Majalah Nasional Daerah News

Penulis: Wahyu

  • Digitalisasi Lalu Lintas Permudah Operasi Ketupat 2025, Kemkomdigi Raih Apresiasi Polri

    Digitalisasi Lalu Lintas Permudah Operasi Ketupat 2025, Kemkomdigi Raih Apresiasi Polri

    MAJALAHNDN.COM –  Kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dan sejumlah kementerian juga lembaga (KL) berhasil mempercepat pelayanan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025. 
     

    Polri menyampaikan apresiasi kepada Kemkomdigi atas dukungan teknologi dan solusi digital yang mempercepat pemantauan arus mudik, serta meningkatkan kepercayaan publik.
     

    Apresiasi itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polri 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
     

    Kapolri mengungkapkan, Kemkomdigi bersama stakeholders terkait berhasil mengamankan lalu lintas jaringan operator seluler selama masa libur panjang Nyepi dan Lebaran 2025, sehingga turut membantu kelancaran transportasi karena layanan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi terjamin lancar.
     

    “Kemkomdigi juga memperkuat layanan darurat serta sistem peringatan dini untuk menjamin keselamatan masyarakat. Langkah kolaborasi itu mencakup optimalisasi Panggilan Darurat 112 dan Sistem Early Warning System (EWS) melalui SMS Blast dan TV Digital,” ungkap Kapolri.
     

    Menurutnya, banyak sekali peran kolaboratif Kemkomdigi dan KL lainnya terkait integrasi digitalisasi layanan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 termasuk menghadirkan platform MudikPedia 2025 yang sangat memudahkan masyarakat mangakses layanan publik lintas stakeholders lewat satu pintu.
     

    Karena itu, selain Kemkomdigi, penghargaan juga diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
     

    Kapolri menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan lalu lintas, terutama di era tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli. 
     

    “Digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tapi juga cara kami membangun kembali kepercayaan publik. Pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan harus makin mudah diakses,” tegas Sigit. 
     

    Dukungan K/L tersebut dinilai krusial dalam kesuksesan Operasi Ketupat 2025, terutama dalam hal pengelolaan arus mudik dan pemantauan lalu lintas berbasis digital.
     

    “Kolaborasi ini bukti bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas (Kamseltibcarlantas) adalah tanggung jawab bersama. Tanpa sinergi, mustahil kita wujudkan lalu lintas yang aman dan tertib,” tambah Kapolri. 
     

    Dalam kesempatan itu, Polri juga memanfaatkan momen Rakernis untuk meluncurkan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang diperingati setiap 19 September, sebagai bentuk kampanye keselamatan yang lebih sistematis.
     

    Peringatan itu diharapkan bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas serta menjadikan keselamatan sebagai budaya.
     

    “Kami ingin layanan lalu lintas tidak hanya efisien, tapi juga humanis dan berorientasi pada keselamatan publik,” pungkas Kapolri.
     

    Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Irwasum Polri Komjen Pol Dedy Prasetyo, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantoni, Dirut PT ASDP Heru Widodo, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT Jasa Raharja Rubi Handojo serta Pejabat Utama Mabes Polri dan jajaran Ditlantas Polda se-Indonesia. 
     

    Kehadiran mereka menegaskan komitmen lintas sektor dalam memperbaiki sistem lalu lintas dan transportasi nasional.

    Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.
    Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi – Marroli J. Indarto  (081310711160).
    Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

  • Wamenkomdigi Bertemu Menteri Katerine West: Komitmen Kerja Sama UK-RI Melalui Program Dukungan Bagi Start-up dan Talenta Digital

    Wamenkomdigi Bertemu Menteri Katerine West: Komitmen Kerja Sama UK-RI Melalui Program Dukungan Bagi Start-up dan Talenta Digital

    MAJALAHNDN.COM –  Dalam kesempatan London Tech Week, Wakil Menteri Nezar Patria melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Chaterine West, Parliamentary under secretary of State untuk wilayah Indo-Pasific. Pertemuan ini menghasilkan penegasan komitmen kerjasama bantuan untuk mendukung pemerintah RI melalui Komdigi dalam pengembangan ekosistem AI, dan talenta digital melalui skema kerjasama pembangunan yang akan dikelola melalui British Council Jakarta. Kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

    Dalam pertemuan ini, Wakli Menteri  membagikan perkembangan terbaru mengenai langkah pemerintah untuk mendorong tata kelola AI yang lebih kuat melalui pembentukan Peta Jalan AI Indonesia yang diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan strategi nasional dalam memanfaatkan AI sebagai akselerator dalam pengembangan ekonomi digital. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri juga mengapresiasi pelaksanaan London Tech Week sebagai forum penting yang memberikan kesempatan bertemu dengan berbagai stakeholder, termasuk perusahaan teknologi, inkubator, akselerator dan regulator untuk berbagi insight, melakukan benchmarking praktek terbaik dalam mengembangkan regulasi dapat menyeimbangkan keamanan dan inovasi serta mendorong berkembangnya ekosistem industri teknologi di Indonesia.

    Dalam menanggapi keprihatinan Chaterine West mengenai disinformasi dan misinformasi, Nezar Patria juga membagikan inisiatif pemerintah untuk menciptakan ruang digital aman melalui penguatan ekosistem media melalui Pembentukan Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) untuk mendorong kerjasama yang adil antara Platform digital dan perusahaan media untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melawan disinformasi di ranah digital.

    Dalam pertemuan tersebut, kementerian Foreign Commonwealth Development Office (FCDO) menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses transformasi digital Indonesia dengan melanjutkan beberapa inisiatif yang telah berjalan melalui program khusus digital responsibility bertujuan mewujudkan ruang digital yang aman melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk melawan misinformasi dan disinformasi. Selain itu Chaterine West menegaskan akan melanjutkan kerjasama dengan Kemenkomdigi untuk mendukung penyusunan peta jalan AI dan pengembangan ekosistem industri digital melalui program kerjasama digital acces. Program kerjasama ini akan dikelola melalui kantor kedutaan besar Inggris di Jakarta dan British Council yang diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah mewujudkan transformasi digital yang inklusif, termasuk memperbesar kemanfaatan ekonomi digital mempersiapkan start up lokal dalam memperoleh pendanaan untuk pengembangan skala bisnisnya dan kesempatan kerjasama dengan perusahaan teknologi dari Inggris, maupun menjangkau pasar industri digital di Eropa.

  • 2.000 Mustahik Terima Manfaat Kurban, Meutya Hafid: Komitmen Nyata terhadap Solidaritas dan Kepedulian

    2.000 Mustahik Terima Manfaat Kurban, Meutya Hafid: Komitmen Nyata terhadap Solidaritas dan Kepedulian

    MAJALAHNDN.COM –  Sebanyak 2.000 mustahik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima manfaat dari pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Mereka terdiri dari petugas keamanan, pengemudi, tenaga kebersihan, pegawai non-ASN, serta pegawai golongan I dan II yang selama ini turut mendukung operasional harian kementerian. Penyerahan kurban ini menjadi wujud komitmen Komdigi dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan kepedulian sosial.

    “Alhamdulillah, semangat untuk berbagi dan menguatkan sesama ini bisa terus tumbuh di tengah kita. Mari kita jaga nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian ini agar terus tumbuh dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena dari kesederhanaan niat dan keikhlasan tindakan, lahir kekuatan yang memperkuat kita sebagai satu keluarga besar,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

    Dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada panitia, Meutya menyampaikan bahwa kurban tidak hanya bermakna ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana meneguhkan kebersamaan dan penguatan solidaritas di lingkungan kerja. Ia didampingi oleh kedua Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    “Penyerahan hewan kurban yang kita laksanakan adalah bentuk komitmen kita bersama terhadap nilai kebersamaan, nilai keikhlasan, dan juga tanggung jawab sosial kita selaku pejabat publik di lingkungan Komdigi,” tutur Meutya.

    Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Komdigi, atas kerja keras dan dedikasi dalam menyelenggarakan kurban tahun 1446 H. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang disalurkan meningkat menjadi 12 ekor sapi, hasil kontribusi gotong royong seluruh sivitas Komdigi.

    Selain memuat nilai sosial dan kemanusiaan, Meutya menekankan makna spiritual dari ibadah kurban dengan merujuk pada Surah Ash-Shaffat ayat 102, yang mengisahkan keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah SWT.

    “Dari kisah itu kita belajar bahwa keimanan sejati tidak diukur dari kata-kata, tetapi dari kesanggupan hati untuk taat tanpa syarat. Kurban mengajarkan ketundukan, pengorbanan, dan kesediaan untuk melepas apa yang paling kita cintai demi memenuhi perintah Allah SWT,” jelasnya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa ibadah kurban telah menjadi bagian dari budaya sosial sejak Islam hadir di Nusantara.

    “Sejak masa awal Islam di Nusantara, kurban telah menjadi sarana memperkuat solidaritas. Selain sebagai ajaran agama, ini juga merupakan tradisi yang memperkuat budaya tolong-menolong, yang merupakan bagian dari semangat Indonesia,” tegas Meutya.

    Mengakhiri sambutannya, Meutya mengajak seluruh pegawai Komdigi untuk terus menanamkan semangat empati dan kepedulian dalam setiap tindakan dan kebijakan. Ia juga berharap pelaksanaan kurban berjalan dengan amanah dan membawa berkah bagi seluruh keluarga besar Komdigi.

    “Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, memberi berkah bagi kita dan seluruh keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital. Mari kita terus jaga semangat kebersamaan. Kepedulian adalah fondasi dari lingkungan kerja yang sehat dan saling mendukung,” tutupnya.

  • Pusat Data Berkelas Dunia Diresmikan, Meutya Hafid: Ini Simpul Kedaulatan dan Lompatan Ekonomi Digital

    Pusat Data Berkelas Dunia Diresmikan, Meutya Hafid: Ini Simpul Kedaulatan dan Lompatan Ekonomi Digital

    MAJALAHNDN.COM –  Pemerintah menegaskan arah strategis kedaulatan digital nasional melalui peresmian pusat data berstandar global JK6, berkapasitas 36 megawatt, yang dibangun sepenuhnya oleh anak bangsa.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pusat data ini bukan hanya tonggak infrastruktur teknologi, tetapi juga simpul utama pengelolaan data strategis Indonesia yang akan mendorong lompatan besar ekonomi digital nasional.

    “Kami apresiasi proses JK6 yang kami dengar dibangun melalui lebih dari 3 juta jam kerja dan hampir 8 ribu tenaga kerja putra-putri Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa anak-anak bangsa mampu merancang dan membangun pusat data berstandar global serta mendorong lahirnya kompetensi nasional,” ujar Meutya dalam acara JK6 Data Center Launch di Gedung DCI Indonesia, Cibitung, Bekasi, Selasa (3/6).

    JK6 merupakan salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data lintas sektor—mulai dari pelayanan publik, industri strategis, hingga teknologi kecerdasan buatan dan layanan digital publik.

    “Pusat data yang hari ini kita resmikan tentu bukan sekadar bangunan atau proyek infrastruktur belaka, tapi di balik dinding server yang berdiri megah ini ada semangat kolektif nasional yang bekerja di baliknya,” tegas Meutya.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan pusat data merupakan bagian integral dari strategi transformasi digital nasional yang tengah digencarkan pemerintah. Transformasi ini mencakup empat pilar utama: penguatan infrastruktur dan spektrum, pengembangan talenta digital, penyediaan perangkat dan aplikasi, serta kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.

    Merujuk laporan GSMA 2024, digitalisasi di sektor prioritas seperti energi, pertanian, perikanan, dan kehutanan diproyeksikan menghasilkan nilai tambah hingga Rp1.271 triliun pada tahun 2029. Dalam kerangka ini, pusat data memiliki peran vital sebagai simpul penghubung yang menjamin efisiensi dan keamanan data di seluruh proses transformasi.

    “Setiap kemanfaatan teknologi membutuhkan kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang terstruktur, aman, dan efisien. Di sinilah pusat data seperti JK6 memainkan peran strategis,” tambah Meutya.

    Meutya mengaitkan pentingnya pembangunan pusat data dengan tradisi kejayaan Nusantara. Ia mencontohkan bagaimana Sriwijaya membangun pusat-pusat ilmu dan Majapahit mengembangkan teknologi produksi strategis—yang kini ditransformasi menjadi penguasaan atas infrastruktur digital nasional.

    “Kendali atas ilmu pengetahuan dan proses hilirisasi produksi selalu menjadi fondasi kemajuan bangsa. Kini, pusat data menjadi simbol peradaban digital yang menempatkan data sebagai sumber nilai tambah baru,” kata Meutya.

    Menurut laporan KPMG, konsumsi layanan pusat data global meningkat dari 79 gigawatt pada 2023 menjadi 90 gigawatt pada 2025, dan diperkirakan mencapai 180 gigawatt pada 2030. Meutya mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan potensi pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Pasifik, dengan peningkatan kapasitas pusat data sebesar 66 persen dalam dua tahun terakhir.

    “Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk negara dengan potensi tertinggi di dunia. Pertumbuhan kapasitas pusat data kita sebesar 66 persen adalah sinyal kuat bahwa pasar digital Indonesia berkembang pesat dan menjadi magnet global,” pungkas Meutya Hafid.

  • Hadapi Puncak Haji, Malaysia dan Indonesia Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

    Hadapi Puncak Haji, Malaysia dan Indonesia Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

    MAJALAHNDN.COM –  Empat hari menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti, operasionalisasi pelayanan medik terhadap jemaah yang sakit ataupun rentan menjadi fokus tersendiri bagi negara-negara yang memiliki banyak jemaah haji.

    Pengarah Operasi Rombongan Haji Perubatan, dr. Shafiq Samsudin, yang memimpin kunjungan rombongan petugas kesehatan haji Malaysia ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah (31/5), mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengenai pembatasan kuota petugas haji dan pelayanan medik bagi jemaah menjadi sorotan utama mereka.

    Kedatangan mereka ke KKHI Makkah bertujuan untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait penyelenggaraan layanan kesehatan haji.

    “Dari 31.600 jemaah haji Malaysia, petugas kami sebelumnya hanya mendapat jatah kurang dari 316 orang. Padahal, idealnya rasio yang dibutuhkan adalah 1 petugas : 100 jemaah. Alhamdulillah, pemerintah di sini menambahkan kuota petugas dan kami bernegosiasi agar tidak mengurangi tim perubatan,” tutur dr. Shafiq.

    Ia juga menjelaskan bahwa tantangan terberat adalah kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membatasi layanan medik oleh tim rombongan haji perubatan dalam penanganan jemaah yang sakit ataupun rentan.

    “Singapura, Malaysia, termasuk kami pun merasakan kesulitan menyesuaikan diri terhadap peraturan di sini, di mana penanganan jemaah sakit hanya boleh dirujuk dan dilakukan di RS Arab Saudi (RSAS),” ungkap dr. Shafiq.

    Selain itu, beliau menyampaikan bahwa kunjungan ke KKHI juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan menangani pasien jemaah haji.

    “Hasrat utama kami adalah bagaimana menghadapi situasi sekarang ini dan masa mendatang, di mana Pemerintah Arab Saudi mengambil alih tugas perawatan pasien jemaah di rumah sakit,” tambahnya.

    Menanggapi pernyataan tersebut, dr. Mohammad Imran, MKM, Kepala Bidang Kesehatan (Kabid) PPIH Arab Saudi yang menerima rombongan tersebut, mengatakan bahwa langkah yang dapat dilakukan saat ini adalah optimalisasi pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan edukasi kesehatan di pemondokan jemaah oleh para dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, serta perawat.

    “Dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, kami menugaskan para dokter dan perawat untuk melakukan visitasi ke hotel-hotel guna memantau kondisi kesehatan jemaah yang memiliki penyakit komorbid dan pasca perawatan di RSAS,” ujar dr. Imran.

    Demikian pula, optimalisasi pelayanan rujukan ke RSAS merupakan pilihan utama yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) terhadap pasien jemaah yang memerlukan perawatan lanjutan.

    “Sebenarnya, yang dilakukan Tim KKHI dapat meringankan beban RS Arab Saudi dalam menangani jemaah haji, karena tentunya mereka memiliki keterbatasan fasilitas seperti tempat tidur dan sumber daya manusia. Namun, pada akhirnya kita harus mengikuti aturan yang berlaku, dan TKHK harus merujuk jemaah sakit ke RSAS,” tutupnya.

    Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DH/D2)

  • Nilai Pancasila, Dasar dan Arah Pembangunan Nasional

    Nilai Pancasila, Dasar dan Arah Pembangunan Nasional

    dok. Humas Pemda DIY

    MAJALAHNDN.COM –  Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X beserta jajaran Forkopimda DIY mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 DIY pada Minggu (01/06). Hari Lahir Pancasila merupakan momen paling fundamental dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai pancasila menjadi komitmen bangsa terhadap dasar dan arah pembangunan nasional.

    Hal ini disampaikan Plh. Sekretaris Daerah DIY, Tri Saktiyana saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi. Tri Saktiyana bertindak sebagai Inspektur Upacara di Lapangan Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan, Sleman. “Pancasila bukan hanya dokumen historis atau teks normatif dalam Pembukaan UUD 1945, tapi adalah jiwa bangsa dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” ujarnya.

    Tri menyampaikan, Pancasila adalah rumah besar yang mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa bangsa Indonesia yang majemuk. Keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga kelima, Pancasila menanamkan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

    dok. Humas Pemda DIY

    Lebih lanjut, Tri mengungkapkan pentingnya penguatan ideologi bangsa di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. “Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai akan melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa membawa dehumanisasi,” tegasnya.

    Tri menambahkan, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.

    “Kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” ungkapnya.

    Dikatakan Tri Saktiyana, memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata.

    “Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Dan sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM masuk sebagai prioritas utama dalam Asta Cita, delapan agenda besar pembangunan nasional,” imbuhnya.

    Menurut Tri, revitalisasi nilai Pancasila, harus hadir dalam empat dimensi utama, yaitu pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan ruang digital. BPIP pun telah menjalankan berbagai program strategis seperti, pelatihan ASN, penguatan kurikulum Pancasila, dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan ideologi bangsa ini tetap hidup dan membumi.

    “Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari tokoh agama hingga pemuda, harus menjadi pelaku utama dalam pembumian Pancasila,” ungkapnya.

    Tri menegaskan, Hari Lahir Pancasila harus menjadi momen refleksi dan tindakan, bukan sekadar seremoni. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam membangun Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga unggul secara moral dan kebudayaan.

    dok. Humas Pemda DIY

    “Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya,” psparnya.

    Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga diikuti oleh perwakilan ASN Pemda DIY, mahasiswa, siswa SMA/SMK sederajat, siswa SMP, dan TNI/Polri. Upacara kali ini ditutup dengan pertunjukan teatrikal dari Dinas Kebudayaan DIY yang menampilkan cerita perjuangan Pangeran Diponegoro.

    Terpisah, Pemda DIY menyelenggarakan pula Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pada upacara yang diikuti ASN di lingkungan Pemda DIY ini, Plt. Asisten Setda DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Aris Eko Nugroho bertindak sebagai Inspektur Upacara. (uk/rt/ts/sd/ip)

  • Pemkot Bandung akan Bangun UMKM Center dan Siap Terbangkan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

    Pemkot Bandung akan Bangun UMKM Center dan Siap Terbangkan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

    dok. Diskominfo Kota Bandung

    MAJALAHNDN.COM –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyiapkan langkah strategis untuk membuka lapangan kerja baru melalui pembangunan UMKM Center dan program pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.

    Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin, saat membuka Unpas Career Job Fair di Kampus Unpas, Kota Bandung, Sabtu (31/5/2025).

    Erwin mengungkapkan, nantinya setiap kecamatan di Kota Bandung akan memiliki pusat kuliner dan pusat inkubasi bisnis.

    “Kami targetkan 30 kecamatan membuka pusat UMKM. Ini untuk mendekatkan peluang usaha dan kerja kepada masyarakat tanpa harus ke pusat kota,” katanya.

    UMKM Center ini akan menjadi wadah pelatihan, pendampingan, dan fasilitas modal bagi calon wirausaha muda. Pemerintah juga akan melatih pelaku usaha dari sisi literasi keuangan, pemasaran digital, hingga inovasi produk.

    “Kita latih dulu. Kalau sudah kuat secara manajemen, baru kita bantu akses modal. Ini cara membangun wirausaha yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ucapnya.

    Selain membangun UMKM lokal, Pemkot Bandung juga menyiapkan program pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri yang akan dimulai pada tahun 2026.

    Erwin menyebut program ini merupakan transformasi dari stigma lama “kabur dulu” menjadi “merantau dulu”.

    “Insyaallah 2026, kami akan bantu warga merantau secara legal dan produktif. Semua fasilitasnya kami sediakan dan gratis. Ini jadi bekal kerja sekaligus pengalaman hidup,” ujarnya.

    Program ini ditujukan kepada lulusan baru dan pencari kerja yang ingin mendapat pengalaman langsung di industri luar negeri dan akan digarap bersama lembaga pelatihan dan perusahaan mitra di dalam dan luar negeri.

    Menurutnya, langkah ini juga menjadi bagian dari solusi untuk menekan angka pengangguran terbuka, terutama di kalangan anak muda.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jalur. Kita buka berbagai jalur produktif, termasuk luar negeri,” ujarnya.

    Erwin juga menyampaikan, sektor ekonomi kreatif akan terus diperkuat. Pemerintah mendorong pengembangan startup, teknologi, seni, kuliner, dan desain yang mampu menyerap banyak tenaga kerja muda di Kota Bandung. (Diskominfo Kota Bandung/UPI)

  • RUPTL Terbaru Berpotensi Tawarkan 91 Persen Green Jobs dari Sektor Pembangkit Listrik

    RUPTL Terbaru Berpotensi Tawarkan 91 Persen Green Jobs dari Sektor Pembangkit Listrik

    Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan koordinasi untuk menjaga keandalan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang di Jawa Barat.

    MAJALAHNDN.COM –  Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 tidak hanya menjadi katalisator utilisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif, tetapi juga menjadi motor penggerak terciptanya lapangan kerja dalam skala besar. Pemerintah memproyeksikan RUPTL terbaru ini berpotensi menghadirkan 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan 760 ribu di antaranya merupakan kategori green jobs yang tersebar di berbagai pembangkit listrik berbasis energi bersih.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan 1,7 juta lapangan kerja tersebut terbagi menjadi; 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan dan 881 ribu tenaga kerja di sektor transmisi, gardu induk dan distribusi. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu (kiri) dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDMN Eniya Listiani Dewi (kanan) ketika mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5).

    “Penyerapan (tenaga kerja) RUPTL ini kurang lebih sekitar 1,7 juta. Supaya Indonesia terang. Nah ini, kita bikin terang-benderang ini. 1,7 juta tenaga kerja yang mencakup kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, operasi dan pembinaan untuk pembangkit sebesar 836.696,”jelas Bahlil pada konferensi pers RUPTL PLN 2025-2034, di Jakarta pada Senin (26/5).

    Dari total 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkit listrik, Bahlil merinci bahwa lebih dari 760 ribu atau 91% pekerjaan merupakan green jobs karena berbasis pada pembangkit listrik EBT.

    “Lebih dari pada 91% green jobs. Kira-kira ini supaya anak-anak muda kita bisa masuk,” tegas Bahlil.

    Secara rinci, potensi lapangan kerja di sektor pembangkitan dari berbagai sumber EBT terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mampu menyerap 348.057 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mini Hidro (PLTA/M) mampu menyerap 129.759 tenaga kerja, PLTA Pump Storage mampu menyerap 94.195 tenaga kerja.

    Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) mampu menyerap 58.938 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mampu menyerap 42.700 tenaga kerja dan Sistem penyimpanan energi baterai juga berpotensi dengan menyerap 68.193 tenaga kerja.

    Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) mampu menyerap 7.197 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) mampu menyerap 1.481 tenaga kerja. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mampu menyerap 2.429 tenaga kerja dan yang terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) mampu menyerap 341 tenaga kerja.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa RUPTL ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keandalan energi nasional dan mendukung target Net Zero Emissions, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang kuat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

    “Selaras dengan visi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi bagi seluruh masyarakat, di dalam prosesnya akan terjadi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, penurunan kelaparan, membuka kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru. Sehingga tercipta kesejahteraan rakyat di seantero Indonesia. PLN siap menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” terang Darmawan.

  • Kemkomdigi dan SAP Jajaki Kolaborasi Strategis Bangun Ekosistem AI Nasional yang Etis dan Berdaulat Data

    Kemkomdigi dan SAP Jajaki Kolaborasi Strategis Bangun Ekosistem AI Nasional yang Etis dan Berdaulat Data

    MAJALAHNDN.COM –  Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menjajaki inisiatif untuk menjalin kemitraan strategis dengan SAP, perusahaan teknologi global terkemuka, dalam rangka memperkuat pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial (AI) nasional yang etis, taat regulasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan data. Inisiatif ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dengan Head of Global Government Affairs & Corporate Social Responsibilities SAP, Dr. Wolfgang Dierker, di sela-sela penyelenggaraan ATxAI Summit 2025 di Singapura, Kamis (29/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, SAP menyampaikan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta memperkuat kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019. Dukungan tersebut mencakup integrasi perangkat kepatuhan AI, pengembangan kerangka klasifikasi dan pengamanan data yang sesuai dengan standar internasional seperti ISO/IEC, serta penerapan mekanisme regulatory sandbox yang memungkinkan uji coba teknologi dalam batas pengawasan yang ketat. SAP menegaskan bahwa pasar Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta global mereka, sehingga penting bagi perusahaan untuk mendampingi pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan AI, penerapannya di sektor publik, serta pengembangan kapasitas lintas institusi.

    SAP juga memaparkan pengalaman mereka dalam mendukung pemerintah di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Singapura, melalui model nota kesepahaman (MoU) berbasis riset dan forum kebijakan publik-swasta yang terbukti efektif. Dalam konteks ini, MoU riset antara SAP dan pemerintah Thailand dipandang sebagai model yang relevan untuk direplikasi di Indonesia, guna mendorong tata kelola AI yang kolaboratif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.

    Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan pentingnya kemitraan seperti ini untuk memastikan bahwa transformasi digital Indonesia tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga selaras dengan prinsip kedaulatan digital dan kepercayaan publik. Ia menyambut baik tawaran SAP untuk turut mendampingi proses reformasi kebijakan melalui penugasan pakar (country expert) yang akan bekerja lintas sektor, serta mendukung pemanfaatan teknologi AI di bidang-bidang prioritas nasional.

    Dalam ranah implementasi teknologi, SAP mengusulkan pengembangan AI pada berbagai sektor utama di Indonesia, seperti layanan publik berbasis AI konsumen yang dapat meningkatkan personalisasi dan kepercayaan, sistem pertanian cerdas untuk pemantauan produktivitas yang lebih akurat, serta digitalisasi UMKM guna mempercepat onboarding ke ekosistem ekonomi digital secara efisien dan aman.

    Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan BSSN dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengevaluasi kesiapan teknis dan regulasi, serta merancang format kerja sama yang berbasis riset dan bersifat multisektoral. Proses penjajakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mampu mempercepat transformasi digital Indonesia dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika, keamanan, dan keberlanjutan.

  • RUPTL PLN 2025-2034 Siap Buka Keran Investasi Swasta

    RUPTL PLN 2025-2034 Siap Buka Keran Investasi Swasta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu (kiri), dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (kanan) saat memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta pada Senin (26/5).

    MAJALAHNDN.COM –  Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero). Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi swasta yang masif di sektor ketenagalistrikan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan sampai dengan tahun 2034, proyek ketenagalistrikan yang akan dibangun berupa pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Proyek ini akan didukung oleh peran Independent Power Producer (IPP) yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari pihak swasta ini mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi sebesar Rp2.133,7 T.

    Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan inspeksi panel surya PLTS IKN. Berdasarkan RUPTL 2025 – 2034, ditetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW. Dari total tersebut, 76% kapasitas berasal dari EBT, yakni pembangkit sebesar 42,6 GW dan storage sebesar 10,3 GW.

    “Investasi (pembangkit) Rp2.000 triliun lebih. IPP-nya sebesar Rp1.566,1 triliun (atau sekitar 73%), ini yang diswastakan,” jelas Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa seluruh pengembangan ini tetap berada di bawah kendali PLN melalui skema pelaksanaan EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Seluruh kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pun sepenuhnya tetap berada di tangan PLN.

    “Sekalipun ini nanti PLN juga akan mentenderkan, untuk EPC-nya siapa tapi ini domain semuanya ada pada PLN,” tambahnya.

    Ilustrasi PLTA Poso milik IPP di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sesuai dengan RUPTL 2025-2034 akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Proyek ini akan didukung oleh peran IPP yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN dalam menjalankan arahan Pemerintah tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendorong peningkatan investasi.

    “Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025-2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.

    Darmawan menambahkan kolaborasi antara PLN dan pihak swasta menjadi kunci dalam merealisasikan target-target energi yang berkelanjutan yang tertuang pada RUPTL.

    “Ini merupakan wujud kolaborasi bersama tidak hanya dalam menciptakan kedaulatan energi nasional tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Darmawan.