Majalah Nasional Daerah News

Penulis: MH

  • SIAP GELAR EXPO BUMDESA 2025, PEMPROV KALSEL LIBATKAN PENGUSAHA MUDA UNTUK DORONG INOVASI

    SIAP GELAR EXPO BUMDESA 2025, PEMPROV KALSEL LIBATKAN PENGUSAHA MUDA UNTUK DORONG INOVASI

    dok. Istimewa

    MAJALAHNDN.COM- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) siap menyelenggarakan Expo Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tahun 2025 yang akan digelar pada tanggal 9–10 Agustus di salah satu Mall, di Banjarmasin. 

    Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Expo kali ini akan melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendorong inovasi, terutama dalam pengemasan dan pemasaran produk desa.

    Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Farid Fakhmansyah, diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Pendataan Ekonomi Desa, Novi Indah Purnamasari, menyampaikan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan bersama kabupaten/kota, mulai dari desain stan hingga layout acara. Lokasi kegiatan dipastikan akan berpusat di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin, yaitu Duta Mall.

    “Ini kami sudah sempat rapat dengan kabupaten untuk persiapan eksponya, baik terkait desain stand maupun layout. Penentuan tempat sudah, insya Allah akan dilaksanakan di Duta Mall tanggal 9–10 Agustus 2025,” ujar Novi di Banjarbaru, Kamis (3/7/2025).

    Menurutnya, Expo BUMDesa 2025 akan melibatkan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Masing-masing kabupaten diwajibkan membawa lebih dari satu BUMDesa untuk menampilkan produk-produk unggulan mereka. 

    “Tahun ini kami secara khusus bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Selatan. Kami ingin membuat expo ini semenarik mungkin, dengan mengakomodasi permasalahan yang selama ini dihadapi BUMDesa, seperti dalam hal pengemasan produk,” lanjutnya.

    Selain pameran produk, Expo BUMDesa 2025 juga akan menghadirkan sesi talkshow interaktif yang membahas strategi pengemasan produk yang baik, branding, serta tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh pelaku usaha desa. Kolaborasi dengan HIPMI juga akan memperlihatkan implementasi nyata dari pengemasan dan pemasaran yang efektif.

    “Expo ini akan lebih interaktif dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya pameran, tapi juga ada talkshow dan contoh nyata bagaimana mengemas produk yang menarik. Tujuannya tentu agar produk desa memiliki nilai jual lebih tinggi dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” tambah Novi.

    Meskipun belum melibatkan peserta dari luar provinsi, Expo ini tetap diharapkan menjadi etalase produk desa Kalimantan Selatan yang inspiratif dan mampu menarik perhatian investor maupun masyarakat luas.

    Expo BUMDesa 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi desa melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha desa. Pemerintah Provinsi Kalsel optimistis kegiatan ini akan menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

  • Orange Bonds Pertama di Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan, PNM Kembali Catat Sejarah

    Orange Bonds Pertama di Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan, PNM Kembali Catat Sejarah

    dok. PNM

    MAJALAHNDN.COM– PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencetak sejarah baru di pasar keuangan nasional dengan menjadi institusi pertama di Indonesia yang menerbitkan Orange Bonds—instrumen keuangan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan prasejahtera.

    Dalam langkah inovatif ini, PNM meluncurkan dua program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB): Obligasi senilai total Rp 6 triliun dan Sukuk Mudharabah sebesar Rp10 triliun. Keduanya berlabel Berwawasan Sosial Orange, atau lebih dikenal sebagai Orange Bonds, yang sejalan dengan prinsip Orange Movement dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin kelima mengenai kesetaraan gender.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa penerbitan Orange Bonds bukan hanya langkah strategis dalam inovasi keuangan, melainkan juga bentuk komitmen nyata perusahaan terhadap inklusi dan keberlanjutan. “Instrumen berharga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan masih sangat terbatas di pasar modal Indonesia. Kehadiran Orange Bonds adalah bentuk nyata dari semangat kami untuk menghadirkan keuangan yang berdampak,” ujarnya.

    Pada tahap perdana di tahun 2025, PNM berhasil menghimpun dana Rp 1 triliun dari penerbitan obligasi yang terbagi dalam tiga seri:

    • Seri A: tenor 370 hari dengan kupon 6,25% per tahun
    • Seri B: tenor 3 tahun dengan kupon 6,65% per tahun
    • Seri C: tenor 5 tahun dengan kupon 6,85% per tahun

    Sementara itu, PNM juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange senilai Rp1,75 triliun yang juga terbagi dalam tiga tenor dengan indikasi bagi hasil yang sama seperti obligasi.

    Kedua instrumen ini mendapat sambutan positif dari investor dan memperoleh peringkat tertinggi dari PEFINDO, yakni idAAA untuk obligasi dan idAAAsy untuk sukuk, menunjukkan prospek keuangan PNM yang stabil meskipun kondisi global masih penuh ketidakpastian. Proses penerbitan juga didukung oleh Impact Investment Exchange (IIX), jaringan global yang mendorong investasi berdampak sosial melalui Orange movement.

    Dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk memperluas pembiayaan dan pendampingan bagi perempuan ultra mikro melalui program PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah. Distribusi efek dijadwalkan pada 8 Juli 2025, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia sehari setelahnya, dan pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan.

    Dalam proses ini, PNM menggandeng beberapa penjamin emisi efek ternama seperti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa penerbitan Orange Bonds ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PNM dalam memperluas akses pembiayaan bagi perempuan yang belum tersentuh layanan perbankan (unbankable). “Ke depan, PNM akan terus mendorong digitalisasi, memperkuat ekosistem ultra mikro, serta mengembangkan kapasitas nasabah melalui pelatihan berkelanjutan,” tuturnya.

    PNM juga berkomitmen memperkuat tata kelola sosial dengan mengacu pada indikator SDGs sebagai bagian dari implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang terukur dan berkelanjutan.

  • GAPKI Pastikan Ekspor CPO Indonesia Tetap Aman, Gencatan Senjata Iran-Israel

    GAPKI Pastikan Ekspor CPO Indonesia Tetap Aman, Gencatan Senjata Iran-Israel

    dok. Gapki/Ketum Eddy Martono

    MAJALAHNDN.COM- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa aktivitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia tetap berjalan normal, meski sebelumnya sempat dikhawatirkan terdampak oleh konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang kini mulai mereda.

    Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2025, belum terlihat adanya gangguan terhadap proses ekspor CPO nasional. “Sampai dengan saat ini ekspor belum terganggu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).

    Sebelumnya, kekhawatiran mencuat bahwa ketegangan di Timur Tengah tersebut dapat memicu penurunan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor, yang pada akhirnya berdampak pada turunnya volume pengiriman CPO dan produk turunannya dari Indonesia.

    Data GAPKI mencatat, ekspor CPO dan produk olahannya pada April 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 39%, hanya mencapai 1,77 juta ton. Padahal, pada bulan Maret 2025, volume ekspor masih berada di angka 2,87 juta ton.

    Penurunan paling tajam tercatat pada ekspor produk olahan minyak sawit, yang hanya menyentuh angka 1,24 juta ton, turun 41% dari bulan sebelumnya yang masih berada di 2,12 juta ton. Selain itu, ekspor produk oleokimia juga mengalami penurunan dari 407 ribu ton menjadi 368 ribu ton pada periode yang sama.

    Meski ekspor mengalami tekanan, produksi dalam negeri justru menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga April 2025, total produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) tercatat mencapai 18,03 juta ton. Angka ini naik 0,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.Di sisi lain, harga CPO global juga mengalami tekanan. Pada perdagangan Selasa (24/6), harga CPO di Bursa Malaysia untuk kontrak pengiriman September ditutup melemah hingga 3,39% ke level MYR3.986 per ton. Ini menjadi posisi terendah sejak 13 Juni 2025 dan mencatatkan koreksi harian terdalam sejak 4 April 2025.

  • Waskita Karya Siap Bangun Kolaborasi Global dalam International Conference on Infrastructure 2025

    Waskita Karya Siap Bangun Kolaborasi Global dalam International Conference on Infrastructure 2025

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk berpartisipasi dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta pada 11-12 Juni 2025. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut, Perseroan bersama Perumnas, dan enam BUMN Infrastruktur lainnya membuka booth guna mengenalkan berbagai proyek hasil karya anak bangsa kepada para pengunjung.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya menyampaikan, kini infrastruktur bukan lagi sekadar agenda nasional. Bidang ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari kesepakatan global untuk membangun ketangguhan iklim, keadilan, serta kerja sama.

    “Mari kita ingat, infrastruktur bukan semata apa yang kita bangun, melainkan apa yang kita mungkinkan,” ujarnya. 

    Ia melanjutkan, infrastruktur dapat memberi ruang bagi anak untuk belajar dengan aman, membantu petani mengairi sawah di tengah krisis iklim, memastikan akses air bersih bagi keluarga, sekaligus mendukung wirausaha masyarakat.

    AHY mengajak seluruh peserta ICI agar menjadikan ajang itu sebagai ruang bagi komitmen nyata, kolaborasi lintas batas, dan kemitraan transformatif. Perlu diketahui, agenda infrastruktur internasional perdana ini dihadiri oleh jajaran menteri, wakil menteri, duta besar sejumlah negara, pejabat daerah, serta melibatkan 7.000 peserta dari 26 negara.

    Presiden Prabowo Subianto pun hadir sekaligus menutup seluruh rangkaian ICI. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan, tidak ada pembangunan bangsa yang datang tiba-tiba seolah jatuh dari langit.

    “Pembangunan suatu bangsa dibangun oleh keteguhan, kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, darah, dan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita,” tegasnya.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, Perseroan merasa bangga dapat ikut ambil bagian dalam perhelatan infrastruktur internasional ini. Sejalan dengan tujuan pemerintah, Waskita juga berupaya mengenalkan bidang infrastruktur nasional ke mancanegara.

    “Pada booth Waskita yang berkolaborasi dengan BUMN Infrastruktur lainnya, kami menampilkan berbagai proyek prestisius di seluruh Indonesia yang sudah dibangun. Di antaranya ada Bandara Internasional Ahmad

    Yani, Masjid Sheikh Zayed Solo, Gedung Wisma 46, Jalan Tol Nusa Dua-Benoa, Salatiga-Kartasuro, Cimanggis-Cibitung, serta Jembatan Kalikuto dan Merah Putih,” jelas dia dalam keterangan resmi, Jumat (13/6/2025)

  • BPJPH Di Sidang WTO: Produk Nonhalal Dapat Diimpor

    BPJPH Di Sidang WTO: Produk Nonhalal Dapat Diimpor

    dok. istimewa

    MAJALAHNDN.COM- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI menegaskan bahwa produk nonhalal dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia sepanjang mencantumkan keterangan tidak halal. Hal itu ditegaskan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat berbicara dalam sidang TBT WTO secara daring, di Jakarta, Rabu malam. 

    “Indonesia menggarisbawahi bahwa produk non-halal masih dapat diimpor dan dipasarkan di dalam negeri, dengan ketentuan bahwa produk tersebut mencantumkan keterangan tidak halal yang jelas dan terlihat, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun indikator visual pada kemasan produk.” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam paparannya di sidang TBT WTO, Rabu malam (25/6/2025).

    Mewakili pemerintah RI, Ahmad Haikal Hasan juga mengucapkan terima kasihnya kepada delegasi Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Swiss, Kanada, dan negara-negara lain atas perhatian mereka yang berkelanjutan terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

    Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa semua informasi terkait produk halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen Indonesia yang sadar halal sesuai dengan standar halal. 

    “Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024, Indonesia telah memperpanjang batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor berupa makanan, minuman, dan jasa penyembelihan impor hingga 17 Oktober 2026. Artinya, mulai 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal bagi produk akan diberlakukan.” lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.  

    Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pengaturan kerja sama saling pengakuan, dan juga memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan kepatuhannya atas regulasi JPH yang berlaku. Indonesia juga terus aktif dalam dialog konstruktif dengan negara-negara mitra untuk menyosialisasikan ketentuan terkait perpanjangan ini. 

    Lebih lanjut, Babe Haikal juga menegaskan bahwa produk luar negeri yang disertifikasi halal oleh lembaga halal di luar negeri harus diregistrasi BPJPH sebelum memasuki pasar Indonesia melalui Sihalal.

    Proses registrasi ini memastikan ketertelusuran (traceability) kehalalan produk, dan setelahnya nomor registrasi diterbitkan untuk produk tersebut. 

    Terkait hal ini, Indonesia telah menyampaikan notifikasi rancangan amandemen dokumen G/TBT/N/IDN/175/Add.1, yang berisi usulan revisi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Sertifikat Halal Luar Negeri. BPJPH juga membuka pintu bagi masukan terkait notifikasi ini. 

  • Istimewa, Nasabah PNM Mekaar di Desa Ulian, Bali, di Kunjungi Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo

    Istimewa, Nasabah PNM Mekaar di Desa Ulian, Bali, di Kunjungi Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo

    dok. istimewa

    MAJALAHNDN.COM- Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi serta jajaran direksi bank BRI dan BNI menyambut kunjungan Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wirjoatmodjo di Desa Ulian, Kintamani yang dilakukan dalam rangka Peninjauan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) PNM Mekaar di Cabang Denpasar. 

    Kegiatan ini bertujuan memantau kinerja dan dampak program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) bagi pengusaha ultra mikro di pedesaan serta melakukan dialog interaktif dengan seluruh nasabah serta Account Officer (AO).

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberikan apresiasi terbesar kepada setiap nasabah serta AO dan berharap seluruh usaha nasabah menjadi semakin berkembang dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, serta AO PNM yang dapat semakin semangat menyebarkan kebermanfaatan program Mekaar ke pelosok Kintamani. 

    “Terima kasih kepada PNM yang sangat luar biasa merubah keadaan masyarakat prasejahtera, semoga semua usaha nasabah disini semakin berkembang dan menjadi penyemangat bagi seluruh AO agar lebih menjangkau seluruh masyarakat Desa Ulian” ujar Kartika.

    Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi menyatakan bahwa ia sangat bersyukur karena PNM dapat tumbuh bersama setiap nasabah PNM Mekaar melalui permodalan dan pembiayaan yang adil.

    “Saya berterima kasih kepada Pak Wamen karena sudah selalu mendukung PNM hingga mau datang secara langsung ke PKM rutin Desa Ulian, kami tentu bersyukur apa yang menjadi kerja keras kami dapat membantu banyak keluarga untuk menjadi lebih sejahtera melalui permodalan dan pendampingan PNM Mekaar.” Ujar Arief.

    Dalam sesi PKM ini, PNM Cabang Denpasar turut mengajak11 nasabah mayoritas yang merupakan pengusaha petani jeruk dan kopi ultra mikro yang berasal dari Unit Ulian.

    Selepas peninjauan, PNM menggelar sesi dialog bersama 20 Account Officer PNM Mekaar Unit Kintamani dan 11 nasabah yang salah satunya Ibu Darmini bercerita tentang bagaimana PNM Mekaar berhasil menghidupkan kembali ladang jeruk dan kopi, menambah usaha ternak, serta menafkahi keluargasuami dan anaknya sakit hingga kini menjadi tulang punggung keluarga.

    Kunjungan ini menguatkan tekad PNM untuk memperluas jangkauan pembiayaan maupun pendampingan bagi pengusaha ultra mikro di Desa Ulian dan wilayah lainnya. PNM dengan tulus berharap akan semakin banyak kisah seperti Ibu Darmini, yang dari keterpurukan tumbuh menjadi tulang punggung keluarga. 

    Dengan dukungan berkelanjutan dari BUMN, PNM yakin keberdayaan ekonomi ultra mikrodan perempuan prasejahtera akan semakin menyentuh hati dan membawa kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

  • Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Triwulan III Tetap, Menjaga Daya Beli

    Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Triwulan III Tetap, Menjaga Daya Beli

    foto pln.co.id

    MAJALAHNDN.COM-Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan atau tetap. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

    Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu menyampaikan bahwa kebijakan tarif tetap ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat luas dalam menjalankan aktivitasnya tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi biaya listrik yang dapat memengaruhi biaya produksi dan daya beli.

    “Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” ujar Jisman di Jakarta, Jumat (27/6).

    Penetapan tersebut sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Di mana penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Selain pelanggan nonsubsidi, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Kelompok ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung kebijakan Pemerintah tersebut. PLN pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

    “Penetapan stabilitas tarif listrik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan.

    Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, di saat yang bersamaan PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif

  • Lantik 130 Pejabat, Tegaskan Komitmen Perkuat Kinerja Pemerintahan Papua

    Lantik 130 Pejabat, Tegaskan Komitmen Perkuat Kinerja Pemerintahan Papua

    dok. istimewa

    MAJALAHNDN.COM- Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat efektivitas birokrasi dengan melantik 130 pejabat untuk mengisi sejumlah posisi struktural dan fungsional yang kosong sejak tahun lalu.

    Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, di Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Para pejabat yang dilantik terdiri dari tiga pejabat fungsional ahli utama dan 127 pejabat struktural eselon III dan IV, yang diharapkan mampu mempercepat roda pemerintahan dan pelayanan publik.

    “Proses pengusulan jabatan ini telah dimulai sejak awal tahun lalu melalui kepala dinas, kemudian direview oleh Sekda dan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelas Ramses dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKN, permohonan pelantikan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan baru memperoleh izin pelantikan dalam beberapa hari terakhir.

    Ramses menilai kekosongan jabatan yang terlalu lama berdampak pada terganggunya pelayanan publik serta menghambat pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), termasuk proses kenaikan pangkat yang tidak bisa diproses karena belum adanya status jabatan definitif.

    “Dengan pelantikan ini, para pejabat kini memiliki kepastian status jabatan dan TMT (tanda mulai tugas). Hal ini sangat penting bagi kelangsungan karier ASN serta peningkatan kinerja organisasi,” ujar Ramses.

    Ia juga menekankan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit, bukan atas dasar kedekatan pribadi maupun kepentingan transaksional.

    “Penempatan jabatan ini bukan karena uang, tapi karena mereka memang layak dan berkapasitas,” tegasnya.

    Pelantikan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan kelembagaan dan profesionalisme ASN dalam menjawab tantangan pembangunan Papua yang terus berkembang.

  • Perkuat Standar Halal Global, BPJPH dan Amerika Jalin Kerjasama

    Perkuat Standar Halal Global, BPJPH dan Amerika Jalin Kerjasama

    MAJALAHNDN.COM- Dalam sebuah seremoni yang tenang namun sarat makna diplomatik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, DC, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua lembaga sertifikasi halal asal Amerika Serikat: Islamic Services of America dan ISWA Halal Certification Department.

    Penandatanganan pada 20 Mei ini menandai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai penentu standar sertifikasi halal global, bukan sekadar konsumen produk halal.

    “Ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan upaya strategis untuk memastikan produk halal yang masuk ke Indonesia memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

    Kesepakatan ini, lanjutnya, mencerminkan pergeseran arah diplomasi perdagangan Indonesia. Jakarta kini mewajibkan seluruh produk halal impor mematuhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang menekankan keterlacakan, higienitas, dan akuntabilitas—cerminan transformasi Indonesia menuju regulasi modern.

    Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menurutnya, Indonesia memiliki kelas menengah yang terus berkembang dan semakin menuntut produk halal berkualitas tinggi.

    “Permintaan masyarakat terhadap produk halal yang terpercaya terus meningkat. Kami tidak bisa hanya mengandalkan kepercayaan harus ada sistem yang kokoh,” tegas Haikal.
    Kerja sama ini juga bertujuan memajukan kepentingan ekonomi bersama. Amerika Serikat, dengan ekosistem sertifikasi halalnya yang mapan, merupakan mitra strategis. Namun, produk halal dari AS kini harus memenuhi standar SJPH.

    “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai rujukan global untuk jaminan produk halal. Standar kita harus menjadi tolok ukur, bukan sekadar menyesuaikan,” tambah Haikal.

    LoI tersebut mencakup lima komitmen utama, termasuk fasilitasi ekspor dan pengembangan sistem sertifikasi halal yang transparan. Lebih dari sekadar perdagangan, langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendefinisikan ulang lanskap ekonomi halal global.

    “Transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah pilar utama dalam setiap kerja sama internasional kami,” pungkasnya. 

  • Gubernur Jawa Tengah: Lakukan Orkestrasi Pembangunan dengan Menyerap Aspirasi Warga Rembang

    Gubernur Jawa Tengah: Lakukan Orkestrasi Pembangunan dengan Menyerap Aspirasi Warga Rembang

    MAJALAHNDN.COM- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mendorong pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja sama dengan berbagai entitas dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Pemprov Jateng, kabupaten sekitarnya, atau dengan provinsi lain, khususnya Jawa Timur.

    “Membangun Rembang memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak dapat dilakukan secara terpisah. Rembang harus merencanakan pembangunan dengan baik, agar setara dengan Pati, Kudus, dan Blora. Kita perlu berkolaborasi dan bekerja secara tim,” ungkap Luthfi, saat berkunjung dan berdialog dengan tokoh masyarakat Rembang, di Hotel Pollos, pada Selasa (27/5).

    Dalam acara tersebut, Ahmad Luthfi didampingi oleh Wakil Gubernur Taj Yasin, yang juga merupakan putra asli dari Kabupaten Rembang. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dan menggali isu-isu yang terjadi di daerah tersebut.

    Beberapa permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan tokoh dan komunitas masyarakat mencakup kondisi jembatan yang rusak, penurunan ekonomi, jauh dari akses bandara dan stasiun, serta berbagai masalah lainnya.

    Mengenai isu-isu tersebut, Luthfi menyatakan, Pemprov Jateng akan mengambil langkah untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Sementara itu, mengenai akses transportasi dari Semarang ke Rembang, ia menyebutkan perlunya kajian yang lebih mendalam. Ada opsi transportasi aglomerasi yang bisa dipertimbangkan, namun harus melalui kajian agar tidak menimbulkan perselisihan di tingkat masyarakat.

    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menambahkan, Kabupaten Rembang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah dalam sektor pariwisata. Ratusan desa wisata yang sudah ada perlu didukung dengan kalender acara. Beragam event yang berlangsung di berbagai lokasi di Rembang harus menjadi agenda daerah melalui Dinas Pariwisata.

    “Dinas Pariwisata harus menyusun kalender acara, di kawasan pesisir Rembang terdapat sejumlah event, di daerah lain juga ada, seperti Lasem yang memiliki event berskala nasional. Semua harus dicatat dan diatur agar dapat menarik para wisatawan,” katanya.

    Taj Yasin juga menekankan hal penting lain yang perlu dicapai oleh Kabupaten Rembang adalah menarik investor. Di wilayah Rembang sudah ada pabrik sepatu dan semen. Potensi lain yang masih dapat dikembangkan adalah pelabuhan, karena infrastruktur tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi investasi dan meningkatkan ekonomi.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi juga memberikan bantuan finansial kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan total nilai Rp106,2 miliar, untuk berbagai program kegiatan.