sementara Wamendes Ariza didampingi Wakil Gubernur Hugua dan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Kelurahan di Kelurahan Kadai, Kota Kendari.

  • Primadona Padi Gogo Bikin Palas Kian “Margogo”

    Primadona Padi Gogo Bikin Palas Kian “Margogo”

    Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Padang Lawas (Palas), Gunung Tua Parmonangan Daulay

    MAJALAHNDN.COM – Padang Lawas siap tancap gas untuk pengembangan padi gogo. Secara historis, Palas memiliki potensi pengembangan padi darat itu. Selain mendatangkan keuntungan secara ekonomis, juga berasnya memiliki cita rasa yang enak.

    Hal ini disampaikan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Padang Lawas (Palas), Gunung Tua Parmonangan Daulay pada Bincang Tipis-Tipis dipandu host ternama Erman Tale Daulay, Kamis (22/5).

    “Padi Gogo di Palas itu primadona ,sebab jika dibandingkan dengan padi sawah, berbanding lurus dan sama-sama bagus. Cuma iklim yang berbeda, kalau padi Gogo lahan kering, sedangkan sawah lahan basah”kata Gunung Tua Daulay.

    Karenanya padi Gogo memiliki nilai historis yang sangat tinggi harus kita Kembangkan kembali di Palas ini.

    Demi untuk mensejahterakan masyarakat Palas sebagai mana amanah dari pak Bupati, Kementerian Pertanian sehingga bagaimana padi Gogo harus berkualitas di Palas.
    Gunung Tua Daulay menyampaikan apresiasi pada Plt Dirjenbun, Heru Tri Widarto, selaku Pj wilayah Sumut yang memberi perhatian besar dan mendukung penuh kemajuan budidaya padi Gogo di Palas.

    Sebab, sudah dibuktikan beberapa tahun yang lalu datang Menteri ke Palas hanya untuk memanen padi Gogo di daerah ini.

    Apalagi padi Gogo ini harganya sangat tinggi (premium) juga rasanya sangat enak cita rasa internasional, lebih tahan dan lebih sehat dikonsumsi.

    Soal padi gogo, Gunung Tua Daulay mengatakan istilah di Palas padi hauma atau padi darat, di tanam tanpa air dan memiliki ketahanan iklim dataran rendah dan tinggi.

    Maka potensi padi Gogo ini di Palas sangat hebat, cuma selama ini belum terekspos bahwa Palas memiliki keistimewaan di daerah aliran sungai Barumun dan Sosa.
    Maka dengan demikian Palas tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan lokal tapi malah ekspor ke luar daerah”pungkasnya.

    Sementara itu Heru Tri Widarto membanggakan semangat petani Palas yang giat mengembangkan padi Gogo. Dia mendukung penuh langkah yang ditempuh Pemkab Palas yang menempatkan padi Gogo sebagai program unggulan.

  • Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Gas Domestik di IPA Convex 2025

    Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Gas Domestik di IPA Convex 2025

    MAJALAHNDN.COM –  PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan gas domestik. Dalam ajang The 49th Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD, Tangerang, PLN Group menandatangani 5 (lima) kerja sama strategis bersama para pelaku industri minyak dan gas (Migas) baik nasional mau pun internasional.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menyaksikan penandatanganan ini menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya gas yang cukup besar. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memperkuat agenda transisi energi nasional.

    Presiden pun optimistis dengan pengelolaan optimal potensi Migas domestik, Indonesia dapat menekan pengeluaran negara yang terus membebani selama ini.

    “Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya kita sangat besar, dan kita keluarkan hampir 40 miliar dolar tiap tahun yang hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis, pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan. Ini potensi yang bisa kita gunakan,” kata Prabowo ketika membuka The 49th Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD, Tangerang pada Rabu (22/5).

    Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan lifting minyak nasional hanya 580 ribu barel per hari dengan konsumsi 1,6 juta barel per hari, sehingga Indonesia mesti melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    “Impor setiap tahun untuk oil and gas menghabiskan kurang lebih sekitar US$ 35 miliar sampai dengan US$ 40 miliar,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam mempercepat terwujudnya swasembada energi nasional yang berkelanjutan.

    “PLN terus berupaya mewujudkan visi swasembada energi, salah satunya dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis impor dan memaksimalkan penggunaan gas domestik untuk operasional pembangkit listrik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Darmawan.

    Darmawan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem energi yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

    “Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, tapi membangun ekosistem yang tangguh dan berdaya saing. Kolaborasi dalam teknologi, investasi, dan regulasi akan menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi di Tanah Air,” tutup Darmawan.

    Pada The 49th IPA Convention & Exhibition di ICE BSD, Tangerang, PLN menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) bersama Kontraktor Masela PSC – (INPEX Masela Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas Masela Sdn. Bhd) dalam rencana pemanfaatan Liquid Natural Gas (LNG) dari proyek Abadi LNG.

    Kemudian, empat penandatanganan lainnya dilakukan oleh subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) terkait Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan berbagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di industri hulu migas Indonesia.

    Di antaranya adalah pasokan gas sebesar 12 MMSCFD dari PT Pertamina EP yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar. Lalu amandemen dan novasi perjanjian dengan Pertamina EP untuk memastikan pasokan sebesar 5 MMSCFD bagi PLTGU Tanjung Batu.

    PLN EPI juga menjalin kesepakatan dengan Pertamina East Kalimantan untuk menyediakan pasokan gas sebesar 36 BBTUD yang akan dialokasikan ke pembangkit listrik di wilayah Tanjung Batu dan Bontang. Terakhir pasokan gas sebesar 0,4 BBTUD dari PT Imbang Tata Alam akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di wilayah Riau. (NDN)

  • Perkuat Keandalan Listrik Sumsel, PLN Sukses Operasikan SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1 – Betung

    Perkuat Keandalan Listrik Sumsel, PLN Sukses Operasikan SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1 – Betung

    MAJALAHNDN.COM –  PT PLN (Persero) berhasil mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilo Volt (kV) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 1 – Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Betung.

    Pengoperasian ditandai dengan pemberian tegangan perdana (energize) oleh PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (UIP Sumbagsel) pada Kamis (15/5), yang menjadi tonggak penting dalam tahapan komisioning proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Sumsel 1 berkapasitas 2 x 300 Mega Watt (MW).

    Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi besar PLN dalam mendorong pembangunan jaringan kelistrikan di Sumatera Selatan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan industri di wilayahnya.

    “Ekonomi pasti berjalan jika ada PLN. Dampak keberadaan PLN begitu besar bagi Sumatera Selatan dan sekitarnya,” ujar Herman.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN akan terus mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk Tol Listrik Sumatera yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berperan memperkuat backbone kelistrikan di Sumatera Selatan.

    “Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN berkomitmen untuk terus memperkuat jaringan dan infrastruktur kelistrikan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia melalui berbagai inovasi dan proyek strategis yang meningkatkan konektivitas dan keandalan sistem serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Darmawan.

    Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto, menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya berhasil dari sisi teknis, tetapi juga memberikan dampak positif melalui optimalisasi sumber daya nasional.

    “Proyek ini berhasil dilaksanakan dengan menyerap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 90 persen. Hal ini menunjukkan komitmen kami tidak hanya menyediakan listrik andal namun turut mendorong industri dalam negeri,” ucap Wiluyo.

    Sementara itu, General Manager PLN UIP Sumbagsel, Zaky Adikta, merinci pembangunan SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1 –  GITET Betung terdiri dari 210 tower sepanjang 80 kilometer sirkuit (kms), yang melintasi lima kabupaten atau kota di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih.

    Selama proses pembangunan, PLN menerapkan pendekatan smart working serta standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang konsisten untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan beroperasi secara aman, di tengah berbagai tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

    “Keberhasilan pengoperasian SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1 – GITET Betung ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengembang, mitra kerja, dan masyarakat setempat. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang solid sehingga proyek strategis ini dapat berjalan lancar,” tutup Zaky. (NDN)

  • KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Konsisten Taat Aturan Layani Umat

    KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Konsisten Taat Aturan Layani Umat

    Kasi Bimas Islam H. Mulia Banurea beserta staff Bimas Islam mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Dr.H.Sarifuddin Daulay S.Ag M.Pd melaksanakan monitoring NR. ke KUA Kec. Percut Sei Tuan Selasa (20/05/2025).

    MAJALAHNDN.COM – Kasi Bimas Islam H. Mulia Banurea beserta staff Bimas Islam mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Dr.H.Sarifuddin Daulay S.Ag M.Pd melaksanakan monitoring NR. ke KUA Kec. Percut Sei Tuan Selasa (20/05/2025).

    Salah satu acuan monitoring adalah menindak lanjuti isi KMA No 478 tahun 2025 yaitu tentang 3 Foto. yang pertama, foto sebelum akad nikah, kedua, pada saat pelaksanaan akad dan ketiga, pada saat penyerahan buku kepada pengantin. selain itu juga dalam monitoring ini juga para staff Bimas Islam melaksanakan pemeriksaan atas berkas-berkas pernikahan yang sesuai dengan PMA No 30 Tahun 2024. Dan meminta kepada staf untuk lebih optimal lagi dalam bekerja, untuk para Penghulu agar lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas Pernikahan.

    Dalam kesempatan ini juga kasi Bimas Islam H. Mulia Banurea,S.Ag, M.Si menyampaikan bimbangan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS yang akan menerima SK PPPK untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai seorang PPPK dilingkungan Kementerian Agama.

    Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, yang di pimpin oleh Ahmad Sayuti, MM, menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan konsisten mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

    Dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat, khususnya dalam hal pencatatan nikah, rujuk, dan talak.

    KUA Kecamatan Percut Sei Tuan juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan prosedur pernikahan yang berlaku.

    Dengan demikian, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berbasis pada aturan yang berlaku.

    Semoga dengan komitmen dan konsistensi KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam mematuhi aturan, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan puas dalam mengakses layanan yang disediakan.

  • Deputi Kementerian UMKM Dialog Kewirausahaan di USM Indonesia, Dorong Mahasiswa Jadi Wirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja

    Deputi Kementerian UMKM Dialog Kewirausahaan di USM Indonesia, Dorong Mahasiswa Jadi Wirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja

    Dialog Kewirausahaan bersama Mahasiswa USM Indonesia yang dihadiri Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, mewakili Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman di Aula Ign. Washington Purba, kampus USM Indonesia, Jalan Kapten Muslim Medan.

    MAJALAHNDN.COM – Universitas Sari Mutiara Indonesia (USM Indonesia) menyatakan komitmennya untuk mengambil peran strategis dalam penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus USM Indonesia.

    Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan Parlindungan Purba saat acara Dialog Kewirausahaan bersama Mahasiswa USM Indonesia yang dihadiri Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, mewakili Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman di Aula Ign. Washington Purba, kampus USM Indonesia, Jalan Kapten Muslim Medan, Selasa (20/4/2025).

    Hadir juga dalam dialog tersebut, Kepala BBPOM di Medan Martin Suhendri, Ketua IAI Sumut Agustama, para asisten Deputi Kementerian UMKM, mahasiswa dan dosen USM Indonesia serta undangan lainnya.

    Parlindungan Purba dalam sambutannya menegaskan, USM Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan wirausahawan muda yang inovatif, berintegritas, dan siap bersaing di tengah transformasi digital dan tantangan ekonomi global.

    Menurut Parlindungan, USM Indonesia saat ini telah mengembangkan sejumlah pusat studi dan unit penggerak kewirausahaan, seperti Pusat Studi Lingkungan dan Sampah; Pusat Studi Rendah Karbon; Career Development & Alumni Centre serta 12 Unit UMKM mahasiswa aktif.

    “Lebih dari 79 mahasiswa telah aktif terlibat dalam program kewirausahaan kampus. Beberapa UMKM mahasiswa yang telah berjalan antara lain Baby Spa, Spa Hamil, Pizza Oe, Rani Florist, CV Moga Pertama Perkasa, hingga Samura Home Care,” paparnya.

    Kolaborasi strategis juga terus dijalin, termasuk pelatihan digitalisasi UMKM berbasis kurikulum Merdeka Belajar, program pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti KADIN, APINDO, PTPN IV, BPOM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung produk lokal dan perluasan akses pasar.

    “Kami menyambut baik arahan ibu dan berharap USM Indonesia dapat menjadi bagian dari ekosistem UMKM binaan Kementerian UMKM,” ujar Ketua Yayasan.

    USM-Indonesia juga mengajukan harapan agar bisa menjalin pilot project bersama Kementerian dalam program inkubasi wirausaha mahasiswa, serta memperoleh dukungan dalam pembiayaan mikro, literasi ekspor, dan platform digitalisasi UMKM kampus.

    “Kami siap bekerja sama, kita sudah siapkan tempatnya,” imbuh Parlindungan sembari memperkenalkan alumni USM Indonesia yang sudah bekerja di Jepang melalui video.

    Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia tidak semata-mata didorong oleh target pembangunan nasional, tetapi karena memang menjadi kebutuhan bangsa.

    “Tujuan kita menambah jumlah wirausaha bukan hanya karena RPJMN. Tapi karena kondisi saat ini memang menuntut kita untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujar Siti Azizah.

    Menurutnya, pilihan kerja saat ini terbagi menjadi dua jalur utama: sektor pemerintahan dan sektor swasta. Namun, keduanya menghadapi keterbatasan, apalagi di tengah dinamika dan tantangan dunia usaha yang kian kompleks. Oleh karena itu, ia menilai bahwa menjadi wirausaha adalah langkah yang paling tepat.

    “Di Sumut sendiri, potensinya luar biasa. Ada 1,2 juta wirausahawan yang bisa didorong untuk tumbuh,” katanya.

    Ia menjelaskan, profesi wirausaha bukanlah hal biasa. Justru, kata dia, sangat mulia. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan penguatan kewirausahaan sebagai bagian dari Asta Cita, arah pembangunan nasional yang mencerminkan visi besar negara.

    “Kita terus bergerak untuk mengajak generasi muda, terutama mahasiswa, agar tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain,” jelasnya.

    Namun begitu, Azizah juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha, terutama perempuan. Meski 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan, akses terhadap layanan keuangan, perizinan, dan teknologi digital masih belum merata.

    “Banyak wirausaha perempuan yang masih terkendala izin dari keluarga, akses ke perbankan juga masih rendah. Lembaga keuangan ke depan harus lebih mendukung womenpreneur agar mereka bisa berkembang,” tegasnya.

    Azizah juga mengingatkan bahwa dunia saat ini membutuhkan sektor care economy, seperti layanan kesehatan, perawatan, dan kepedulian sosial, yang bisa menjadi peluang besar bagi generasi muda.

    “Jadi adik-adik semua, dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, maju terus untuk jadi wirausaha. Memang banyak tantangannya, dari perizinan sampai sertifikasi. Maka, kita perlu kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pelatihan dalam hal ini. Kita harus berkolaborasi dan saling bantu, sehingga apa yang dibutuhkan calon UMKM bisa terpenuhi,” pungkasnya.

    Dalam dialog tersebut, Siti Azizah dengan penuh semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terutama terkait pengembangan UMKM yang melibatkan mahasiswa. Setelah acara dialog, Deputi Kementerian UMKM mendapatkan cenderamata berupa ulos dari Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan dan berkeliling melihat langsung galeri UMKM mahasiswa USM Indonesia.

  • Bupati Nias Utara dan 112 Kepala Desa Tandatangani Kesepakan Bersama Bidang Datun Dengan Kejari Gunungsitoli

    Bupati Nias Utara dan 112 Kepala Desa Tandatangani Kesepakan Bersama Bidang Datun Dengan Kejari Gunungsitoli

    Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan 112 Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Senin (19/5/2025).

    MAJALAHNDN.COM – Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan 112 Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Senin (19/5/2025).

    Hadir dalam kegiatan Kesepakatan Bersama (MoU) ini Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Bupati Nias Utara, Wakil Bupati Nias Utara, Sekda Kabupaten Nias Utara, PLT. Kasi Datun, Camat Se-Kabupaten Nias Utara dan 112 (seratus dua belas) Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara.

    Menurut Kasi Intel Kejari Gunungsitoli Yaatulo Hulu, SH,MH bahwa pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 112 Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara secara langsung/simbolis hanya 11 Kepala Desa dari masing-masing perwakilan Kecamatan dan sisanya 101 Desa tetap menjadi bagian dari MoU dengan difasilitasi secara kolektif melalui mekanisme representative.

    Selain penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025.

    “Perlu kami sampaikan bahwa Nias Utara terdiri dari 11 Kecamatan dengan 112 Desa, yaitu Kecamatan Afulu (9 Desa), Alasa (14 Desa), Alasa Talamuzoi (6 Desa), Lahewa (20 Desa),Lahewa Timur (7 Desa), Lolu (13 Desa), Namohalu Esiwa (11 Desa), Sawo (10 Desa), Sitolu Ori (6 Desa), Tugala Oyo (8 Desa) dan Tuhemberua (8 Desa).

    Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Parada Situmorang, SH, MH, Bupati Nias Utara dan 112 Kepala Desa langsung melakukan penandatanganan nota Kesepakatan Bersama yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan 112 Kepala Desa Se-
    Kabupaten Nias Utara.

    “Harapan kita dengan adanya MoU antara Kejari Gunungsitoli dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Desa dapat memberikan pendampingan hukum, pengawasan, dan pencegahan masalah hukum, khususnya terkait pengelolaan dana desa, serta mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

  • OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah

    OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah

    MAJALAHNDN.COM –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS). Dalam pelaksanaan program ini, OJK menggandeng Account Officer (AO) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai mitra strategis untuk menjangkau masyarakat di tingkat komunitas akar rumput yang menjadi fokus pemberdayaan.

    Program SICANTIKS yang dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, ini menjadi wadah penguatan kapasitas literasi keuangan syariah bagi para pendamping UMKM perempuan. AO PNM, yang selama ini telah menjadi pendamping langsung para pengusaha ultra mikro di berbagai pelosok Tanah Air, turut menjadi peserta aktif dalam pelatihan dan diskusi yang berlangsung selama acara.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan bahwa “Program SICANTIKS ini menjadi anugerah bagi kami di PNM karena memperkuat peran AO kami yang selama ini mendampingi lebih dari 21,9 juta nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah kelompok yang kami layani mencapai lebih dari 910 ribu, dan sebagian besar adalah ibu-ibu pengusaha ultra mikro. Kami percaya, peningkatan literasi keuangan syariah dapat mempercepat proses pemberdayaan mereka,” ujar Arief.

    Arief juga menambahkan bahwa hingga tahun 2025, outstanding pembiayaan PNM telah mencapai Rp45,2 triliun, dengan 74 persen portofolio berbasis syariah. Hal ini menunjukkan keselarasan antara arah bisnis PNM dan semangat SICANTIKS dalam mengedepankan nilai-nilai syariah yang adil dan inklusif.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengapresiasi kontribusi PNM dalam memperkuat literasi masyarakat. “PNM merupakan salah satu mitra utama kami dalam menghadirkan program-program edukasi keuangan yang langsung menyentuh masyarakat, terutama para ibu-ibu pengusaha yang memiliki semangat luar biasa,” ungkap Friderica.

    Melalui keikutsertaan aktif AO PNM dalam SICANTIKS, diharapkan terwujud multiple efek yang tak hanya meningkatkan pemahaman keuangan syariah di level komunitas, tetapi juga mempercepat pertumbuhan usaha perempuan prasejahtera dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara berkelanjutan. Kolaborasi antara OJK dan PNM ini menjadi salah satu contoh model sinergi dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.